Bermain layangan di lapangan berdebu mengajarkan kita satu pelajaran berharga. Jika benang kusut, kita hanya perlu mencari ujungnya. Longgarkan simpulnya, lalu tarik perlahan sampai rapi kembali. Selesai. Tidak perlu drama. Anak-anak kecil tahu persis rumus ini.
Mereka tidak perlu memanggil ahli kabel bersertifikat internasional. Tidak perlu menggelar rapat darurat tingkat RT. Apalagi membentuk tim pencari fakta independen hanya untuk mengurus segulung benang kenur yang harganya murah.
Sayangnya, rumus bocah ingusan ini mendadak sirna dalam kehidupan politik dan birokrasi kita. Di dunia orang dewasa yang berdasi, benang yang mudah diurai justru bisa diubah menjadi proyek keruwetan nasional.
Masalahnya klasik, terlalu banyak tangan berebut memegang gulungan. Ada yang menarik kencang ke kanan karena pesanan bos. Ada yang menyentak ke kiri demi mengamankan posisi. Ada yang sibuk menggulung tanpa permisi. Ada pula yang malah memotong bagian tengahnya demi mencari keuntungan eceran.
Akhirnya, benang yang tadinya cuma kusut biasa berubah menjadi gumpalan raksasa. Layangan gagal terbang, sementara anak-anak yang memegangnya justru baku hantam di bawah lapangan.
Pemandangan ajaib ini persis seperti panggung politik harian kita. Sesuatu yang mestinya bisa dijawab dengan kalimat pendek justru berkembang menjadi perdebatan panjang yang menguras kuota internet dan energi publik.
Mari kita ambil contoh polemik persyaratan pencalonan Gibran. Kasus ini telah menempuh berbagai jalur hukum. Ada yang melalui kepolisian, Mahkamah Konstitusi, hingga gugatan di berbagai tingkatan pengadilan. Dokumen pencalonan pun menjadi bahan perdebatan yang lebih laris daripada gosip artis papan atas.
Keadaan semakin ramai ketika gugatan seorang warga bernama Subhan Palal bergulir. Setelah sempat kalah di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ia akhirnya memperoleh kemenangan di tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Putusan tersebut kembali memantik perdebatan di ruang publik mengenai keabsahan dokumen yang menjadi objek perkara dan konsekuensi hukumnya. Tentu, setiap putusan harus dibaca berdasarkan amar, ruang lingkup perkara, dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Sebab, kemenangan dalam suatu perkara tidak serta-merta berarti jabatan seseorang otomatis berakhir.
Namun, ketika persoalan ini memasuki wilayah politik, kita seperti menyaksikan permainan layangan yang gulungannya diperebutkan banyak orang. Semua merasa punya hak untuk menarik ulur nasib kekuasaan.
Di sinilah komedinya dimulai. Siapa sebenarnya yang punya sumber daya politik untuk membuka jalan penyelesaian? Jawabannya tidak jauh-jauh dari para ketua umum partai politik dan elite di sekelilingnya. Mereka adalah para juragan politik yang memiliki koleksi kursi parlemen, jaringan luas, pengaruh, dan kemampuan mengubah arah koalisi dalam waktu singkat.
Dengan sumber daya sebesar itu, mencari jalan penyelesaian mestinya bukan perkara sulit. Masalah ini bahkan bisa dibicarakan sambil minum kopi instan. Namun, politik kita rupanya bukan sekadar urusan menyelesaikan masalah. Politik juga menjadi seni menghitung laba rugi di tengah kerumitan.
Ada kepentingan kelompok yang harus ditimbang dengan timbangan emas. Ada posisi kekuasaan yang harus diamankan. Ada koalisi yang harus terus disiram agar tidak layu. Belum lagi kalkulasi mengenai siapa mendapat apa dan siapa kehilangan apa.
Jadi, sebelum mereka sudi menyentuh benang yang kusut itu, para elite perlu mengeluarkan penggaris terlebih dahulu. Mereka harus menghitung dengan teliti berapa meter keuntungan yang bisa digulung masing-masing.
