Di Malaysia, kabut asap disebut jerebu. Di Indonesia, namanya kabut asap. Bedanya cuma bahasa. Dampaknya sama, bikin mata perih, tenggorokan gatal, dan napas terasa seperti sedang menghirup knalpot angkot yang belum lulus uji emisi.
Belakangan, jerebu dari Indonesia kembali membuat Malaysia gerah. Anggota parlemen negeri jiran mulai bersuara. Ada yang mendesak ASEAN melayangkan protes diplomatik, ada yang mengusulkan pembatasan pembiayaan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran lahan, bahkan muncul gagasan menggugat Indonesia jika persoalan ini tak kunjung ditangani serius.
Wah, urusannya sudah naik kelas. Dari urusan pemadam kebakaran menjadi urusan hubungan internasional. Asapnya lintas negara, batuknya lintas generasi, sementara penyelesaiannya kadang masih tersangkut di meja rapat.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menyambut baik bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan. Pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu personel untuk memadamkan api. Di lapangan, petugas berjibaku melawan kobaran api, sementara masyarakat berjuang menghirup udara yang seharusnya menjadi hak dasar manusia, bukan barang mewah yang hanya tersedia di pegunungan.
Malaysia bahkan menawarkan bantuan berupa pesawat, helikopter, dan personel. Namun, pihak Malaysia kemudian menyatakan masih menunggu jawaban resmi mengenai tawaran tersebut. Di sinilah birokrasi kadang lebih menghibur daripada acara komedi.
Api sudah berkobar, asap sudah menyeberang negara, warga sudah batuk-batuk, tetapi urusan bantuan masih bisa menunggu surat balasan. Barangkali api tidak memahami protokol diplomatik. Ia tidak menunggu disposisi, tidak meminta nomor agenda, apalagi mengisi formulir tiga rangkap.
Kalau api bisa bicara, mungkin ia akan berkata, “Maaf, saya sedang membakar hutan. Silakan ajukan permohonan pemadaman melalui loket sebelah.”
Sementara itu, ada persoalan yang jauh lebih menyakitkan daripada asap. Sejumlah petugas karhutla dilaporkan belum menerima honor. Orang-orang yang mempertaruhkan tenaga dan keselamatan untuk memadamkan api justru harus menunggu haknya sendiri. Api berkobar tanpa administrasi, tetapi honor petugas harus melewati administrasi yang panjangnya mungkin lebih berliku daripada jalur evakuasi.
Namun, yang paling membuat hati mendidih adalah ketika bencana dan dugaan korupsi bertemu dalam satu halaman berita.
KPK menangani perkara dugaan korupsi pengadaan di lingkungan BNPB. Perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh sembarangan dikaitkan dengan kebakaran di Kalimantan ataupun keterlambatan honor petugas karhutla. Tetapi satu hal tetap jelas, apabila uang yang semestinya digunakan untuk kepentingan penanganan bencana diselewengkan, itu bukan sekadar pelanggaran administrasi. Itu pengkhianatan terhadap orang-orang yang sedang berada dalam keadaan paling rentan.
Betapa biadabnya jika dana bencana sampai dirampok ketika rakyat sedang berjuang menyelamatkan hidupnya.
Bayangkan, ada petugas yang berlari menembus asap, ada warga yang mengungsi, ada anak-anak yang kesulitan bernapas, ada keluarga yang kehilangan penghasilan karena aktivitas sehari-hari terganggu. Dalam keadaan seperti itu, anggaran penanganan bencana seharusnya menjadi alat penyelamat. Bukan ladang untuk memperkaya diri.
Kalau dugaan penyelewengan terbukti, pelakunya bukan cuma mencederai negara. Mereka juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan. Uang yang seharusnya menjadi alat pemadam justru berpotensi menjadi bahan bakar bagi keserakahan.
Coba bayangkan kalau persoalan ini dibahas di rumah Upin dan Ipin.
“Betul, betul, betul!” seru Upin sambil menunjuk televisi yang menayangkan kabut asap. Ipin mengangguk. “Kasihan, kasihan, kasihan!”
Mail datang membawa kalkulator. “Dua seringgit! Masker dua seringgit! Musim jerebu, harga naik sikit!”.
Kak Ros langsung melotot. “Mail! Orang sedang kesusahan, kok malah mencari untung?”. Mail menggaruk kepala. “Saya kan berniaga, Kak Ros. Cari peluang!”
“Kalau begitu, sekalian jual kipas angin buat mengusir asap!” sahut Kak Ros.
Opah yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka akhirnya angkat bicara. “Anak-anak, kalau hutan terbakar, kita harus mencari penyebabnya. Kalau orang sakit, kita harus menolongnya. Kalau ada uang untuk membantu orang tetapi uang itu dicuri, kita harus mencari siapa yang mengambilnya.”
Mendadak semua diam. Bahkan Mail lupa menawarkan diskon. Upin mengangkat tangan. “Kalau duit untuk bantu orang kena bencana dicuri, Opah, itu salah, ya?”
Opah mengangguk. “Tentu salah, Upin. Apalagi kalau orang yang mencurinya tahu bahwa uang itu dibutuhkan untuk menyelamatkan orang lain.” Ipin menyambung, “Betul, betul, betul!”
Kali ini, kalimat itu tidak terdengar lucu. Sebab, ada kebenaran sederhana yang sering kali hilang di tengah rumitnya politik dan birokrasi. Uang publik harus digunakan untuk kepentingan publik. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memanen keuntungan dari penderitaan.
Sayangnya, dalam kehidupan nyata, para pejabat tidak selalu memiliki kebijaksanaan seperti Opah. Ada yang sibuk menjelaskan prosedur, ada yang sibuk menghitung anggaran, ada pula yang sibuk berdebat tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Sementara itu, rakyat terus menghirup asap.
Padahal, rakyat tidak membutuhkan perlombaan membuat pernyataan. Mereka membutuhkan udara bersih, penanganan yang cepat, honor petugas yang dibayarkan, dan kepastian bahwa uang negara benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Malaysia berhak menyampaikan keberatan atas asap yang melintasi perbatasan. Indonesia harus serius menangani kebakaran di wilayahnya sendiri. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban. Aparat penegak hukum harus mengusut dugaan korupsi tanpa pandang bulu.
Jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali. Pertama, menjadi korban kebakaran dan kabut asap. Kedua, menjadi korban keserakahan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka.
Sebab, yang terbakar bukan cuma hutan. Kepercayaan masyarakat juga bisa hangus. Dan ketika kepercayaan itu menjadi abu, tidak ada helikopter yang mampu menerbangkannya kembali. Jadi, untuk para pejabat yang masih sibuk berdebat ketika rakyat menghirup asap, Upin dan Ipin punya pelajaran sederhana. Betul, betul, betul!
Jangan merampok uang bencana. Jangan menunda hak petugas. Jangan membiarkan rakyat sendirian menghadapi musibah. Sebab, kalau hutan terbakar lalu dana bencananya ikut terbakar oleh keserakahan, kita bukan hanya sedang menghadapi jerebu. Kita sedang menghadapi bencana akhlak.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
