Ramadan selalu datang sebagai bulan refleksi dan penyadaran.
Ia bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga.Melainkan momentum untuk menarik garis tegas antara mana halal dan yang haram, antara amanah dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ramadan menjadi waktu paling tepat untuk bercermin pada praktik kekuasaan yang selama ini dibiarkan berlalu begitu saja tanpa evaluasi.
Di Kabupaten Bandung, di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna, kekuasaan daerah memperlihatkan wajah telanjangnya: jabatan publik dibagikan dalam lingkar keluarga, larangan hukum diabaikan, dan manfaat ekonomi tetap mengalir seolah semuanya sah.
Dua BUMD, PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dan Perumda Tirta Raharja telah menjadi panggung nyata praktik itu.
*Dari Loyalitas Politik ke Kursi Kekuasaan*
Asep bukan figur netral. Ia dikenal sebagai partisan politik dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020, bagian dari mesin pemenangan Dadang Supriatna.
Setelah kemenangan diraih, ia tak menunggu lama untuk masuk lingkar kekuasaan formal.
Berselang 3 Tahun kemudian, 2023, Asep dilantik sebagai komisaris BUMD PT BDS yang sekarang ini jadi kasus Tipikor di Kejaksaan.
Pengangkatan dan pelantikan Asep dilakukan langsung oleh jari-jari tangan sang bupati.
Secara resmi, jabatan komisaris bertugas mengawasi manajemen. Namun dalam praktik politik lokal di banyak daerah, kursi ini kerap menjadi hadiah bagi para loyalis : aman,balas budi, bergaji tinggi, minim sorotan publik.
Belum cukup sampai di situ,seakan tak puas.
Pada tahun berikutnya di 2025, anak kandung Asep diangkat dan dilantik menjadi Dewan Pengawas BUMD PDAM Tirta Raharja oleh jari-jari tangan bupati yang sama.
Dua sektor vital dikuasai satu keluarga: perdagangan dan air minum.
Akankah di tahun 2026 ini cucu Asep akan dipersiapkan menjadi Komisaris atau Dewas di BUMD lainnya ?.
Akankah BUMD PDAM akan menyusul jejak BUMD BDS akan di register Kejaksaan ?.
*Larangan Hukum yang Disingkirkan Kekuasaan*
Negara sejatinya telah mengantisipasi praktik semacam ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara eksplisit melarang anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dalam satu daerah.Itu aturan mainnya.Kalau tak sesuai aturan itu artinya sedang mempermainkannya.
Hubungan ayah – anak adalah garis lurus derajat pertama, bentuk bentuk larangan paling terang.
Ini bukan wilayah tafsir,dan kita bebas menjadi mufasir.
Ini bukan celah administrasi.
Ini norma LARANGAN ABSOLUT. HARAM DIMAKAN.TITIK.Tak ada alasan apapun.
Namun di Kabupaten Bandung, larangan hukum itu runtuh di hadapan kekuasaan politik.Betapa hebatnya sang Penguasa.
Satu tanda tangan kepala daerah cukup untuk mengubah yang dilarang menjadi seolah sah.
Inilah esensi penyalahgunaan wewenang: ketika hukum ada, tapi sengaja dilewati.
*Aliran Manfaat dari Jabatan yang Sejak Awal Cacat*
Setiap jabatan komisaris dan dewan pengawas membawa konsekuensi ekonomi : Gaji rutin, honor rapat, fasilitas operasional, dan berbagai tunjangan.
Dalam perspektif hukum administrasi dan anti-korupsi, ketika jabatan diperoleh melalui keputusan yang melanggar larangan eksplisit, maka seluruh manfaat ekonomi yang lahir darinya adalah keuntungan dari perbuatan melawan hukum.
Bukan sekadar upah kerja.
Melainkan hasil dari penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri.
Dengan kata lain, aliran manfaat terus mengucur dari jabatan yang secara normatif seharusnya tidak pernah ada.
BUMD pun berubah fungsi, dari instrumen pelayanan publik menjadi ladang distribusi kesejahteraan bagi lingkar kekuasaan pemangsa barang yang HARAM DIMAKAN.
*Nepotisme yang Terstruktur*
Rangkaian ini menunjukkan pola yang rapi :
loyalis politik diberi jabatan,
hubungan keluarga diabaikan,
larangan hukum dipinggirkan.
Ini bukan kekeliruan teknis.
