Nitikan.Id,Opini – Dalam sistem demokrasi di seluruh dunia, masa jabatan seorang presiden biasanya berkisar antara empat hingga tujuh tahun. Namun, ada satu negara yang menerapkan sistem unik: Swiss. Di negara ini, jabatan presiden hanya berlangsung selama satu tahun, tanpa wewenang eksekutif yang dominan. Swiss memilih model kepemimpinan kolektif, di mana tujuh anggota Dewan Federal memimpin bersama, dengan satu orang dipilih sebagai presiden untuk menjalankan tugas seremonial.
Sistem Kepemimpinan Swiss: Stabilitas Tanpa Kultus Individu
Sistem politik Swiss berbasis demokrasi langsung, memungkinkan rakyat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui referendum. Keunikan lainnya adalah kepemimpinan kolektifnya. Tanpa sosok “orang kuat” yang mendominasi politik, Swiss tetap menjadi negara dengan ekonomi stabil, kualitas hidup tinggi, dan minim konflik politik.
Dewan Federal Swiss beranggotakan tujuh orang dari berbagai partai politik yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan secara kolektif. Setiap tahun, salah satu dari mereka dipilih menjadi presiden, tetapi hanya sebagai “primus inter pares”—yang pertama di antara yang setara—tanpa kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya.
Sistem ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu, mengurangi risiko korupsi, serta memastikan stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, rakyat memiliki akses langsung untuk mengubah undang-undang melalui referendum, menjadikan Swiss sebagai salah satu negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi terhadap pemerintahnya.
Bagaimana Jika Indonesia Menerapkan Model Serupa?
Mungkinkah sistem kepemimpinan kolektif ala Swiss diterapkan di Indonesia? Secara teori, model ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, mengurangi polarisasi politik, serta menghindari politik uang dalam pemilihan presiden yang selalu menguras sumber daya besar.
Namun, realitas politik Indonesia sangat berbeda dengan Swiss. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki tantangan kompleks, mulai dari keberagaman etnis dan agama hingga dinamika politik yang lebih dinamis. Sistem kepemimpinan kolektif mungkin sulit diterapkan karena masyarakat kita masih cenderung mencari figur pemimpin yang kuat sebagai simbol pemersatu.
Selain itu, budaya politik Indonesia masih dipengaruhi oleh oligarki dan patronase, di mana aktor politik dan elite bisnis memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan Swiss yang menekankan partisipasi rakyat secara langsung, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran politik yang benar-benar demokratis di semua lapisan masyarakat.
Reformasi yang Bisa Diadopsi
Meski sulit mengadopsi sistem Swiss sepenuhnya, ada beberapa elemen yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia:
1. Penguatan Demokrasi Langsung
Referendum bisa menjadi alat efektif untuk mendengar suara rakyat dalam keputusan besar, bukan hanya bergantung pada DPR atau eksekutif.
2. Batasan Masa Jabatan yang Lebih Ketat
Wacana membatasi jabatan presiden satu periode tanpa perpanjangan bisa menjadi solusi untuk mengurangi politik uang dan ambisi kekuasaan berlebihan.
3. Kepemimpinan Kolektif di Level Tertentu
Model kepemimpinan kolektif bisa dicoba pada tingkat kementerian atau kepala daerah untuk memastikan keputusan lebih inklusif dan tidak terpusat pada satu individu.
Sistem pemerintahan Swiss memberikan inspirasi tentang bagaimana demokrasi bisa dijalankan tanpa ketergantungan pada sosok pemimpin individu. Namun, menerapkannya di Indonesia memerlukan perubahan mendasar dalam budaya politik dan sistem pemerintahan kita.
Alih-alih mengadopsi sistem Swiss sepenuhnya, Indonesia bisa mengambil inspirasi dari model kepemimpinan kolektif, demokrasi langsung, dan transparansi yang mereka terapkan. Jika diterapkan dengan bijak, reformasi semacam ini bisa membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang, stabil, dan berpihak kepada rakyat.
—
Malang,10 Maret 2024
Lanang Mujahidin
Pegiat Rumah Baca Kanjuruan
Kepanjen -Malang
