Jakarta,Nitikan.Id – Di sejumlah masjid pada awal Maret ini, suasana salat berjemaah terasa berbeda. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, terselip Qunut Nazilah yang dibaca dengan suara bergetar. Bukan sekadar ritual, melainkan ungkapan duka dan solidaritas atas memanasnya konflik di Timur Tengah yang kian menyita perhatian dunia.
Seruan itu datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keduanya secara terbuka mengecam serangan militer yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.
Bagi banyak warga Indonesia, konflik itu mungkin terasa jauh secara geografis. Namun dalam dunia yang saling terhubung, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana dari lonjakan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi global.
Doa dan Duka dari Nusantara
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyebut agresi tersebut sebagai tindakan brutal yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi memperluas lingkaran kekerasan. Ia menekankan bahwa perang modern selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang melampaui batas negara.
Instruksi pembacaan Qunut Nazilah di setiap salat fardhu menjadi simbol empati kolektif warga Nahdliyin. Di banyak daerah, doa itu dibaca dengan harapan agar korban sipil dilindungi dan konflik segera mereda.
Muhammadiyah menyampaikan sikap serupa. Organisasi ini mengutuk keras serangan terhadap lokasi sipil dan mendesak komunitas internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan eskalasi. Bagi Muhammadiyah, perlindungan terhadap warga sipil adalah prinsip universal yang tidak boleh ditawar.
Gelombang Kecaman Dunia
Kecaman atas eskalasi militer tersebut juga datang dari berbagai negara. Pemerintah Malaysia menyatakan serangan militer itu sebagai tindakan yang mengancam stabilitas kawasan dan mendesak penyelesaian melalui jalur diplomasi. Kuala Lumpur menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan warga sipil.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, menyebut eskalasi tersebut berisiko memperluas konflik regional menjadi krisis global. Ankara menyerukan penghentian segera operasi militer dan mendorong dialog sebagai satu-satunya jalan keluar yang bermartabat.
Dari Amerika Latin, pemerintah Brasil menyampaikan keprihatinan mendalam dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta kedaulatan negara. Brasília menyerukan penyelesaian melalui dialog untuk mencegah konflik berkembang menjadi krisis global yang lebih luas.
Sementara itu, pemerintah Spanyol mendorong penghentian segera operasi militer serta pembukaan jalur diplomasi yang inklusif. Madrid menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan memperingatkan bahwa konflik terbuka berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi internasional.
Sejumlah negara anggota Uni Eropa turut menyuarakan seruan de-eskalasi, mengingat ketegangan berkepanjangan dapat berdampak langsung terhadap keamanan energi, perdagangan global, dan stabilitas kawasan yang lebih luas.
Gelombang pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran atas konflik ini bersifat lintas kawasan. Dunia menatap Timur Tengah dengan kecemasan yang sama: jangan sampai percikan api berubah menjadi kobaran besar.
Pemerintah Dinanti Sikap Tegas
Di tengah suara lantang dari ormas keagamaan dan kecaman sejumlah negara, pemerintah Indonesia sejauh ini baru menyampaikan keprihatinan dan imbauan agar semua pihak menahan diri. Belum ada kecaman resmi yang secara eksplisit menyebut pihak-pihak yang terlibat.
Sebagian kalangan memahami sikap ini sebagai langkah diplomasi yang berhati-hati, mengingat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak. Namun di ruang publik, harapan agar Indonesia mengambil sikap lebih tegas terus bergema.
Pakar hubungan internasional Dino Patti Djalal menilai Indonesia memiliki kredibilitas moral sebagai negara demokrasi besar dengan politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, dalam situasi ketika norma internasional dan kedaulatan negara dipertanyakan, Indonesia tidak cukup hanya menyatakan keprihatinan.
Ia menekankan bahwa sikap yang jelas akan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang dihormati dunia. Diplomasi, katanya, bukan sekadar menjaga hubungan baik, tetapi juga keberanian menyuarakan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
Senada dengan itu, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang sebagai mediator perdamaian. Peran tersebut, menurutnya, menuntut keberanian moral sekaligus inisiatif diplomatik yang aktif.
JK mendorong pemerintah untuk menggalang komunikasi dengan negara sahabat serta memanfaatkan jejaring diplomatik guna mendorong de-eskalasi. Baginya, sikap yang jelas dan langkah nyata akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten membela kemanusiaan dan perdamaian dunia.(red).
