Ada pemandangan menarik dalam kehidupan sosial kita. Sebagian orang tampak lebih percaya diri ketika mengenakan seragam dinas, lengkap dengan atribut, pangkat, dan logo institusi yang menempel di dada. Bahkan, ketika jam kantor telah usai, seragam itu masih setia menemani perjalanan ke warung kopi, pusat perbelanjaan, hingga acara kondangan.
Barangkali seragamnya memang belum sempat diganti. Atau jangan-jangan, ada perasaan sayang jika identitas kebesaran itu harus disimpan di lemari. Maklum, tidak semua orang memiliki kesempatan mengenakan kehormatan dalam bentuk kain. Ada yang harus membangun reputasi bertahun-tahun, sementara sebagian lainnya cukup mengenakan kemeja berlogo untuk memperoleh bonus penghormatan dari lingkungan.
Di negeri ini, kadang-kadang yang membuat seseorang terlihat penting bukan apa yang dikerjakannya, melainkan apa yang dikenakannya. Orang datang ke warung dengan kaus oblong dianggap pelanggan biasa. Datang dengan seragam dinas, mendadak berpotensi menjadi pejabat yang harus disediakan kursi paling depan. Padahal, pesan kopinya sama-sama kopi hitam, hanya kadar kepercayaan dirinya yang berbeda. Fenomena ini menjadi menarik ketika dibaca melalui sejarah birokrasi kolonial. Sebab, jauh sebelum republik mengenal seragam cokelat khaki dan kemeja taktis BUMN, pemerintah Hindia Belanda sudah memiliki cara tersendiri untuk memelihara wibawa kekuasaan melalui kaum priyayi.
Sejarawan Heather Sutherland dalam The Making of a Bureaucratic Elite menjelaskan bagaimana kolonialisme mengubah kaum priyayi Jawa menjadi bagian penting dari elite birokrasi. Sementara Sartono Kartodirdjo, melalui kajiannya tentang birokrasi dan aristokrasi abad ke-19, memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan tradisional bertransformasi dalam administrasi kolonial. Belanda rupanya memahami satu prinsip sederhana dalam mengelola negeri jajahan. Tidak perlu semua rakyat diawasi langsung oleh orang Eropa. Cukup manfaatkan elite lokal yang sudah memiliki pengaruh sosial. Bupati, patih, wedana, dan pejabat pribumi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dengan masyarakat.
Mereka menjalankan administrasi, mengatur penduduk, memungut pajak, hingga mengerahkan tenaga kerja. Kekuasaan kolonial menjadi lebih efisien karena sebagian pekerjaan mengendalikan rakyat dikerjakan oleh orang-orang yang secara sosial memang sudah dihormati rakyat. Tentu, tidak semua priyayi dapat dicap sebagai kaki tangan penjajah. Ada yang bernegosiasi, memiliki kepentingan sendiri, bahkan menentang kolonialisme. Namun, struktur tersebut memperlihatkan bagaimana jabatan administratif dapat berubah menjadi sumber prestise dan jarak sosial.
Dulu, kehormatan dipancarkan melalui gelar kebangsawanan, beskap, payung kebesaran, dan kedekatan dengan penguasa. Sekarang, sebagian simbol itu berganti menjadi seragam, pangkat, kartu identitas, serta logo institusi. Zamannya memang sudah merdeka. Hanya saja, mungkin ada beberapa mentalitas yang belum sempat mengikuti upacara kemerdekaan. Benderanya sudah Merah Putih, tetapi cara memandang rakyat masih sesekali memakai kacamata kolonial.
Dulu ada priyayi yang merasa terhormat karena dekat dengan pejabat Belanda. Sekarang, mungkin ada yang merasa naik kelas sosial karena dekat dengan pejabat eselon. Bedanya, dahulu orang menunggu kedatangan kontrolir, sekarang menunggu disposisi atasan. Sama-sama menunggu, hanya jenis kertasnya yang berubah. Di sinilah ironi birokrasi modern muncul. Seragam yang semestinya menjadi simbol pengabdian terkadang diperlakukan seperti mahkota sosial. Padahal, seragam bukan tanda bahwa pemakainya lebih tinggi derajat kemanusiaannya. Ia hanya penanda bahwa seseorang sedang menjalankan fungsi tertentu dalam sebuah organisasi.