Ini desain kekuasaan.
Dalam teori tata kelola pemerintahan, pola ini adalah bentuk klasik nepotisme struktural, pintu awal kehancuran institusi publik :
Dari nepotisme lahir konflik kepentingan.
Dari konflik kepentingan tumbuh korupsi.
Dan dari korupsi runtuh kepercayaan publik.
*Ramadan dan Garis Moral Kekuasaan*
Ramadan tidak hadir untuk mengutuk masa lalu. Ia hadir untuk mengingatkan nilai.
Al-Qur’an telah lama memberi peringatan:
“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para penguasa agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Pesannya tegas bagi kita yang imani itu:
keuntungan ekonomi yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan adalah harta batil, HARAM DIMAKAN meski dibungkus legalitas formal yang terbukti sama juga penetapannya : HARAM DIMAKAN.
Dalam konteks ini, gaji jabatan yang diperoleh dari pelanggaran larangan hukum bukan sekadar penghasilan, tapi ia adalah simbol penyimpangan amanah.
Ramadan menjadi cermin yang tak bisa dibohongi.
Ia bertanya pada kekuasaan :
apakah jabatan masih amanah untuk rakyat,
atau sudah berubah menjadi hak istimewa keluarga??
*Ketika Hukum Dikalahkan oleh Kekuasaan*
Yang paling berbahaya dari kasus ini bukan hanya dua jabatan.
Yang paling berbahaya adalah pesan yang disebarkan: bahwa larangan hukum bisa dinegosiasikan bila cukup dekat dengan penguasa.
Hari ini ayah – anak di BUMD.
Mungkin lusa sang cucu dan cicit menyusul.
Besok mungkin kerabat lain di proyek publik.
Lusa kekuasaan berubah menjadi dinasti kecil dan menjadi Raja di sistem Republik.Padahal amanah negara memilih republik tentu untuk kepentingan publik.
Sejarah selalu sama: nepotisme tidak pernah berhenti di satu keluarga.
Ia berkembang, mengakar, dan merusak institusi dari dalam.
*Ramadan sebagai Peringatan, Bukan Seremoni*
Tulisan ini bukan soal kapan peristiwa itu terjadi.
Ini tentang apa yang dibiarkan terjadi.
Ramadan datang untuk mengingatkan bahwa yang haram tetap haram meski dihalalkan oleh pengangkatan dan pelantikan.
Bahwa kekuasaan bukan hak untuk menabrak hukum.
Jika larangan negara saja bisa diabaikan demi keluarga, jangan heran bila korupsi menjadi kebiasaan.Jadi ingat kalimat “Sudah Tradisi”.
Dan jika nepotisme dibiarkan hari ini, publik akan memanen kerusakan teramat berat esok hari.
Ramadan ini seharusnya menjadi alarm bagi nurani kekuasaan.
Sebab pemerintahan yang bersih tidak lahir dari omon-omon atau etalase seremonial religius, tapi ia lahir dari keyakinan menaati hukum, bahkan ketika hukum itu merugikan kepentingan dirinya sendiri.
Itu baru pejantan sejati. Pakai bikini saja jika tetap melakukan itu.
*Penutup*
Ramadan seharusnya menjadi cermin : apakah kekuasaan digunakan untuk melayani publik,
atau sekadar memperkaya sirkel sendiri.
Di Kabupaten Bandung, sepertinya jawabannya sudah tampak terang benderang :
“”Bukan di atas sajadah, tetapi di kursi komisaris dan dewan pengawas yang dibagi dalam satu keluarga pemangsa barang HARAM DIMAKAN.
Ramadhan tahun ini, tahunnya BDS dan PDAM.
Jika di Ramadhan ini para pemangsa berangkat umroh, entah apakah tidak malu mereka bersimpuh di depan Ka’bah ?
Sanggupkah mengagungkan Nama Allah dan Rasulullah dengan bibir yang belepotan,cemong dengan barang HARAM DIMAKAN menyusuri perut dan menjalar ke anak dan cucu kita?
Rasanya,perlu kami tegaskan selaku vendor yang menjadi korban
*Bila lapar dan rugi terlampaui,maka kenyang dan untung bukanlah harapan.Kini harapan kami,aturan dan rasa keadilan harus tegak khususnya di Kabupaten Bandung dan Umumnya di republik ini*
Selamat Ramadhan 1447 H.
Penulis : Deded Aprila
