SUBANG, Nitikan.id – Ratusan warga masyarakat Pantura Subang yang tergabung dalam Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Pantura (Ampar), Pemuda Subang Utara (PSU), perwakilan mahasiswa, dan FP2S berorasi menyuarakan tuntutan pemekaran di depan Gedung DPRD Subang. Kamis, (23/2/2023).
Dalam orasinya secara bergiliran, warga Pantura mempertanyakan kenapa sudah enam bulan pihak DPRD belum juga menggelar sidang paripurna persetujuan Pemekaran Kabupaten Subang.
“Ini ada apa dengan wakil rakyat? Bupati sudah menyetujui pemekaran dan siap menandatangani SKB kapan pun, tapi wakil rakyat seolah tutup mata,” ucap Asep Maulana, koordinatior aksi, saat berorasi di depan Kantor DPRD Subang.
Massa menuntut SKB ditandatangani hari ini juga karena Bupati menyatakan siap menandatangani SKB sekalipun hari ini, tapi akan tetap mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku.
“Pantura harus mekar dari Subang karena selama ini banyak kesenjangan, ketimpangan, dan permasalahan di Pantura tak bisa diselesaikan oleh Pemkab Subang,” ucapnya.
Asep Maulana juga menegaskan pemekaran adalah sebuah keniscayaan demi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Pantura.
“Tujuan pemekaran tak lain untuk mendekatkan pelayanan, memajukan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, pihak DPRD Subang menerima pendemo dengan mengajak audiensi dengan perwakilan dari massa tersebut.
“Sampaikan kepada kami apa yang jadi masalah SKB sampai saat ini tidak ditandatangani. Wakil rakyat selama ini tak mau mendengar aspirasi rakyat sehingga kami terpaksa menggeruduk gedung wakil rakyat,” tegas Sudi Hartono, ketua FP2S, dalam audiensi dengan pimpinan DPRD.
Sudi juga meminta kejelasan kapan SKB ditandatangani oleh DPRD Subang.
“Prosedur sudah kami tempuh, jadi tak ada alasan wakil rakyat menolak SKB, karena Bupati juga sudah siap menandatangani SKB,” ucapnya.
Di tengah audiensi, para pendemo tuntut SKB Pemekaran di depan gedung DPRD terus berlangsung menyuarakan pemekaran.
