Dalam dunia persilatan, tidak semua pertarungan dimulai dengan teriakan atau pamer jurus. Pendekar sejati justru sering membuka laga dengan diam panjang. Ia berdiri tenang, membaca napas lawan, menimbang arah angin, dan merasakan denyut gelanggang. Keheningan bukan tanda ragu, melainkan bagian dari jurus sunyi. Jurus tingkat tinggi yang hanya dikuasai mereka yang telah matang laku dan batinnya. Diam, dalam dunia ini, justru adalah kerja paling serius.
Begitulah kiranya dinamika internal Nahdlatul Ulama di penghujung 2025. Bagi mata orang luar, gelanggang NU tampak gaduh: silang pernyataan, rapat berlapis, surat-menyurat, dan konsolidasi yang terkesan saling menekan. Namun bagi mereka yang terbiasa membaca peta persilatan organisasi, ini bukan kegaduhan sembarangan. Ini fase saling uji tenaga, adu kesaktian tafsir, dan pengukuran batas kewenangan di antara para pendekar yang sama-sama merasa sah berdiri di tengah gelanggang.
Konflik bermula ketika Syuriyah PBNU, majelis para kiai sepuh dan penjaga nilai keulamaan, mengeluarkan risalah yang menilai Ketua Umum PBNU tidak lagi layak melanjutkan jurus kepemimpinannya. Dalam kacamata Syuriyah langkah itu adalah pukulan pengingat, tamparan etis agar jalannya perguruan tidak melenceng dari pakem. Bukan niat menjatuhkan, melainkan menegur dengan bahasa moral.
Namun dari sudut pandang Tanfidziyah, risalah tersebut dinilai keluar dari pakem jurus konstitusional. AD/ART NU kitab jurus bersama menegaskan bahwa mandat Ketua Umum hanya bisa diputuskan melalui Muktamar, gelanggang tertinggi NU. Selama Muktamar belum memutuskan, kuda-kuda kepemimpinan dianggap masih sah berdiri. Di titik inilah dua aliran jurus berhadapan: kewibawaan moral versus legitimasi struktural.
Gus Yahya, sebagai pendekar utama Tanfidziyah, tidak memilih diam dalam arti pasif. Ia mengaktifkan jurus bertahan sambil menyerang. Rotasi pengurus inti Sekretaris Jenderal dan bendahara adalah langkah strategis untuk menguasai titik vital gelanggang. Dalam ilmu silat, siapa mengendalikan pernapasan lawan, dialah yang mengatur ritme laga. Administrasi dan keuangan adalah nadi organisasi; menguasainya berarti menjaga aliran tenaga tetap di tangan sendiri.
Langkah ini memantik beragam tafsir. Ada yang melihatnya sebagai jurus keras, bahkan agresif. Ada pula yang memahami sebagai teknik menutup celah agar organisasi tidak limbung di tengah ketegangan. Namun dalam logika persilatan, ini bukan serangan membabi buta, melainkan manuver defensif untuk memastikan tidak ada serangan dari titik lemah yang terbuka.
Ketegangan memuncak ketika Syuriyah menggelar rapat pleno dan membuka wacana penunjukan pejabat Ketua Umum. Gus Yahya memilih tidak hadir, menilai forum tersebut tidak sah secara konstitusional. Maka dua pendekar besar NU berdiri berhadap-hadapan, masing-masing dengan kitab jurus di tangan. Jika duel ini diteruskan dengan ego, bukan mustahil gelanggang ikut retak. Dan dalam dunia silat ketika gelanggang runtuh, semua pendekar akan kalah.
Namun NU bukan perguruan sembarangan. Sejak lama, NU memiliki satu jurus pamungkas yang selalu digunakan ketika konflik mulai membahayakan persaudaraan: kembali ke padepokan. Artinya, menurunkan tensi, menjauh dari sorotan gelanggang terbuka, dan kembali ke ruang-ruang sunyi pesantren. Di sanalah jurus keras dilunakkan dan tenaga panas didinginkan.
Di titik inilah Mustasyar mengambil peran. Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo diselenggarakan oleh Mustasyar, bukan oleh Syuriyah, dan bukan pula oleh Tanfidziyah. Pilihan ini bukan teknis, melainkan simbolik. Mustasyar adalah para kiai sepuh yang berada di atas hiruk-pikuk struktur harian. Mereka tidak sedang mengeksekusi keputusan, tidak mengeluarkan fatwa, dan tidak memegang kendali operasional. Mereka menyediakan ruang aman agar para pendekar yang bersitegang bisa duduk bersama tanpa merasa sedang diadili.
Jika Syuriyah yang menyelenggarakan, forum akan terbaca sebagai penguatan satu posisi moral. Jika Tanfidziyah yang memimpin, forum akan dicurigai sebagai arena pembelaan kekuasaan. Maka Mustasyar menjadi jalan tengah: netral secara struktur, berat secara hikmah. Dalam istilah persilatan, Mustasyar bukan wasit yang meniup peluit, melainkan guru padepokan yang menghentikan duel sebelum ada yang celaka.
Lirboyo sendiri bukan sekadar tempat. Ia adalah pesantren tua, pusat sanad keilmuan, dan simbol kembalinya NU pada akar. Di sana, konflik dikembalikan ke bahasa kiai, bukan bahasa kekuasaan. Musyawarah Kubro bukan arena tanding, melainkan ruang penjernihan niat. Tidak ada adu jurus, yang ada pengakuan batas dan kesadaran bahwa NU jauh lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang tongkat komando.
Keputusan Musyawarah Kubro menegaskan jalan islah. Islah dalam tradisi NU bukan kompromi murahan, apalagi transaksi politik. Islah adalah teknik penyembuhan. Luka dibersihkan, ego ditekan, dan niat dikembalikan ke khidmah. Dan jika jurus damai ini menemui jalan buntu, NU tetap menyediakan jalur konstitusional melalui Muktamar gelanggang sah untuk menyelesaikan duel secara terbuka, terhormat, dan bermartabat.
Dari seluruh rangkaian ini, kita belajar bahwa konflik di NU bukan benturan akidah atau perebutan kekuasaan semata. Ini latihan tingkat tinggi. Seleksi alam bagi para pendekar santri yang dipercaya memikul amanah besar. NU sedang menguji apakah para aktornya masih setia pada etika persilatan: tahu kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan menurunkan tangan demi keselamatan bersama.
Pendekar sejati tahu, kemenangan terbesar bukan menjatuhkan lawan, melainkan menjaga agar gelanggang tetap berdiri. Selama pesantren tetap menjadi padepokan, kiai sepuh tetap menjadi guru, Mustasyar tetap menjadi penenang, Syuriyah penjaga nilai, dan Tanfidziyah pelaksana amanah, Nahdlatul Ulama akan terus bergerak dengan tenang, lentur, matang, dan berwibawa. Ditengah zaman yang gemar mengadu kekuatan, tetapi sering lupa pada kebijaksanaan.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat RB Tunas Aksara, Pamanukan
