Bagi Ibu Ibu yang tinggal di daerah transisi (Desa bukan, Kota belum), persoalan Gas Elpiji buat masak bisa menimbulkan stres. Tidak ada gas berarti tak bisa masak. Tak masak berarti tak makan.
Ini juga menjadi problem bagi banyak warung kecil yang masih menggunakan tabung 3 Kg. Tak ada gas berarti tak masak. Tak masak berarti tak jualan.
Dalam dua hari ini kita lihat antrian mengular di berbagai titik di Pangkalan Gas. Persis kayak antrian pribumi yang mengemis di masa Penjajahan Belanda.
Menteri ESDM mengeluarkan
Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, mengenai proses pendataan pengguna LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran.
Intinya, mulai 1 Februari kemarin, tak ada lagi Pengecer Elpiji 3 Kg. Semua diharapkan jadi Pangkalan. Kata Menteri, ini untuk menciptakan Stabilitas Harga, supaya Subsidi tepat sasaran.
Ho ho, tak semudah itu Sarmento. Ini Negeri para Mafia, Negeri para Bajingan.
Dari awal kebijakan, Menkeu Sri Mulyani bilang, “Saya Kaget, ternyata Elpiji 3 Kg harganya di masyarakat sampai 22 ribu. Padahal seharusnya 12 ribu”.
Sri, Sri …, selama ini kamu kemana saja?. Kaget kok telat sampai belasan Tahun. Kamu orang kaya, jelas selama ini nggak pernah masak. Nggak pernah cincing jarit sambil menenteng tabung 3 Kg kosong untuk cari pengecer mana yang jualan, demi tanggungjawab seorang Ibu rumah tangga yang harus masak untuk suami dan anak anaknya.
Baik si Bahlul maupun Jeng Sri jelas tak paham Rakyat.
Kata beberapa pengamat, ” Ini saatnya rakyat kembali ke alam, seperti jaman dulu, pakai kayu Bakar “.
Bacot !.
Pengamat ekonomi juga gak paham peta sosio ekonomi rakyat.
Di daerah saya, Pekalongan selatan, harga kayu bakar 1 ikat lebih mahal dari harga Gas Elpiji 3 Kg !.
Numpuk kayu bakar, di daerah saya yang berdekatan dengan perkebunan Karet, sama saja nantang aparat.
Sejak kecil, saya akrab dengan pemandangan Ibu Ibu di borgol dibawa ke Kantor Polsek gara gara ambil kayu buat masak di wilayah PTPN III (Persero). Memang tak ada yang sampai ke Pengadilan, tapi harus jual sawah buat bayar minimal 10 juta supaya bisa keluar Polsek. Hal kayak gitu biasa terjadi Tahun 1980-2000.
Sejak saat itu, tak ada lagi yang mencari kayu bakar. Pengguna tungku bakar membeli dari sepitan hasil penggergajian kayu, yang harganya lebih mahal dari gas 3 Kg.
Sebenarnya, bagi Ibu Ibu rumah tangga, harga 22 ribu di pengecer tidak masalah, asal mudah didapat.
Tapi saya curiga, penataan penjualan Gas Elpiji 3 Kg ini bukan karena niat baik Pemerintah supaya subsidi tepat sasaran, tapi untuk kepentingan beberapa Partai mengeruk keuntungan lebih besar. Ini permainan Mafia Gas untuk mengisi kas Partai.
Dari dulu, pengalaman dan pengamatan hidup saya menjadikan saya tak pernah bisa husnudzon pada Kebijakan Negara.
Yogyakarta
3 Februari 2025
*Teguh Santoso/Sekjen Gerbang*
