Zaman sekarang hampir semua orang bisa menjadi konten kreator. Modalnya tidak perlu studio megah atau kamera seharga motor. Cukup ponsel, kuota, wajah yang cukup percaya diri, lalu unggah. Kalau beruntung, algoritma bekerja. Kalau tidak, ya sudah, ditonton sendiri sambil pura-pura sedang mengecek kualitas audio. Begitulah zaman. Orang bukan cuma ingin menjadi terkenal, tetapi juga ingin mengatur bagaimana dirinya terlihat di depan publik.
Dalam dunia konten, ada satu pekerjaan yang sangat penting, yakni editor. Dialah yang memilih bagian mana yang masuk, bagian mana yang dipotong, adegan mana yang diperpanjang, suara mana yang dikecilkan, bahkan ekspresi mana yang dibuat seolah-olah lebih dramatis. Lima menit kehidupan nyata bisa berubah menjadi tiga puluh detik yang terasa seperti wahyu. Orang biasa bisa tampak luar biasa. Kalimat biasa bisa menjadi kontroversial. Sebuah kejadian kecil bisa dibuat seperti kiamat nasional. Semua tergantung editing.
Masalahnya, bagaimana kalau yang diedit bukan konten, melainkan perkara?
Perkara hukum juga mempunyai semacam naskah. Ada laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, penetapan tersangka, penuntutan, persidangan, putusan, sampai pelaksanaan hukuman. Bedanya, konten kreator boleh mengedit videonya agar menarik perhatian. Proses hukum seharusnya tidak boleh mengedit kenyataan agar sesuai dengan cerita yang sudah disiapkan.
Sebab di sinilah persoalannya menjadi serius. Dalam konten, kalau bagian yang tidak menarik dipotong, paling penonton pindah ke video sebelah. Dalam perkara hukum, kalau fakta yang tidak menguntungkan sengaja disingkirkan, akibatnya bisa menyentuh kebebasan, harta, nama baik, bahkan masa depan seseorang. Algoritma boleh kehilangan penonton. Keadilan tidak boleh kehilangan fakta.
Kita bisa membayangkan perjalanan sebuah perkara seperti produksi konten. Laporan menjadi bahan mentah. Penyelidikan menjadi riset awal. Penyidikan menjadi proses produksi. Dakwaan menjadi naskah. Persidangan menjadi tayangan utama. Putusan menjadi ending. Setelah itu masuk tahap pelaksanaan hukuman. Secara sederhana memang terdengar lucu. Tetapi justru karena itulah metafora ini menarik. Setiap tahap mempunyai kewenangan yang berbeda dan setiap kewenangan mempunyai batas.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang menjadi aktor dalam perkara, tetapi siapa yang memastikan tidak ada “editing” yang menyimpang sepanjang perjalanan itu.
Sebab dalam produksi konten, editor memang bekerja dengan cara memilih. Ia mengambil footage yang dianggap relevan, membuang bagian yang dianggap tidak perlu, lalu menyusun semuanya menjadi sebuah cerita. Dalam hukum, pilihan semacam itu harus tunduk pada bukti dan prosedur. Fakta tidak boleh dipotong hanya karena membuat konstruksi perkara menjadi kurang cantik. Keterangan saksi tidak boleh diperlakukan seperti footage gagal. Bukti tidak boleh disimpan di folder bernama “nanti saja kalau diperlukan”.
Kalau sampai terjadi, persoalannya bukan lagi editing. Itu sudah masuk wilayah yang jauh lebih serius.
Kasus Lapas Cibinong membuat pertanyaan tersebut semakin menarik. Muncul temuan mengenai dugaan fasilitas khusus di dalam lapas dan kesaksian mengenai dugaan transaksi untuk memperoleh perlakuan tertentu. Semua itu tentu harus diperiksa dan dibuktikan. Kesaksian bukan vonis, dugaan bukan fakta final, dan pemberitaan bukan putusan pengadilan. Kalau semua dugaan langsung kita anggap benar, kita tidak sedang membantu penegakan hukum. Kita cuma sedang membuat konten reaction dengan narasi lebih panjang.
