Saya sudah menyiapkan tulisan lain, tapi demi hebohnya berita sepanjang hari ini, kita akan memperhatikan anjloknya IHSG / Indeks Harga Saham Gabungan yang membuat Menteri dan DPR turun ke lapangan.
Saya tidak ingin membuat pusing dengan persoalan saham. Saya hanya ingin memberikan beberapa penjelasan kaitanya dengan rakyat kecil.
Pertama, apa pentingnya IHSG bagi rakyat kecil?. IHSG meupakan alat ukur untuk melihat apakah pasar saham sedang sehat atau tidak. Jika IHSG naik, berarti banyak saham harganya naik, dan ini menandakan ekonomi sedang baik. Sebaliknya, kalau IHSG turun, berarti banyak saham harganya jatuh, pertanda ekonomi sedang bermasalah.
Kedua, Indonesia beberapa kali megalami anjloknya IHSG. Pada krisis 1997-1998, turun dri 700 ke 200 dalam waktu singkat. Disusul dengan ambruknya rupiah. Pada 2008 turun, hanya saja waktunya lama, sampai 1 tahun, dari sekitar 2.700 ke 1.100. Terakhir pas Covid-19, Tahun 2020, dari 6.000 ke 3.900 hanya dalam waktu sebulan. Hari ini adalah penurunan dengan waktu tercepat kedua dalam sejarah Indonesia, setelah masa Covid. Dan mencatatkan sejarah dengan waktu dan point terpuruk sepanjang Indonesia berdiri.
Ketiga, apa makna IHSG turun?. Investor panik dan menjual sahamnya. Daya beli dan kepercayaan konsumen menurun. Pelemahan nilai tukar rupiah. Perusahaan kesulitan mencari pendanaan. Bank makin pelit mengeluarkan kredit karena hati-hati.
Keempat, apa akibat langsung bagi mayoritas rakyat kecil?.
Akibat awal, jika investor asing menarik dananya, rupiah bisa melemah. Harga barang impor seperti BBM, beras, obat-obatan, dan bahan baku industri naik. Biaya hidup semakin mahal, sementara pendapatan belum tentu naik.
Berikutnya, banyak perusahaan akan kesulitan keuangan, yang berujung pada PHK massal. Pabrik atau usaha kecil yang bergantung pada modal dari bank bisa gulung tikar. Lapangan kerja makin sedikit, persaingan mencari kerja makin tinggi.
Selanjutnya, banyak UMKM mengandalkan pinjaman dari bank atau modal dari investor. Jika ekonomi lesu, mereka sulit mendapat kredit. Konsumen mengurangi pengeluaran, sehingga usaha kecil seperti warung, tukang jahit, pedagang kaki lima, dan lainnya mengalami penurunan omzet drastis. Harga bahan baku naik, sementara daya beli masyarakat turun.
Ujung dari semuanya tentu menambah jumlah rakyat miskin.
Dalam sejarahnya, pemerintah seringkali baru serius bertindak saat tekanan sudah sangat besar. Saat krisis 1998, mereka baru bertindak setelah demonstrasi besar-besaran dan jatuhnya rezim. Saat pandemi COVID-19, bantuan lambat turun. Jadi, pola yang sering terjadi adalah “tunggu parah dulu, baru turun tangan.”
Bukan turun meyelamatkan rakyat, tapi menyelamatkan diri keluarganya, jabatannya, partai dan kelompoknya.
Saya ingin menyampaikan bahwa, dengan perbandingan PDB yang sama, Indonesia adalah satu satunya Negara di dunia yang memberikan fasilitas mewah bagi Pejabatnya. Bahkan disaat defisit APBN dan krisis. Kurang mewah, masih ditambah korupsi.
Yogyakarta
19 Maret 2025
Sekjen Gerbang
