Kita sering mengaku hidup di zaman modern, rasional, dan katanya sudah meninggalkan feodalisme. Tapi itu cuma berlaku untuk urusan pakaian, teknologi, dan cara pesan kopi. Begitu masuk ke urusan pikiran dan pendapat, kita mendadak kembali ke abad pertengahan. Kita tidak lagi bertanya apa yang dibicarakan, melainkan sibuk memastikan siapa yang bicara. Seolah-olah kebenaran punya silsilah, dan logika butuh surat rekomendasi.
Di kepala kita, pikiran manusia diklasifikasikan rapi seperti hotel: ada kelas lokal, nasional, dan internasional. Yang lokal biasanya dianggap bintang satu cukup untuk numpang lewat, jangan berharap nyaman. Yang nasional lumayan, boleh didengar sambil setengah percaya. Yang internasional? Wah, itu bintang lima. Apa pun yang diucapkan terasa otomatis pintar, meski isinya cuma kalimat motivasi yang cocok ditempel di kalender.
Akibatnya, kita sering terpukau oleh siapa ketimbang apa. Kalau yang bicara pejabat, konglomerat, atau tokoh dengan gelar berderet seperti rangkaian kereta api, kita langsung duduk manis. Kita dengarkan dengan khidmat, meski isi omongannya muter-muter seperti kipas angin rusak: ramai, tapi tidak ke mana-mana. Sebaliknya, kalau gagasan yang sama keluar dari mulut anak desa, aktivis lokal, atau warga biasa, refleks pertama kita bukan mencerna, melainkan menginterogasi: “Dia siapa?”
Pertanyaan “dia siapa?” terdengar sopan, tapi maknanya sering kejam. Itu bukan soal identitas, melainkan penolakan halus. Artinya kurang lebih begini: kalau kamu bukan siapa-siapa, pendapatmu tidak perlu apa-apa. Padahal ide tidak pernah lahir dengan kartu nama. Ia lahir dari akal sehat, pengalaman, dan keberanian berpikir.
Zaman sebenarnya sudah berubah cepat. Media sosial datang seperti bulldozer yang mestinya meratakan tembok kasta itu. Informasi kini bisa diakses dari mana saja. Anak kampung bisa nonton kuliah profesor dunia sambil nunggu sinyal stabil. Petani bisa membaca kebijakan global, sementara pejabat bisa saja cuma mengulang jargon dari catatan staf. Dunia digital, setidaknya secara teori, tidak lagi peduli asal-usul, melainkan relevansi.
Sayangnya, mental lama ikut pindah ke ruang baru. Feodalisme tidak mati, ia hanya ganti kostum. Dulu bangsawan dan jelata, sekarang akun terverifikasi dan akun tanpa centang. Yang satu dianggap kredibel, yang lain dicurigai buzzer. Padahal centang biru cuma tanda akun itu asli, bukan tanda isi kepalanya lolos uji nalar. Tapi entah kenapa, banyak orang mengira centang itu semacam stempel kebenaran.
Kita juga punya kelemahan klasik: terlalu kagum pada gelar. Semakin panjang gelarnya, semakin pendek jarak kritis kita. Kalau gelarnya satu, kita dengar sambil lalu. Kalau dua, kita mulai serius. Kalau tiga atau lebih, kita langsung diam seperti sedang khutbah Jumat. Padahal tidak sedikit gelar yang fungsinya lebih mirip aksesoris CV ketimbang jaminan mutu pikiran. Begitu bicara, kalimatnya panjang, istilahnya asing, tapi isinya sering kalah tajam dari obrolan di warung kopi.
Di sinilah kita lupa pada satu prinsip sederhana: bukan siapanya, tapi apanya. Bukan siapa yang bicara apakah ia pejabat, profesor, atau tokoh internasional, melainkan apa yang dibicarakan. Apakah masuk akal? Apakah jujur? Apakah relevan dengan kenyataan? Tapi prinsip sesederhana ini sering kalah oleh silau panggung dan tepuk tangan.
Ironisnya, suara kebenaran dan kebaikan justru sering datang dari orang-orang yang tidak kita anggap penting. Dari mereka yang tidak pandai merangkai jargon, tapi paham betul persoalan. Petani tahu kapan tanah mulai rusak. Buruh tahu kapan sistem mulai curang. Warga biasa tahu kapan negara mulai terasa jauh. Pengetahuan mereka mungkin tidak rapi, tidak ber-ISBN, tapi nyata dan hidup.
Namun suara-suara ini sering tenggelam. Bukan karena salah, tapi karena salah kelas. Kita terlalu sibuk mendengar yang terkenal, sampai lupa mendengar yang relevan. Terlalu percaya pada yang sering tampil, sampai curiga pada yang jarang disorot. Akibatnya, ruang publik penuh suara, tapi miskin makna.
Masalah kita sebenarnya bukan kekurangan orang pintar, melainkan kelebihan orang yang terlalu percaya diri berbicara tentang hal yang tidak mereka alami. Terlalu banyak seminar, terlalu sedikit kejujuran. Terlalu banyak panggung, terlalu sedikit empati. Kita hidup di negeri yang gemar membahas rakyat, tapi malas mendengar rakyat.
Keluar dari pengkastaan berarti berani membalik cara kita menilai. Berani mematikan refleks bertanya “siapa” dan mulai membiasakan diri bertanya “apa”. Berani mengatakan pendapat pejabat itu kosong, tanpa merasa tidak sopan. Dan berani mengakui bahwa anak desa bisa saja lebih masuk akal daripada tokoh internasional yang hobi bicara muter.
Ini bukan ajakan anti-elite, apalagi meromantisasi kebodohan. Ini ajakan berhenti malas berpikir. Karena mempercayai semua yang terkenal sama berbahayanya dengan meremehkan semua yang sederhana. Keduanya sama-sama bentuk kemalasan intelektual.
Di era media sosial, semua orang bisa bicara. Tapi tidak semua orang mau mendengar dengan adil. Kita lebih suka mendengar yang sudah kita kagumi, meski isinya dangkal, daripada mendengar yang jujur tapi datang dari arah yang tidak bergengsi. Padahal kemajuan bukan diukur dari seberapa sering kita mengundang pembicara terkenal, melainkan seberapa berani kita menimbang gagasan tanpa silau.
Jika tidak, kita akan terus hidup di negeri yang ramai diskusi, tapi sepi kebijaksanaan. Penuh gelar, tapi miskin kejujuran. Dan kita akan terus lupa pada pelajaran paling dasar dalam berpikir: bukan siapanya, tapi apanya.
Mochammad RF
Pegiat RB Tunas Aksara Pamanukan