Tetapi ada pelajaran yang tidak kalah penting. Putusan pengadilan ternyata bukan satu-satunya titik yang perlu diawasi. Setelah seseorang dijatuhi hukuman, masih ada proses pelaksanaan pidana. Di sana terdapat kewenangan, aturan, petugas, fasilitas, dan hubungan antara narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Artinya, halaman terakhir sebuah perkara pun masih membutuhkan pengawasan.
Lalu muncul pertanyaan yang agak nakal tetapi masuk akal. Kalau halaman terakhir saja harus diawasi, bagaimana dengan halaman pertama?
Bagaimana laporan itu bermula? Bagaimana suatu perkara dipilih untuk diperiksa? Bagaimana saksi ditemukan? Bagaimana bukti dikumpulkan? Bagaimana seseorang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana konstruksi perkara dibangun? Bagaimana dakwaan disusun? Bagaimana bukti diuji di pengadilan?
Bukan berarti semua proses itu harus dicurigai. Justru sebaliknya. Karena hukum harus dipercaya, maka prosesnya harus bisa diperiksa.
Di sinilah pentingnya jejak editing. Dalam dunia digital, kita mengenal version history. Dokumen bisa dilihat kapan dibuat, siapa yang mengubah, bagian mana yang diubah, bahkan kadang dapat dikembalikan ke versi sebelumnya. Kalau hukum adalah perkara serius yang menentukan nasib manusia, semestinya prinsip keterlacakan juga menjadi bagian penting dari prosesnya. Setiap keputusan harus mempunyai dasar. Setiap perubahan harus dapat dijelaskan. Setiap bukti harus jelas asal-usul dan statusnya.
Jangan sampai perkara memiliki banyak versi, tetapi masyarakat hanya diperlihatkan versi final. Sebab publik biasanya hanya melihat thumbnail. “A ditangkap.” “B ditetapkan sebagai tersangka.” “C divonis.” “D masuk penjara.” Selesai. Padahal di balik thumbnail itu ada proses panjang yang tidak selalu diketahui masyarakat. Kita melihat judul videonya, tetapi tidak melihat ruang editing-nya.
Dalam konten digital, thumbnail bahkan bisa menentukan apakah orang mau menonton atau tidak. Foto dibuat lebih dramatis. Judul dibuat lebih menggigit. Kata-kata dipilih sedemikian rupa agar orang penasaran. Dalam perkara hukum, jangan sampai publik juga hanya mendapatkan thumbnail. Sebab manusia bukan konten yang bisa dinilai dari judul dan potongan adegan.
Kita membutuhkan proses yang memungkinkan publik, pengawas, advokat, lembaga peradilan, dan mekanisme hukum lainnya memeriksa bagaimana sebuah perkara dibentuk. Bukan untuk mengganggu penegakan hukum, melainkan untuk memastikan kewenangan tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.
Sebab penegak hukum bukan konten kreator. Mereka tidak sedang mengejar engagement. Mereka tidak membutuhkan clickbait. Mereka tidak boleh bekerja dengan logika “yang penting viral dulu, klarifikasi belakangan”. Dalam perkara hukum, satu kesalahan bukan sekadar komentar pedas dari warganet. Satu kesalahan dapat menjadi tahun-tahun kehidupan seseorang.
Karena itu, kalau konten kreator membutuhkan editor agar videonya rapi, hukum membutuhkan pengawasan agar prosesnya tetap lurus. Editor konten bertugas membuat cerita menarik. Pengawasan hukum bertugas memastikan cerita tidak menyimpang dari kenyataan.
Dan mungkin di situlah letak persoalan terbesar kita. Bukan soal apakah hukum memiliki terlalu banyak aturan. Bukan pula sekadar apakah aparat memiliki kewenangan. Persoalannya adalah apakah setiap kewenangan mempunyai cukup cahaya untuk diawasi.
Sebab hukum bukan TikTok. Tidak ada tombol cut untuk fakta yang tidak disukai. Tidak ada filter untuk membuat bukti terlihat lebih meyakinkan. Tidak ada thumbnail yang boleh menentukan siapa yang bersalah. Tidak ada algoritma yang boleh menentukan siapa yang harus dikorbankan demi sebuah cerita.
Konten boleh diedit supaya menarik.Perkara harus dijaga supaya adil. Sebab kalau keadilan sudah membutuhkan editor, pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang membuat konten. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengedit perkara?
Nur Izzah Wahidah
Pegiat Rumah baca Tunas Aksara