Namun, dalam masyarakat yang masih akrab dengan budaya hormat kepada jabatan, atribut institusi bisa menjadi semacam kartu VIP sosial. Orang yang mengenakannya mungkin berharap mendapat perlakuan istimewa, meskipun sedang tidak menjalankan tugas kedinasan. Bayangkan seorang pegawai datang ke warung kopi dengan seragam lengkap. Pelayan bertanya, “Pesan apa, Pak?”
“Yang biasa saja.”
“Baik, Pak. Kopi dan gorengan?”
“Bukan. Maksud saya pelayanan yang biasa diberikan kepada pejabat.”
Pelayan mengangguk. “Siap, Pak. Kopinya kami dahulukan. Tagihannya tetap dibayar, ya, Pak?”
Lebih lucu lagi jika seragam tersebut dikenakan ketika seseorang sedang tidak bertugas, tetapi masih berharap masyarakat memberikan penghormatan seperti sedang melakukan inspeksi mendadak. Seolah-olah negara sedang berjalan-jalan mencari rakyat yang belum cukup menunduk.
Padahal, rakyat yang ditemui di warung itu mungkin justru sedang membayar pajak yang ikut membiayai seragam tersebut. Sebuah ironi yang cukup menghibur, jika saja tidak terasa sedikit menyedihkan. Masalahnya bukan pada kebanggaan terhadap profesi. Kebanggaan itu wajar, bahkan diperlukan. Persoalan muncul ketika kebanggaan berubah menjadi superioritas, ketika seseorang merasa lebih penting karena logo di dadanya, bukan karena manfaat yang diberikan melalui pekerjaannya.
Clifford Geertz, dalam The Religion of Java, turut memberi gambaran mengenai posisi sosial priyayi dalam kebudayaan Jawa. Tradisi status, tata krama, dan hierarki sosial memiliki sejarah panjang. Karena itu, mengubah mentalitas feodal tidak cukup dengan mengganti pakaian atau menghapus gelar. Yang lebih sulit adalah mengubah cara manusia memandang manusia lainnya.
Sebab, feodalisme tidak selalu membutuhkan istana, singgasana, atau gelar raden. Ia bisa hidup nyaman di ruang rapat berpendingin udara, bersembunyi di balik meja pelayanan, bahkan ikut apel pagi sambil membawa map berlogo instansi. Ia juga tidak selalu berbentuk perintah kasar. Kadang cukup berupa tatapan yang meminta dihormati, nada bicara yang menganggap orang lain lebih rendah, atau kebiasaan menyebut jabatan sebelum menyebut nama.
Negara merdeka semestinya membalik logika birokrasi kolonial. Jika dahulu elite lokal menjadi perantara kekuasaan untuk mengatur rakyat, kini aparatur negara harus menjadi pelayan publik yang memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan rakyat. ASN bukan kasta. Pegawai BUMN bukan bangsawan korporasi. Jabatan bukan warisan kerajaan, dan seragam bukan surat sakti untuk memperoleh penghormatan. Bahkan, logo sebesar apa pun tidak otomatis membuat pemakainya menjadi manusia dengan kualitas pelayanan sebesar itu.
Kalau ingin dihormati, berikan pelayanan yang membuat rakyat merasa dimanusiakan. Jangan sampai rakyat harus menghafal pangkat seseorang hanya untuk mendapatkan tanda tangan yang sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan rutin. Barangkali kita memang sudah berhasil mengusir penjajah dari gedung pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya mengusir kebiasaan ingin diperlakukan seperti penguasa dari dalam diri sendiri.
Dulu rakyat diminta menghormati priyayi karena kedudukannya. Sekarang, rakyat seharusnya menghormati aparatur karena pengabdiannya. Perbedaannya sederhana, tetapi rupanya cukup sulit dipahami oleh sebagian orang yang terlalu lama menikmati tepuk tangan ketika memasuki ruangan.
Sebab, republik ini didirikan untuk mengakhiri kasta, bukan sekadar mengganti kostumnya.
Dan jika seragam masih harus dipamerkan agar seseorang merasa berharga, mungkin yang sedang mengalami krisis identitas bukan rakyat yang tidak mengenal pangkat, melainkan pemakainya yang belum bisa membedakan antara kehormatan jabatan dan harga diri manusia.
Penjajah boleh pulang, tetapi jangan sampai mentalitas jongos kekuasaan justru naik pangkat menjadi pejabat republik.
Airin rahmawati
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
