Subang, Nitikan.id – Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, kembali mencuat ke publik. Kali ini, pernyataan tajam datang dari sosok yang pernah berada dalam lingkaran pemerintahan Jokowi, yakni Bambang Beathor Suryadi.
Beathor, yang pernah bekerja di Kantor Staf Kepresidenan(KSP), menyebut bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi merupakan hasil cetak ulang yang diduga dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.
Tak lama setelah melontarkan pernyataan tersebut, ia diberhentikan secara mendadak dari jabatan tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemisikinan (BP Taskin) yang saat ini diketuai oleh Budiman Sudjatmiko.
“Kalau BP Taskin mengambil kebijakan seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya tidak ada peringatan,” kata Beathor, dikutip dari RMOL, Jumat (4/7/2025).
Beathor mempersoalkan tidak adanya bukti verifikasi resmi dari KPUD Solo terhadap ijazah Jokowi saat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo pada 2005 silam. Ia menyebut bahwa ketika itu Jokowi menyerahkan dua ijazah, yakni bergelar Drs. dan Insinyur, namun yang digunakan adalah ijazah Insinyur Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Permasalahannya adalah tidak pernah ada bukti bahwa KPUD Solo melakukan verifikasi ke UGM. Kalau proses ini dilakukan sesuai prosedur, maka tidak akan jadi polemik berkepanjangan,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di Karaton Galuh Pakuan, Subang pada Minggu, (06/07/2025).
Lebih lanjut, Beathor mengungkapkan adanya dugaan pencetakan ulang ijazah dilakukan secara diam-diam oleh tim relawan Jokowi dari Solo di sebuah kios di Pasar Pramuka. Ia bahkan menyebut beberapa nama yang terlibat dalam proses itu, seperti David, Anggit, Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI Jakarta, termasuk Dani Iskandar dan Indra.
“Semua dokumen untuk pencalonan Pilkada Jakarta 2012 diatur oleh Deni Iskandar dan dicetak di kios milik Paiman, mantan rektor perguruan tinggi swasta di Jakarta,” ungkap Beathor.
Ia juga menuding bahwa seluruh strategi pencalonan disiapkan secara terburu-buru di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng, Jakarta Pusat. Widodo disebut sebagai tokoh kunci dalam proses tersebut, namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak munculnya buku kontroversial karya Bambang Tri yang membahas isu ijazah Jokowi.
Tak hanya itu, Beathor juga melempar tudingan bahwa kebakaran besar yang melanda Pasar Pramuka pada akhir Desember 2024 adalah upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Dalam insiden tersebut, sebanyak 50 kios hangus terbakar dan satu orang tewas.
“Selalu menggunakan cara-cara seperti itu, dibakar, lalu jejaknya hilang,” ucap Beathor.
Ia pun menyerukan agar Jokowi meminta maaf kepada bangsa dan negara atas dugaan tersebut.
“Selama 20 tahun berkuasa, Jokowi tidak pernah memiliki dokumen resmi yang diverifikasi KPU. Kami tuntut permintaan maaf kepada rakyat,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Beathor juga menyinggung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Menurutnya, Jokowi harus bersikap di tengah maraknya desakan pemakzulan terhadap Gibran, yang disebut-sebut menjadi calon wakil presiden berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang cacat hukum.
“Selain permintaan maaf, Jokowi juga perlu mengumumkan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden,” ucapnya.
Beathor menilai, pengunduran diri Gibran dapat meredam gejolak politik. “Proses di MK dan MPR memang bisa ditempuh, tetapi jika Gibran mundur secara sukarela, proses hanya butuh dua hari dan jauh lebih cepat dibandingkan pemakzulan,” pungkasnya.
