Dalam politik, ada orang yang sibuk mencari jalan menuju singgasana, ada yang mati-matian mempertahankannya, dan ada pula yang diam-diam menyiapkan tangga darurat kalau-kalau singgasananya digeser. Mereka menyebutnya strategi. Rakyat menyebutnya terserah, yang penting harga beras jangan ikut bermanuver.
Begitulah akrobat kekuasaan di negeri republik. Hari ini bersalaman, besok bersitegang, lusa duduk semeja lagi. Musuh menjadi kawan, kawan berubah menjadi pesaing, sementara janji politik memiliki masa berlaku lebih pendek daripada susu kotak yang lupa dimasukkan kulkas.
Di panggung ini, muncul sejumlah figur yang pengaruhnya begitu besar hingga publik menjuluki mereka para king, Raja Hambalang, Raja Cikeas, Ratu Teuku Umar, Raja Jombang, Raja Beringin, dan Raja Solo. Bukan gelar resmi, tentu saja. Republik kita belum mengumumkan pembukaan lowongan raja melalui situs SSCASN.
Mereka tak perlu mengenakan mahkota. Cukup punya jaringan, pengaruh partai, dan nomor telepon orang-orang penting. Dalam politik, kadang-kadang satu panggilan telepon lebih sakti daripada seribu halaman proposal. Apalagi kalau yang menelepon punya cukup kursi untuk membuat pemerintah mendadak ramah.
Lihat Pilpres 2024. Prabowo Subianto dan Joko Widodo berada dalam konfigurasi politik yang berbeda dibandingkan persaingan pemilu sebelumnya. Setelah Prabowo menang, sejumlah partai yang sebelumnya mendukung kandidat lain ikut mendukung pemerintahan baru. NasDem, misalnya, menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo pada Agustus 2024.
Perubahan dukungan bukan dosa politik. Dalam demokrasi, koalisi bisa membantu pemerintahan bekerja. Namun, publik tetap boleh bertanya. Kalau hampir semua masuk pemerintahan, siapa yang bertugas menjadi oposisi? Masa rakyat harus mengawasi pemerintah sendirian, sambil mengawasi saldo rekening sendiri yang tiap akhir bulan mengalami oposisi terhadap kebutuhan hidup?
Pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 juga memperlihatkan besarnya pekerjaan membagi tanggung jawab pemerintahan di antara banyak figur dan kepentingan politik. Jabatan memang diperlukan untuk menjalankan negara. Tetapi publik berhak bertanya apakah kursi diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi atau karena ada pihak yang harus diberi tempat agar tidak ngambek.
Sebab, dalam politik koalisi, menjaga keharmonisan kadang terasa seperti mengurus grup WhatsApp keluarga besar. Semua harus kebagian perhatian. Kalau ada yang tidak diajak, suasana mendadak dingin. Bedanya, kalau grup keluarga cuma berisi sindiran, grup koalisi bisa berurusan dengan anggaran negara.
Fenomena ini bisa dibaca melalui gagasan cartel party atau partai kartel yang diperkenalkan Richard S. Katz dan Peter Mair pada 1995. Mereka menjelaskan kecenderungan partai politik modern yang semakin bergantung pada sumber daya negara dan berpotensi menjauh dari masyarakat.
Bayangkan sejumlah pedagang yang setiap hari bersaing merebut pembeli. Spanduk mereka saling mengalahkan, promosi mereka saling menjatuhkan. Namun, begitu muncul aturan yang mengancam keuntungan pedagang lama, mendadak mereka kompak. Persaingan di depan pasar tidak menghalangi kesepakatan di belakang meja.
Tentu, partai politik bukan pedagang semata dan koalisi besar bukan bukti otomatis adanya kartel. Namun, teori ini mengajak kita mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Apakah partai sungguh bersaing menawarkan kebijakan atau hanya berbeda cara mengantre di depan pintu kekuasaan?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika partai yang berada di luar koalisi pemerintah tetap bisa mendukung kebijakan tertentu. Dalam pembahasan revisi UU TNI pada Maret 2025, misalnya, PDI Perjuangan turut mendukung revisi tersebut di DPR. Ini tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan kartel. Namun, peristiwa itu menunjukkan bahwa label oposisi dan koalisi tidak selalu menjelaskan sikap partai terhadap setiap kebijakan.
Politik memang bukan pertandingan sepak bola. Pemain bisa berganti seragam, bahkan duduk di bangku yang kemarin dipakai lawan. Yang perlu diperiksa adalah alasan di balik keputusan mereka, isi kebijakannya, dan siapa yang menanggung akibatnya. Sementara para elite sibuk menghitung kursi, rakyat menghitung pengeluaran dapur. Politikus bisa berdebat berjam-jam soal konfigurasi kekuasaan, sedangkan ibu rumah tangga menyusun konfigurasi lauk agar cukup sampai akhir bulan.
