Ada yang mengira belajar itu urusannya ruang kelas, papan tulis, dosen, dan mahasiswa yang sibuk mencatat sambil sesekali mengangguk. Padahal, belum tentu yang mengangguk itu paham. Bisa jadi lehernya pegal atau semalam kebanyakan begadang menonton sepak bola.
Di kampus, mahasiswa belajar demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, sampai teori perubahan sosial. Semuanya dicatat, diringkas menjelang ujian, lalu dikeluarkan kembali ketika lembar soal dibagikan. Setelah nilai keluar, teori demokrasi bisa ikut libur panjang. Apalagi kalau nilainya A.
Padahal, pendidikan mestinya tidak berhenti pada kemampuan menjawab soal. Kehidupan tidak pernah membagikan kisi-kisi sebelum ujian. Persoalan masyarakat juga tidak menyediakan pilihan A, B, C, atau D. Kadang kita harus berpikir sendiri, mencari data, menguji pendapat, lalu berani mengambil sikap.
Ketika mahasiswa di sejumlah kota turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada hal yang layak dipertanyaan. Apa yang dipelajari mahasiswa ketika berdemonstrasi? Dan apa jadinya jika mereka tidak lagi mau bersuara?
Pertanyaan ini penting karena kampus bukan sekadar tempat mengumpulkan SKS, mengejar IPK, lalu pulang membawa ijazah. Mahasiswa bukan produk yang cukup dinilai dari angka di transkrip. Kalau pendidikan hanya mengejar gelar, kampus tinggal menyediakan ruang ujian, mesin absensi, dan jasa pencetakan dokumen. Tidak perlu repot mengajarkan keberanian berpikir.
Padahal, demonstrasi juga bisa menjadi ruang belajar. Di kelas, mahasiswa membaca teori demokrasi. Di jalanan, mereka berhadapan dengan praktiknya. Di buku, mereka mempelajari kedaulatan rakyat. Di depan gedung pemerintahan, mereka belajar bahwa kedaulatan itu perlu terus diingatkan kepada orang-orang yang sedang memegang kekuasaan.
Demonstrasi mengajarkan mahasiswa menyusun tuntutan, membaca kebijakan, menguji argumen, bernegosiasi, dan bekerja bersama orang-orang yang berbeda pandangan. Mereka belajar bahwa keberanian tidak cukup bermodal pengeras suara. Mikrofon bisa memperbesar volume, tetapi tidak otomatis memperkuat argumen.
Karena itu, demonstrasi yang sehat harus bertumpu pada data, tujuan yang jelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Mahasiswa perlu membedakan fakta dari kabar burung, kritik dari fitnah, serta keberanian dari sekadar ikut-ikutan karena teman satu kontrakan berangkat membawa jas hujan.
Jangan sampai pulang membawa pengalaman politik, tetapi meninggalkan akal sehat di lokasi aksi. Kalau begitu, tukang es teh bisa menjadi profesi paling strategis dalam politik nasional.
Tentu saja, tidak semua mahasiswa harus menjadi demonstran. Ada yang memilih meneliti, menulis, mengadvokasi warga, mengajukan petisi, atau membongkar persoalan melalui jurnalisme. Ada pula yang mendukung kawan-kawannya lewat unjuk rasa digital, menyebarkan informasi terverifikasi, menyuarakan tuntutan di media sosial, dan meramaikan ruang publik dengan kritik yang masuk akal.
Demokrasi tidak mewajibkan semua orang berdiri di bawah terik matahari sambil membawa spanduk. Ada yang berteriak di jalan, ada yang mengetik di depan layar, dan ada yang menyumbangkan gagasan dari ruang penelitian. Selama berpijak pada fakta dan kepedulian, semuanya bisa menjadi bagian dari pendidikan demokrasi. Sebab, perjuangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi juga oleh siapa yang mampu membuat suaranya berarti.
Persoalannya bukan siapa yang turun ke jalan atau siapa yang memilih bersuara dari balik layar, melainkan apakah mahasiswa masih bersedia mempertanyakan keadaan. Di sinilah kampus seharusnya mengambil peran.
Ketika perguruan tinggi memberikan dispensasi atau memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti demonstrasi damai, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari pendidikan demokrasi. Kampus tidak sedang menyuruh mahasiswa memusuhi pemerintah, apalagi membagikan seragam oposisi bersama kartu tanda mahasiswa. Kampus mengakui bahwa belajar tidak selalu berlangsung di dalam kelas.
