Nitikan.id – Mpu Tantular, dalam Kakawin Sutasoma merumuskan tugas prioritas seorang raja 15 abad yang lalu pada masa kejayaan Majapahit.
Yang pertama dan terutama adalah kemakmuran rakyat. Pada masa itu, kemakmuran rakyat dianggap sebagai cermin langsung dari kualitas kepemimpinan. Kerajaan boleh saja luas, armada boleh kuat, tetapi bila rakyatnya hidup dalam kesulitan, maka kebesaran itu kehilangan makna.
Setelah itu barulah muncul gagasan tentang jagatkarana, yaitu kekuatan untuk melindungi. Seorang raja tidak cukup hanya duduk di singgasana. Dia wajib memastikan keamanan dan keselamatan rakyatnya. Perlindungan bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan fungsi dasar. Tanpa rasa aman, kemakmuran tak akan bertahan lama.
Berikutnya adalah Rajanugraha, yaitu kemampuan memberi penghargaan dan pengakuan kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang bijak memahami bahwa dukungan tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari rasa dihargai. Rakyat yang merasa diakui kontribusinya akan berdiri di belakang pemimpinnya bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya.
Baru setelah tiga hal itu dijalankan, seorang raja berhak menikmati striratnadhika, yaitu segala keistimewaan dan kenyamanan yang melekat pada jabatan. Hak istimewa bukanlah titik awal, melainkan konsekuensi. Hal itu datang sebagai hasil dari tanggung jawab yang ditunaikan, bukan sebagai fasilitas yang otomatis melekat sejak awal kekuasaan.
Urutan ini terasa penting untuk diingat karena menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak fasilitas yang dinikmati, melainkan dari seberapa jauh rakyatnya hidup lebih baik di bawah kepemimpinannya. Jika rakyat sengsara, maka seluruh atribut kekuasaan menjadi kosong.
Lalu bagaimana keadaan hari ini? (Bertanya dengan nada lapar). Dalam praktik kekuasaan modern, apakah urutan itu masih dijaga, atau justru terbalik?
Jika memakai ukuran yang pernah dirumuskan dalam naskah lama itu, maka persoalannya menjadi lebih sederhana sekaligus lebih tajam. Kesejahteraan seharusnya diletakkan di awal, perlindungan dijalankan dengan sungguh-sungguh, penghargaan terhadap rakyat diwujudkan dalam kebijakan yang adil, dan hak-hak istimewa kekuasaan ditempatkan paling akhir sebagai kompensasi, bukannya sebagai tujuan.
Namun yang kerap terlihat justru kebalikannya. Fasilitas dan simbol didahulukan, sementara urusan fondasi berjalan tersendat. Rakyat diminta percaya, bersabar, dan patuh, tetapi belum selalu merasakan perlindungan dan penghargaan yang setimpal. Di titik inilah jarak antara konsep kepemimpinan yang ideal dan praktik kekuasaan hari ini terasa…
Sulit memahami bagaimana sebuah negara dengan sumber daya yang kaya ini masih membuat sebagian besar warganya sibuk menghitung sisa uang di akhir bulan. Di timur, tanah sudah puluhan tahun ditambang dengan teknologi canggih dan kontrak jangka panjang. Nilainya fantastis, kontribusinya selalu disebut signifikan. Kebingungan pun muncul, jika kekayaan alam sebesar itu benar adanya, mengapa persoalan mendasar tak kunjung selesai?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika melihat proyek-proyek besar yang datang silih berganti. Triliunan rupiah digelontorkan untuk program pangan demi swasembada, lengkap dengan peresmian dan optimisme tinggi. Namun setelah anggaran terserap, hasilnya tak sebanding dengan gaung awalnya. Produksi tidak melonjak drastis, ketergantungan impor belum benar-benar teratasi. Dari sini terlihat pola yang mirip bianglala, berputar. Uangnya ada, kebijakan diumumkan, tetapi dampaknya tak selalu jelas.
Pola yang sama muncul di sektor pendidikan. Secara konstitusional, dua puluh persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Angka ini sering dibanggakan sebagai bukti komitmen. Namun di lapangan, guru honorer masih menerima upah minim, fasilitas sekolah di berbagai daerah jauh dari layak, dan kualitas pembelajaran belum merata. Jika anggaran sudah besar, maka persoalannya bukan lagi pada jumlah, melainkan pada tata kelola, distribusi, dan pengawasan.
