Nitikan.id – Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi Kamis, 22 Mei 2025, kembali menghadirkan perdebatan hangat yang memantik refleksi mendalam tentang arah politik dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Salah satu sorotan datang dari Rocky Gerung, filsuf dan pengamat politik kawakan, yang melontarkan kritik tajam terhadap dua tokoh publik: Dedi Mulyadi dan mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya, Rocky menyematkan gelar satir “KDM” atau “King Dedi Mulyono” kepada Dedi Mulyadi. Nama ini tidak hanya mengacu pada nama Dedi, tetapi juga mengandung sindiran halus terhadap “Mulyono”—nama kecil Joko Widodo. “Saya tidak ingin membahas watak, strategi, atau kemampuan membangun opini publik dari Kang Dedi, karena pada akhirnya, pembandingnya hanya Mulyono,” ujar Rocky.
Rocky mempertanyakan mengapa tokoh seperti Dedi tidak dibandingkan dengan Bung Karno, seorang orator ulung yang memiliki fondasi logika dalam retorikanya. “Bung Karno punya retorika yang bisa diuji, karena dilandasi logika yang kuat. Sekarang, retorika menjadi kosong karena tidak bisa dibantah secara rasional,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa yang lebih berbahaya dari sekadar figur publik adalah para pendukungnya. Ia menyebut masyarakat saat ini mengalami sindrom Society of the Spectacle—suatu istilah dari kajian kritis Marxis yang menggambarkan masyarakat yang lebih menyukai tontonan daripada substansi. “Ucapan dan penampilan telah menjadi komoditas. Kita sedang menyaksikan politik visual, bukan politik visi,” tegas Rocky.
Ia menyoroti bagaimana masyarakat lebih terkesan oleh simbol kesederhanaan—seperti aksi masuk gorong-gorong—ketimbang memahami visi dan misi kepemimpinan. Dedi Mulyadi, menurutnya, mengulangi pola serupa. Misalnya, kebijakan mengirim anak-anak nakal ke barak militer dipandang Rocky sebagai pendekatan yang dangkal.
“Seperti dikatakan Michel Foucault dalam Disciplinary Society, itu hanya mendisiplinkan tubuh, bukan merangsang berpikir,” ujar Rocky. Menurutnya, kenakalan anak sering kali merupakan ekspresi dari kreativitas yang sedang tumbuh, dan seharusnya direspons dengan pendekatan pedagogis, bukan demagogis. “Kalau begitu, kenapa bukan Gibran atau bapaknya yang dikirim ke barak?” cetusnya tajam.
Rocky memperingatkan bahwa pendekatan populis yang menekankan visualisasi kosong telah menjadi konsumsi publik sejak era Jokowi. Ia mencontohkan program-program seperti BLT, pembagian hadiah, hingga aksi-aksi teatrikal, yang menurutnya hanya bertujuan mempertahankan popularitas.
“Rerata IQ masyarakat kita stagnan di angka 78 selama 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan tidak adanya pertumbuhan dalam cara berpikir masyarakat. Dedi dan Jokowi sama-sama beroperasi dalam market of stupidity,” ucap Rocky. Ia pun membandingkan kemajuan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menurutnya tidak menunjukkan perubahan signifikan.
Puncaknya, Rocky mengajak publik untuk merefleksikan makna sejati dari kepemimpinan. “Momentum 21 Mei ini seharusnya menjadi waktu kita merenung. Apa itu pemimpin sejati? Yang kita lihat hari ini bukan leader, tapi dealer. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan dalil yang bisa dibantah. Tapi saat ini, siapa pun yang membantah akan dihadang oleh buzzer,” kritiknya.
Menurut Rocky, kecanduan publik terhadap tontonan “kedunguan” ini bisa berlanjut hingga kontestasi politik 2029, jika tidak dihentikan. Ia mendorong hadirnya filter intelektual dalam dunia politik. “Saatnya kita hadirkan kembali para intelektual dalam politik—bring intellectuals back into politics,” serunya.
Rocky mengakhiri dengan seruan penuh keprihatinan. Menurutnya, banyak publik luar menilai rendah daya pikir bangsa ini karena segelintir figur yang tampil mewakili. “Inilah yang disebut pars pro toto—sebagian dianggap mewakili keseluruhan. Mari kita rawat bangsa ini dengan pemikiran, karena bangsa ini lahir dari para pemikir,” tutup Rocky.
