Solo, Nitikan.id – Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan gagasan pembentukan partai politik baru yang diberi nama “Partai Super Tbk”. Wacana ini pertama kali mencuat dalam wawancara bersama jurnalis Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 dan terus berkembang dalam berbagai diskusi dengan relawan serta tokoh politik.
Jokowi menjelaskan bahwa Partai Super Tbk mengusung konsep partai yang “super terbuka”, di mana kepemilikan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh anggota, bukan hanya elite partai.
“Partai yang terbuka, yang super terbuka, di mana pemilihan ketuanya dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul-betul partai milik bersama,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada awal Maret lalu.
Wacana ini muncul setelah Jokowi diberhentikan sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) pada Desember 2024, bersama anak sulungnya yang juga Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution, yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa ide ini masih dalam tahap kajian dan belum tentu direalisasikan. “Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan,” katanya dalam wawancara dengan Najwa Shihab.
Respon Beragam dari Berbagai Pihak
Gagasan Partai Super Tbk mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, mengaku telah membahas konsep ini dengan Jokowi. “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahkan saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tampaknya juga mengadopsi ide serupa dengan mengubah konsepnya menjadi “PSI Perorangan”. PSI berencana menggelar kongres pada Mei 2025 untuk mewujudkan partai yang dimiliki langsung oleh anggota, dengan sistem pemilihan ketua umum yang transparan dan berbasis online. “Kalau dalam dunia bisnis ada konsep Tbk atau terbuka, maka PSI akan menjadi partai yang super Tbk,” kata Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman.
Sementara itu, partai politik lain memberikan pandangan yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menegaskan bahwa pembentukan partai adalah hak setiap warga negara selama memenuhi syarat hukum. Namun, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai bahwa konsep “Tbk” dalam politik perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Silakan saja, asal sesuai undang-undang. Tapi ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun pada 6 Maret 2025.
Di kalangan relawan, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyambut positif gagasan ini. Ketua Bara JP, Utje Gustav, menyebut konsep Partai Super Tbk mirip koperasi, di mana kepemilikan sepenuhnya ada pada anggota. “Kami siap bergabung jika ini terwujud,” katanya.
Pengamat: Strategi Politik Jokowi Pasca-Kepresidenan
Sejumlah pengamat politik melihat wacana ini sebagai strategi Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh di panggung politik nasional setelah masa kepresidenannya berakhir. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa Jokowi memiliki modal politik yang kuat, seperti popularitas, jaringan relawan, serta pengaruh di pemerintahan dan partai-partai pendukungnya.
Namun, analis politik Hendri Satrio menilai wacana ini sebagai bentuk kritik terhadap sistem kepartaian yang saat ini masih terpusat pada elite politik. “Apakah ini benar-benar konsep baru atau hanya rebranding dari sistem yang sudah ada? Ini yang masih perlu dilihat ke depannya,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah Partai Super Tbk akan benar-benar terbentuk. Publik masih menanti langkah konkret dari Jokowi dan para pendukungnya untuk merealisasikan gagasan yang disebut-sebut sebagai antitesis partai politik konvensional ini.