Kalau harga cabai naik, tidak ada koalisi yang otomatis membuat sambal menjadi lebih murah. Ketika BBM langka, pengemudi membutuhkan bahan bakar, bukan seminar tentang ketahanan energi. Ketika listrik padam, pedagang membutuhkan kepastian, bukan presentasi transformasi digital. Komputer secanggih apa pun tidak bisa menyala dengan tepuk tangan, kecuali tepuk tangannya disertai sambungan listrik.
Uang negara juga bukan buah yang tumbuh di belakang kantor kementerian. Rakyat bekerja, membayar pajak, lalu berharap uangnya kembali dalam bentuk jalan yang layak, sekolah yang baik, rumah sakit yang terjangkau, dan pelayanan publik yang tidak membuat orang merasa sedang mengikuti audisi kesabaran nasional. Karena itu, setiap program pemerintah harus memiliki tujuan jelas, ukuran keberhasilan, dan evaluasi terbuka.
Kalau target gagal, jelaskan. Kalau anggaran tidak efektif, koreksi. Kalau pejabat lalai, tindak sesuai aturan. Jangan sampai kata evaluasi menjadi mantra sakti birokrasi. Masalahnya belum selesai, tetapi konferensi pers sudah tiga kali. Rakyat bertanya kapan ada perubahan, pejabat menjawab sedang dievaluasi. Kalau evaluasi bisa dimakan, mungkin rakyat sudah kenyang sejak tahun lalu.
Lantas, siapa sebenarnya raja dalam republik? Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jabatan bukan warisan keluarga, kemenangan pemilu bukan cek kosong, dan negara bukan perusahaan pribadi yang bisa dikelola sesuka pemegang saham mayoritas.
Rakyat bukan sekadar penonton yang membeli tiket. Rakyat ikut membiayai gedung pertunjukannya. Ironisnya, kadang-kadang penonton yang membayar gedung justru harus menahan lapar, sementara para pemain sibuk menentukan siapa duduk di kursi paling dekat dengan pendingin ruangan.
Solusinya bukan mencari king yang lebih sakti. Kita sudah terlalu sering berharap kepada tokoh penyelamat, seolah-olah negara ini hanya membutuhkan satu orang yang bisa membereskan semuanya sambil menyeruput kopi. Padahal, kalau sistem pengawasannya lemah, penyelamat pun bisa berubah menjadi orang yang perlu diselamatkan dari godaan kekuasaan.
Yang dibutuhkan adalah warga yang tidak gampang silau oleh baliho, partai yang demokratis, jurnalisme independen, transparansi anggaran, serta pengawasan yang terus berjalan di luar musim pemilu. Jangan menjadi penggemar fanatik yang membela semua keputusan tokoh pujaan. Kalau setiap kesalahan dianggap strategi, kita bukan sedang mengawasi raja. Kita sedang mendaftar menjadi abdi dalem.
Pergantian penguasa juga tidak otomatis mengubah nasib rakyat. Mahkota boleh berganti warna, slogan boleh diperbarui, dan pidato pelantikan boleh semakin puitis. Namun, jika cara mengelola kekuasaan tetap sama, rakyat hanya menonton sinetron lama dengan pemeran baru. Bedanya, anggaran produksinya berasal dari pajak.
Ukuran keberhasilan demokrasi bukan berapa banyak tokoh berhasil menduduki kursi kekuasaan, melainkan apakah hukum berlaku adil, pelayanan publik membaik, anggaran digunakan dengan benar, dan pejabat bisa dimintai pertanggungjawaban. Para king boleh berakrobat setinggi langit. Silakan berkoalisi, bernegosiasi, dan menyusun strategi.
Tetapi jangan sampai setiap kali kehilangan keseimbangan, rakyat yang dijadikan matras. Sebab, republik ini bukan kerajaan yang kebetulan menyelenggarakan pemilu. Rakyat bukan pelayan yang ditugaskan menjaga singgasana tetap mengilap. Dalam demokrasi, para penguasa boleh merasa seperti raja, tetapi mereka tetap pegawai yang masa jabatannya terbatas.
Dan kalau mereka lupa siapa yang menggaji, rakyat selalu punya cara untuk mengingatkan, mulai dari kritik, protes, pengawasan, sampai surat suara. Jadi, silakan berebut singgasana. Namun, jangan lupa memeriksa keadaan dapur rakyat.
Sebab, sehebat apa pun akrobat para king, tidak ada satu pun yang bisa membuat rakyat kenyang hanya dengan tepuk tangan.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat Rumah baca Tunas Aksara
