Bandung, Nitikan.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour di sekolah-sekolah menengah atas menuai kontroversi dan memicu gelombang protes. Massa yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, Senin (21/7/2025), menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut.
Demonstran memblokade akses menuju Flyover Mochtar Kusumaatmadja (Flyover Pasupati), menyebabkan kemacetan parah hingga petang. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk segera merespons aspirasi yang berkembang di lapangan, khususnya dari sektor pariwisata yang terkena imbas langsung dari kebijakan tersebut.
Aturan larangan study tour ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA. Surat edaran tersebut pada awalnya bersifat imbauan, namun belakangan berubah menjadi instruksi yang mengikat, dengan sanksi tegas bagi pihak sekolah yang melanggar. Salah satunya dialami oleh Kepala SMAN 6 Depok yang dicopot dari jabatannya karena tetap menyelenggarakan kegiatan study tour.
Menanggapi polemik ini, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Sofari, angkat bicara. Ia meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuka ruang dialog dengan para demonstran dan berbagai pemangku kepentingan guna mencari solusi yang adil dan berimbang.
“Gubernur memang memiliki otoritas dan visi-misi dalam memimpin, namun dalam proses pengambilan kebijakan, sebaiknya dilakukan dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat dan membumi,” ujar Zaini kepada detikJabar.
Zaini juga mengkritisi pendekatan otoriter dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama ketika imbauan langsung diikuti dengan pemecatan. Menurutnya, tindakan seperti itu dapat menciptakan preseden buruk serta memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
“Saat surat edaran itu keluar, Pak Dedi baru saja dilantik sebagai Gubernur. Tidak semestinya imbauan langsung berubah menjadi sanksi tegas. Kebijakan publik harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk dampak ekonominya terhadap sektor lain seperti pariwisata,” jelasnya.
Zaini menyatakan bahwa ia pada dasarnya sepakat dengan niat Gubernur untuk meringankan beban biaya bagi orang tua siswa. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar tidak merugikan pihak lain, khususnya para pelaku industri pariwisata dan UMKM yang menggantungkan hidup pada kegiatan-kegiatan seperti study tour.
Sebagai penutup, Zaini menyampaikan peringatan simbolik kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar tidak terjebak pada ego kekuasaan. Ia mengibaratkan kondisi saat ini dengan kisah mitologis Raja Midas dari Yunani kuno.
“Jangan sampai Kang Dedi berubah menjadi seperti Raja Midas, yang karena keserakahannya membuat segala yang disentuhnya menjadi emas—bahkan keluarganya sendiri. Artinya, jangan hanya mendengar suara hati sendiri. Dengarkan rakyat, dengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Baru kemudian olah semuanya menjadi kebijakan yang bijaksana,” tandas Zaini.
Sumber Berita: Detik
Nasihat F-PPP Jabar untuk Demul soal Study Tour: Jangan Jadi Raja Midas
