Nitikan.id – Di era digital yang serba instan, batas antara ruang publik dan personal semakin kabur. Para politisi, yang dahulu hanya terlihat di layar televisi atau panggung kampanye, kini hadir dalam genggaman melalui platform media sosial seperti TikTok, YouTube, hingga Facebook. Aktivitas apapun, sekecil apapun, kini bisa dikemas menjadi konten—dan dari sinilah lahir istilah yang kian populer: politik pencitraan.
Fenomena ini bukan tanpa contoh konkret. Kita pernah mengenal sosok Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang memulai kariernya sebagai wali kota Solo. Sosoknya dipoles sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan dekat dengan rakyat kecil. Citra tersebut kemudian melejitkan popularitasnya hingga ke istana negara. Tak bisa dipungkiri, kesuksesan politik Jokowi sebagian besar bertumpu pada keberhasilan mengelola narasi pencitraan di tengah derasnya arus digitalisasi.
Namun waktu membuktikan bahwa pencitraan bisa menjadi pedang bermata dua. Banyak janji kampanye yang tak terealisasi—mulai dari proyek mobil Esemka, janji uang Rp11 ribu triliun di kantong negara, hingga klaim ekonomi yang akan “meroket”. Terlebih lagi, keterlibatannya secara politis dalam Pemilu 2024 yang diduga memuluskan jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, memicu kritik publik terhadap etika dan moralitas demokrasi.
Kini, publik mulai mengenal figur baru dari Tanah Pasundan: Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih. Dengan gaya kampanye yang masif di media sosial, ia memposisikan dirinya sebagai tokoh sederhana yang dekat dengan rakyat, bahkan membingkai dirinya sebagai “penggembala domba” yang menjelma menjadi pemimpin. Namun, strategi pencitraan ini kembali diuji ketika peristiwa tragis terjadi dalam pesta pernikahan anaknya yang menewaskan tiga warga Garut.
Banyak rekaman digital menunjukkan keterlibatan Dedi dalam perencanaan pesta tersebut, namun ia memilih bersikap defensif dan mengaku tidak tahu-menahu. Ironisnya, di tengah tragedi, citra politiknya tetap dibungkus rapi dalam narasi empati dan kesedihan yang dipertontonkan secara publik—menjadi konten, lagi-lagi demi citra.
Politik Pencitraan dan Krisis Berpikir Kritis
Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung mengkritik keras fenomena ini. Ia menyebut bahwa politik pencitraan seperti ini merupakan bentuk “pendangkalan nalar publik”. Menurutnya, masyarakat Indonesia lebih tertarik pada simbol dan visualisasi kesederhanaan dibanding substansi kebijakan. Dalam diskusinya di berbagai forum, Rocky menyebutkan, “Ketika politik hanya dilihat dari apa yang tampak di permukaan, kita telah mengabaikan esensi utama dari demokrasi: pertanggungjawaban.”
Fenomena ini sejatinya juga diperkuat oleh analisis dari ilmuwan politik Ernesto Laclau dalam teori “populisme diskursif”, di mana seorang pemimpin membangun identitas politik melalui simbol, narasi, dan kemelekatan dengan rakyat, sering kali tanpa membawa substansi yang konkret. Pencitraan menjadi alat utama untuk menciptakan kedekatan emosional semu, padahal yang seharusnya dibangun adalah kepercayaan melalui kebijakan yang adil dan transparan.
Di sisi lain, studi dari Journal of Political Marketing menunjukkan bahwa politik pencitraan di era digital cenderung menciptakan emotional voters, bukan rational voters. Ketika emosi menjadi tolok ukur, maka akal sehat dan kritik publik kehilangan tempat. Inilah yang menyebabkan politisi dapat lolos dari pertanggungjawaban moral hanya karena narasi visual mereka begitu kuat dan menyentuh hati, meski penuh kepalsuan.
Menolak Lupa, Menolak Diakali
Masyarakat Indonesia harus belajar dari sejarah politik yang baru saja lewat. Pengulangan gaya pencitraan dari satu tokoh ke tokoh lain menunjukkan pola yang jelas, namun juga mengkhawatirkan: masyarakat kita mudah lupa dan terlalu cepat memaafkan, bahkan sebelum keadilan ditegakkan.
Kematian tiga warga dalam pesta rakyat bukanlah sekadar kecelakaan biasa. Ini adalah tragedi yang harusnya mendorong pertanyaan kritis: di mana akuntabilitas pemimpin? Mengapa pemimpin publik bisa terlepas dari tanggung jawab sosial hanya karena citranya di media sosial tetap positif?
Para pendukung fanatik pun kerap menjadi bagian dari masalah. Mereka membela bukan karena kebenaran, tapi karena keterikatan emosional. Ini yang disebut oleh Hannah Arendt dalam bukunya The Origins of Totalitarianism sebagai “banality of evil”—keburukan menjadi biasa ketika orang berhenti berpikir kritis dan menyerah pada simbolisme.
Penutup
Politik pencitraan, jika dibiarkan tanpa kontrol publik yang kuat, dapat menjadi racun demokrasi. Media sosial memang memberikan ruang baru bagi partisipasi politik, namun juga menyimpan jebakan: ketika substansi kalah oleh sensasi, maka yang kita dapatkan bukanlah pemimpin sejati, melainkan aktor panggung yang lihai membaca skenario.
Sudah saatnya masyarakat Indonesia kembali menjadi pemilih yang rasional. Kita tak boleh lagi tertipu oleh narasi visual yang dikemas rapi, karena sejatinya demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar konten—ia membutuhkan kesadaran, akal sehat, dan nalar kritis.
“Harga yang harus dibayar oleh orang baik karena acuh terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang-orang jahat.”
— Plato
