Subang, Nitikan.id– Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang menyampaikan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui pernyataan resmi di akun TikTok @gpi.subang, Ketua Umum GPI Subang, Diny Khoerudin atau yang akrab disapa Pidi, menilai bahwa Gubernur Jawa Barat tidak memahami makna skala prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami anggap Gubernur Jawa Barat tidak memahami skala prioritas. Buktinya, justru banyak mengadakan acara ‘nganjang ka warga’ yang memakan anggaran besar dan tidak efisien. Bahkan dalam kegiatan tersebut, warga miskin dipertontonkan di atas panggung. Padahal seharusnya gubernur menghadirkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan agar masalah kemiskinan bisa dituntaskan,” ujar Pidi kepada Nitikan.id, Sabtu (5/7/2025).
GPI juga menyoroti kebijakan penggantian nama sejumlah fasilitas publik, seperti perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih dan perubahan nama gedung negara di Cirebon menjadi Bale Jaya Dewata. Menurut Pidi, kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan administratif, tetapi juga berpotensi menambah beban anggaran pemerintah.
“Perubahan nama itu berdampak pada urusan administratif seperti kop surat, resep dokter, dan dokumen lainnya. Ini bukan hanya tidak efisien, tapi juga menghilangkan sisi historis. Jangan berlindung di balik alasan kearifan lokal jika justru mengabaikan efisiensi dan skala prioritas,” tambahnya.
Atas dasar itu, GPI Subang mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat, khususnya Bupati Subang, agar tidak mengikuti jejak langkah Gubernur Jawa Barat dalam membuat kebijakan yang dinilai tidak menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.
“Banyak kegiatan yang tidak penting justru diprioritaskan. Sementara berbagai persoalan mendasar malah disepelekan. Kami berharap Bupati Subang dapat mengambil sikap berbeda, fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” tegas Pidi.
GPI Subang menegaskan bahwa kritik ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai pengingat agar pemimpin tidak melupakan esensi dari pelayanan publik yang berpihak pada rakyat kecil.