Masalah pengelolaan ini makin terasa ketika berpindah ke sektor kesehatan. Rumah sakit megah memang bertambah di kota-kota besar, tetapi akses di daerah terpencil tetap terbatas. Antrean panjang, rujukan berbelit, kekurangan tenaga medis, hingga obat yang tidak selalu tersedia menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya siap menanggung beban besar. Jaminan kesehatan membantu jutaan orang, tetapi tanpa perbaikan struktural, ia hanya menjadi penyangga, bukan solusi tuntas.
Di saat yang sama, bencana alam berulang setiap tahun. Ketika banjir melanda wilayah seperti Aceh dan beberapa daerah di Sumatera, respons sering kali lebih bersifat darurat daripada preventif. Warga bergotong royong menyelamatkan diri, bantuan datang, lalu perhatian publik perlahan bergeser. Ironisnya, hampir bersamaan, muncul kabar tentang dana besar yang mengalir ke luar negeri.
Ketika dana publik begitu besar beredar, isu korupsi pun tak pernah jauh. Kasus demi kasus terungkap dengan nilai kerugian yang mencengangkan. Publik marah, aparat bergerak, tersangka ditahan. Namun siklusnya seperti berulang tanpa efek jera yang kuat. Hukuman kerap terasa ringan dibanding dampaknya terhadap jutaan orang. Di sinilah kepercayaan mulai tergerus. Jika kebocoran terus terjadi, sebesar apa pun anggaran akan selalu terasa kurang. Malah ngurusin dapur.
Sementara itu, kepada rakyat kecil, kewajiban membayar pajak ditegaskan tanpa kompromi. Potongan dilakukan otomatis, denda diterapkan tegas, kepatuhan menjadi ukuran nasionalisme. Tidak salah, negara memang membutuhkan pajak. Namun ketegasan itu terasa timpang ketika pengawasan terhadap penyalahgunaan dana tidak sekeras saat menagih. Ketika keteladanan di atas belum konsisten, ajakan patuh di bawah terdengar kurang meyakinkan.
Dalam ruang yang sama, persoalan sosial seperti judi online berkembang cepat. Situs diblokir, tetapi muncul kembali dengan nama baru. Banyak keluarga terdampak utang dan konflik akibat praktik ini. Penindakan ada, tetapi belum menutup celah sepenuhnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengawasan digital dan regulasi belum mampu mengimbangi laju perputaran uang yang masif.
Di tengah berbagai persoalan mendasar itu, proyek-proyek infrastruktur berskala besar tetap berjalan. Kereta cepat dibangun sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Ibu kota baru dirancang dengan visi ambisius dan desain futuristik. Secara konsep, pembangunan tentu diperlukan. Namun ketika manfaatnya belum dirasakan luas dan biaya yang dikeluarkan sangat besar, wajar jika publik mempertanyakan prioritas. Apakah pembangunan monumental lebih mendesak dibanding pembenahan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat?
Semua ini kemudian bertemu pada satu persoalan inti. Arah kebijakan dan keberanian memperbaiki sistem. Kritik sering dianggap mengganggu stabilitas, padahal justru menjadi mekanisme koreksi agar kebijakan tidak melenceng. Jika yang lebih dijaga adalah citra dan kenyamanan pimpinan dibanding evaluasi substansial, maka ruang perbaikan akan semakin sempit.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah jumlah proyek yang diresmikan atau besarnya anggaran yang diserap, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, apakah akses kesehatan lebih mudah, apakah pendidikan benar-benar meningkatkan mobilitas sosial, dan apakah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dengan hasil yang terasa, maka kekayaan alam, besarnya APBN, dan megahnya proyek nasional akan terus berdiri berdampingan dengan kenyataan bahwa banyak warga masih harus berjuang keras hanya untuk hidup layak.
Luntur sudah kepercayaan rakyat. Bahkan ketika Knetz mencemooh negeri ini carut marut, balasan Indonetz justru mengiyakan dengan emoticon mengekeh.
Mungkin jika Mpu Tantular masih hidup, ia akan geleng-geleng kepala, lalu menepuk jidat dan berkata, “Pancen ora memper babar blas”.
