Kematian YBS, seorang siswa kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada akhir Januari 2026, tidak bisa diperlakukan sebagai kabar duka biasa. Ia bukan semata soal kriminalitas, bukan pula sekadar isu kesehatan mental individual. Tragedi ini adalah peristiwa sosial, sebuah tanda bahaya yang menyala terang yang menyingkap kegagalan berlapis dalam cara negara hadir bagi warganya yang paling rentan. Ketika seorang anak kehilangan harapan hanya karena urusan alat tulis sekolah, maka yang sedang runtuh bukan hanya semangat belajar, melainkan fondasi keadilan itu sendiri.
Peristiwa ini memaksa kita menatap kenyataan pahit: kemiskinan di Indonesia bukan sekadar statistik, melainkan kekuatan destruktif yang nyata. Ia bisa merampas masa depan bahkan sebelum seorang anak sempat memahami arti masa depan itu sendiri. Dalam konteks ini, YBS tidak boleh direduksi menjadi angka kasus atau catatan kaki dalam laporan tahunan. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah pembangunan kita apa adanya.
Ironi paling mencolok muncul ketika tragedi ini ditempatkan dalam lanskap ekonomi nasional. Indonesia dengan penuh percaya diri memposisikan diri sebagai pemain utama dalam transisi energi global. Cadangan nikel terbesar di dunia dielu-elukan sebagai modal masa depan, sumber kemakmuran baru, dan simbol kebangkitan ekonomi. Namun pada saat yang sama, di ruang kelas sederhana di pelosok NTT, kekayaan itu seolah tak pernah menemukan jalannya. Tidak ada “kabel transmisi” yang cukup kuat untuk mengalirkan hasil bumi ke meja belajar seorang anak.
Pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan deretan angka makro yang kerap dibanggakan ternyata belum cukup menjamin pemenuhan kebutuhan paling dasar pendidikan. Ini bukan soal fasilitas canggih atau teknologi mutakhir, melainkan perkara elementer: buku tulis dan alat belajar. Ketika kebutuhan sesederhana itu saja tak terjangkau, maka wajar jika publik mempertanyakan untuk siapa sesungguhnya pembangunan dijalankan.
Di titik inilah perbandingan dengan gaya hidup elite dan operasional birokrasi yang mewah menjadi relevan secara moral. Selama ini, kritik atas tingginya biaya fasilitas pejabat atau anggaran seremonial sering dianggap sebagai retorika populis. Namun tragedi YBS memberi konteks yang membuat perbandingan itu tak lagi terdengar berlebihan. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan anggaran pendidikan yang secara konstitusional mencapai 20 persen dari APBN masih membiarkan seorang siswa merasa terpinggirkan oleh biaya sekolah?
Masalahnya jelas bukan pada ketiadaan anggaran, melainkan pada tata kelola dan distribusi.
Ada yang bocor di tengah jalan. Ada yang tersesat sebelum sampai tujuan. Ketika korupsi dan inefisiensi terus menjadi residu pembangunan, yang sesungguhnya dirampas bukan hanya uang negara, tetapi hak hidup layak generasi paling muda. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti satu kesempatan belajar yang hilang. Dan dalam kasus ekstrem, satu harapan yang padam.
Karena itu, tragedi ini tidak cukup dijawab dengan empati personal atau penggalangan bantuan sesaat. Ia menuntut koreksi struktural. Negara tidak bisa terus bersembunyi di balik jargon kepedulian sosial atau menyerahkan sepenuhnya pada solidaritas masyarakat. Tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang terlempar dari sistem hanya karena miskin.
Evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan pendidikan dan sosial menjadi keharusan, bukan pilihan. Pendekatan administratif yang kaku harus diganti dengan kepekaan lapangan. Data penerima bantuan harus hidup, diverifikasi secara aktif, dan benar-benar menjangkau unit keluarga paling bawah, terutama di wilayah terpencil. Tanpa itu, anggaran besar hanya akan menjadi angka mati di atas kertas.
Peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan memang penting sebagai penyangga sosial. Namun mereka tidak boleh diposisikan sebagai pengganti negara. Solidaritas publik seharusnya memperkuat negara yang hadir, bukan menambal negara yang absen. Ketika beban kemanusiaan sepenuhnya dipikul oleh warga, di situlah negara sebenarnya sedang gagal menjalankan mandat dasarnya.
YBS telah pergi, meninggalkan luka yang seharusnya cukup untuk mengguncang kesadaran kita bersama. Tragedi ini mesti menjadi batas moral: bahwa pembangunan, seberapa pun ambisiusnya, kehilangan makna jika tidak mampu melindungi anak-anaknya dari keputusasaan. Kekayaan alam, posisi strategis, dan visi besar ekonomi masa depan tidak akan berarti apa-apa jika negara lalai pada kewajiban paling mendasar dan menjamin setiap anak bisa bersekolah tanpa rasa takut dan rasa kurang.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “apa yang bisa kita lakukan”, melainkan apa yang akan dilakukan negara setelah ini. Karena dalam republik yang mengaku berdiri di atas keadilan sosial, tidak seharusnya ada satu pun anak yang masa depannya runtuh hanya karena buku tulis.
Oleh: Guruh Aji Semeru
Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tinggal di Subang
