Adalah Gaddafi, pemimpin Libya sejak 1969, yang menggulingkan rezim Raja Idris, menjadi contoh legendaris bahwa “jika Negara diurus dengan benar” rakyat akan makmur.
Selain Libya, ada Brasil, Georgia, Rwanda, adalah negara negara yang sebelumnya “salah urus”, dengan pergantian kepemimpinan berubah menjadi lebih baik.
Rumusnya, semua orang tahu, anak kecil juga tahu: pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, upah buruh, pajak, perlindungan sosial, pendidikan, pemberantasan korupsi, gaya hidup pejabat, subsidi rakyat miskin, kesenjangan dan seterusnya yang sering kita dengar dari pidato Presiden dan Anggota DPR.
Menjadi kaya karena diri sendiri karena kebijakan Negara yang mendukung memang hanya terjadi di Negara maju.
Persentase orang kaya yang self-made cenderung lebih tinggi karena adanya akses lebih baik terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar global.
Di Negara Berkembang, Kesempatan untuk menjadi kaya dengan usaha sendiri lebih terbatas karena kendala seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan kurangnya infrastruktur pendukung, pajak, aturan, In-efisiensi dll.
Lalu, apakah Pemerintah Indonesia memang benar benar tidak berniat menjadikan rakyat Indonesia makmur?!
Memang, setiap menit, sepanjang hari, itu yang disampaikan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat dan Bapak Lurah.
Tapi kebijakannya, jauh banget.
Saya ambil contoh yang hari hari ini luput dari pemberitaan rakyat, karena pemberitaannya di Sleding oleh Es Teh : Vonis koruptor Timah 270 T. Cuma 5-12 Tahun!.
Ini bukti, bahwa sampai hari ini, memang Negara tidak berniat memakmurkan Rakyat.
Yogyakarta, 15 Desember 2024
Teguh Santoso,Sekjen Gerbang*( Gerakan Anak Bangsa )
