Kita ini bangsa yang aneh. Suka sekali debat, tapi jarang benar-benar ingin mendengar. Suka menyebut diri demokratis, tapi alergi pada perbedaan. Setiap kali ada silang pendapat, yang mengemuka bukan adu gagasan, melainkan adu nada. Siapa paling keras, dianggap paling tegas. Siapa paling nyinyir, dianggap paling kritis. Padahal sering kali yang menang cuma ego.
Belakangan, ruang publik diramaikan oleh kabar bahwa Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, berbalas argumen dengan Menteri HAM, Natalius Pigai. Awalnya saling sindir di media sosial, lalu berkembang menjadi tantangan debat terbuka soal Hak Asasi Manusia. Bahkan disebut-sebut sejumlah televisi nasional siap menyiarkan jika pertemuan itu benar-benar terjadi.
Nah di titik ini, kita punya dua pilihan sikap. Menganggapnya sebagai drama politik biasa yang panas sebentar, viral, lalu tenggelam oleh isu baru. Atau melihatnya sebagai peluang langka dimana dua figur publik dengan latar berbeda duduk satu panggung, membahas HAM secara terbuka di hadapan rakyat.
Kita tentu berharap yang kedua.
Selama ini, istilah HAM terdengar megah, berat, dan sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam laporan resmi, konferensi pers, atau dokumen setebal skripsi yang jarang disentuh orang awam. Padahal pada dasarnya, HAM itu sederhana: hak untuk hidup aman, hak untuk diperlakukan adil, hak untuk bersuara tanpa rasa takut.
Sayangnya, karena terlalu sering dibungkus jargon hukum dan perdebatan elite, HAM terasa seperti milik segelintir orang bukan milik semua warga negara.
Kalau debat ini benar-benar terlaksana dengan format yang sehat, ia bisa menjadi semacam kuliah umum nasional. Gratis. Terbuka. Disaksikan jutaan orang. Rakyat bisa mendengar langsung bagaimana HAM dipahami dari sudut pandang akademik dan dari sudut pandang penyelenggara negara. Kita bisa menilai argumen, bukan sekadar reputasi.
Namun semua itu hanya mungkin jika niatnya jelas: bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mencerahkan.
Kita terlalu sering menyaksikan perdebatan yang berubah menjadi panggung saling menjatuhkan. Moderator kewalahan, waktu habis untuk saling potong, dan substansi tenggelam di bawah tepuk tangan pendukung. Debat berubah jadi tontonan, bukan tuntunan.
Padahal esensi debat bukan soal menang atau kalah. Debat adalah ruang untuk menguji pikiran, bukan menghakimi pribadi. Ia adalah cara paling elegan untuk mengatakan, “Saya tidak sepakat dengan Anda, tetapi saya cukup hormat untuk mendengarkan.”
Jika seorang menteri bersedia diuji argumentasinya secara terbuka, itu pertanda baik bagi demokrasi. Artinya jabatan tidak kebal kritik. Jika seorang guru besar bersedia berdialog langsung di ruang publik, itu juga pertanda baik. Artinya kampus tidak hanya berbicara di ruang seminar, tetapi hadir di tengah masyarakat.
Yang paling diuntungkan bukan salah satu tokoh, melainkan kita semua.
Tentu risiko tetap ada. Debat bisa tergelincir menjadi ajang sensasi. Potongan video bisa dipelintir untuk memperkeruh suasana. Media bisa tergoda mengejar rating ketimbang kualitas. Warganet bisa lebih sibuk memilih kubu daripada menyimak isi.
Karena itu, kalau benar ini terlaksana, ini jadi pendidikan publik, bukan gladiator politik.
Formatnya pun mesti dirancang matang. Moderator independen. Topik dibagi jelas. Waktu bicara adil. Data bisa diverifikasi. Bahkan akan sangat sehat jika ada momen ketika salah satu pihak berkata, “Di bagian ini saya perlu meluruskan.” Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi dalam iklim politik yang serba defensif, ia terasa luar biasa.
Kita perlu lebih banyak ruang “ngobrol” yang serius tapi beradab. Bukan sekadar saling balas cuitan. Bukan sekadar saling sindir. Bangsa yang besar seharusnya punya tradisi dialog yang kuat,tajam dalam isi, santun dalam cara.
Demokrasi bukan hanya soal mencoblos lima tahun sekali. Demokrasi juga tentang kualitas percakapan publik sehari-hari. Tentang seberapa dewasa kita memperlakukan perbedaan. Tentang seberapa siap para pemegang kekuasaan diuji di ruang terbuka.
Untuk para stasiun televisi yang disebut siap memfasilitasi, inilah kesempatan membuktikan bahwa layar kaca bisa menjadi ruang pendidikan, bukan sekadar panggung sensasi. Untuk kedua tokoh yang telah saling menantang, inilah kesempatan menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya soal lantang berbicara, tetapi juga soal kesiapan mendengar.
Dan untuk kita, rakyat yang hobi komentar: mari belajar mendengar.
Karena bisa jadi, di tengah segala kebisingan ini, yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara melainkan lebih banyak akal.
Sesederhana itu.
Ngobrol dong. Biar kita semua naik kelas.
Aditya Nauval
Pegiat RB Tunas Aksara Pamanukan