Akibat kalkulasi tersebut, rakyat akhirnya disuguhi tontonan tarik-ulur yang tidak selalu bermutu. Ada partai yang mendadak vokal seperti demonstran. Ada yang memilih diam seribu bahasa. Ada pula yang sikapnya berubah mengikuti arah angin politik.
Kita seperti sedang menonton segerombolan bocah yang memperebutkan satu gulungan benang. Bocah pertama mengaku paling senior dan berpengalaman. Bocah kedua merasa paling kaya dan berkuasa. Sementara itu, pemilik layangan hanya bisa melongo di pojok lapangan. Jika rebutan ini berlangsung terlalu lama, kita patut khawatir layangan keburu dimakan rayap sebelum sempat mencicipi angin langit.
Budaya meruwetkan hal yang mudah sebenarnya sudah mendarah daging dalam kehidupan sosial kita. Di lingkungan kantor, ketika ada karyawan melakukan kesalahan, fokus utamanya sering kali bukan memperbaiki kesalahan tersebut. Mereka justru sibuk mencari siapa yang membocorkannya ke publik. Di jalan raya, orang yang melanggar lampu merah kadang lebih galak daripada petugas yang menegurnya, menjadi tontonan komedi gratis setiap pagi.
Bahkan dalam urusan birokrasi, administrasi yang secara logika bisa selesai dalam sehari sering menjelma menjadi perjalanan spiritual selama berbulan-bulan. Berkas harus sowan dari meja ke meja, meminta stempel demi stempel. Seolah-olah kertas itu sedang mencari pencerahan hidup. Kita memang punya bakat luar biasa untuk mengubah hal yang lurus menjadi berliku-liku.
Dalam jagat politik, kebiasaan ini bisa menjadi senjata untuk menghindari tanggung jawab. Keruwetan yang sengaja dipelihara merupakan tempat persembunyian yang nyaman bagi kepentingan. Selama masyarakat sibuk memperdebatkan simpul-simpul kecil di sepanjang benang, persoalan utamanya bisa dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.
Semua pejabat terlihat sibuk bekerja di depan kamera. Semua pengamat punya argumen ilmiah yang terdengar meyakinkan. Namun, solusi yang dinanti publik tak kunjung datang.
Padahal, rakyat tidak membutuhkan sirkus tarik-ulur yang menguras emosi. Rakyat hanya membutuhkan kepastian bahwa hukum tidak boleh bertekuk lutut di bawah kaki kepentingan penguasa. Jabatan tinggi bukan baju besi yang membuat seseorang kebal dari aturan. Kekuasaan bukan benteng untuk bersembunyi dari tanggung jawab.
Karena itu, suara publik harus tetap dijaga agar tidak serak. Bukan untuk mengambil alih kewenangan lembaga negara, melainkan memastikan bahwa mekanisme hukum dan politik berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat berhak mengawasi, mengkritik, dan menuntut kejelasan. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah oleh sandiwara keruwetan yang diproduksi berulang-ulang, lalu akhirnya memilih angkat tangan dan tidak peduli lagi.
Sebab, ketika pemilik layangan bosan menonton dan pulang ke rumah, para pemegang benang justru semakin leluasa memainkan gulungannya. Mereka bisa menarik sesuka hati, mengulur sampai kehilangan arah, atau bahkan memasukkan benang beserta layangannya ke dalam saku celana sendiri.
Mungkin sudah saatnya para pemimpin kita yang terhormat mengambil kursus singkat kepada anak-anak di lapangan kampung. Jika benang kusut, cari ujungnya lalu urai dengan sabar. Tidak perlu saling menuding hidung. Tidak perlu mengadakan kongres luar biasa hanya untuk menentukan siapa yang paling berhak memegang gulungan.
Jangan terus-menerus mencekoki rakyat dengan narasi bahwa persoalan bangsa ini sangat rumit dan penuh dinamika. Sebab, bisa jadi yang rumit bukan persoalannya, melainkan kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.
Jangan-jangan sejak awal benangnya memang tidak terlalu kusut. Tangan-tangan yang memegangnya saja yang tidak punya niat untuk mengurainya.
Nur Izza Wahidah
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