Kampus tidak harus menyetujui semua tuntutan demonstran. Mahasiswa tetap perlu menguji informasi, menyusun argumen berdasarkan data, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, aneh jika kampus mengajarkan kebebasan berpendapat pada Senin, lalu panik pada Selasa ketika mahasiswanya benar-benar berpendapat.
Itu seperti orang tua yang menyuruh anaknya belajar berenang, tetapi melarangnya menyentuh air. Teori gaya dada boleh dihafal sampai wisuda, asal jangan benar-benar nyemplung.
Kampus tidak perlu mencetak demonstran. Kampus harus mendidik manusia yang mampu berpikir mandiri, termasuk mereka yang memilih tidak berdemonstrasi. Keberanian tidak selalu berbentuk kepalan tangan di udara. Kadang ia hadir dalam tulisan, penelitian, pertanyaan kritis, atau penolakan terhadap kebijakan yang terbukti merugikan masyarakat.
Masalahnya, jika mahasiswa tidak lagi tertarik mempertanyakan kebijakan publik, kampus berisiko menjadi tempat yang hanya menghasilkan lulusan bergelar. Mahasiswa masuk membawa rasa ingin tahu, lalu keluar membawa ijazah, CV, dan keterampilan menjawab wawancara kerja. Sementara keberanian mempertanyakan ketidakadilan entah tertinggal di mana.
Lantas, apa jadinya jika mahasiswa berhenti bersuara? Pemerintahan tentu tetap berjalan. Gedung DPR tidak akan mendadak berubah menjadi perpustakaan. Anggaran tetap dibahas, kebijakan tetap diterbitkan, dan pejabat tetap bisa tidur nyenyak. Jalanan mungkin lebih lancar. Pedagang cilok bisa berjualan tanpa khawatir gerobaknya terjebak kemacetan demonstrasi.
Namun, jalanan yang lengang tidak selalu berarti demokrasi sedang sehat. Bisa jadi masyarakat memang tenang. Bisa pula mereka sudah lelah, apatis, atau merasa percuma menyampaikan aspirasi. Kesunyian tidak selalu berarti persetujuan. Orang yang diam belum tentu setuju; bisa saja ia sudah berkali-kali bicara tetapi tidak pernah didengar.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa pernah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perubahan politik, termasuk menjelang Reformasi 1998. Mereka bukan satu-satunya pelaku perubahan, tetapi ikut memperbesar suara masyarakat yang menghendaki perubahan.
Tentu, itu bukan alasan untuk menganggap setiap demonstrasi pasti benar. Mahasiswa juga bisa keliru. Tuntutan bisa tidak berdasar, informasi bisa menyesatkan, dan aksi bisa kehilangan arah. Semangat saja tidak cukup. Demonstrasi membutuhkan pengetahuan dan tanggung jawab, bukan sekadar tenaga yang pulih setelah menemukan air minum kemasan.
Kekuasaan membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas tidak boleh dibeli dengan matinya kritik. Pemerintah yang baik bukan pemerintah yang tidak pernah diprotes, melainkan pemerintah yang bersedia menjelaskan kebijakannya dan memperbaiki kesalahan ketika terbukti keliru.
Keberhasilan kampus bukan hanya soal berapa banyak mahasiswa lulus tepat waktu atau seberapa meriah acara wisuda. Pendidikan juga harus membentuk manusia yang berpikir jernih, berani bertanya, dan tidak kehilangan kepedulian terhadap sesama.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Kita punya banyak sarjana, ahli, profesor, dan orang yang mampu menjelaskan persoalan dengan grafik warna-warni. Yang selalu dibutuhkan adalah orang berpengetahuan yang tidak kehilangan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang benar.
Sebab, kampus bukan pabrik ijazah. Tugasnya bukan sekadar meluluskan orang yang pandai menjawab soal, melainkan mendidik manusia yang berani mempertanyakan keadaan. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering langka justru orang pintar yang bersedia mengambil risiko ketika kebenaran membuat penguasa tidak nyaman.
Jangan sampai kita punya ribuan sarjana setiap tahun, tetapi ketika ketidakadilan terjadi, semuanya mendadak sibuk memperbarui CV. Gelar berderet di belakang nama, sementara keberanian bersembunyi entah di halaman berapa dalam buku pedoman akademik.
Kalau begitu, wisuda memang akan terus meriah. Toga beterbangan, kamera berkilatan, orang tua menangis haru. Tetapi setelah bunga layu dan foto wisuda masuk album, ada satu pertanyaan yang tersisa: kita sedang melahirkan kaum terpelajar, atau justru sarjana yang begitu lama dididik sampai lupa cara melawan pembodohan?
Hgr Dinandaru shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
