Jakarta, Nitikan.id – Para pelaku usaha di sektor hospitality, khususnya perhotelan dan restoran, kini dapat bernapas lega. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk kembali menggelar kegiatan atau rapat di hotel maupun restoran.
Kebijakan ini disampaikan Tito dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“Di tengah upaya efisiensi anggaran, sektor-sektor yang memiliki rantai pasok seperti hotel dan restoran perlu dijaga agar tetap hidup,” ujar Tito dalam sambutannya.
Tito menjelaskan bahwa sektor hospitality sangat bergantung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dukungan terhadap industri ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya sampaikan, tetap kita hidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai dan tenaga kerja seperti perhotelan dan restoran. Saya perbolehkan kegiatan dilakukan di tempat seperti itu, asal tidak berlebihan,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Ia menambahkan bahwa kegiatan yang digelar di hotel atau restoran sebaiknya diarahkan ke usaha-usaha yang sedang kesulitan, agar dampaknya bisa langsung terasa.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa arahan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar pelaku industri hospitality kembali digeliatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Mendagri menegaskan tidak akan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru terkait penganggaran kegiatan ini.
“Saya khawatir kalau terlalu banyak aturan rinci justru akan menyulitkan pemerintah daerah. Karena itu, saya serahkan kebijakannya pada diskresi masing-masing kepala daerah, dengan pengawasan dari DPRD,” jelas Tito.
Meskipun demikian, ia tetap membuka diri terhadap masukan lain yang lebih konstruktif demi mendukung keberlangsungan sektor hospitality.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang selama ini terpukul akibat pembatasan anggaran dan minimnya kegiatan pemerintahan di luar kantor.
