Subang, Nitikan.id – Maraknya pembangunan perumahan di Kabupaten Subang tidak diimbangi dengan pemenuhan fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan sarana prasarana (sarpras) oleh para pengembang (developer). Kondisi ini menjadi sorotan serius dari Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang.
Menanggapi hal tersebut, GPI Subang telah menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Subang yang turut menghadirkan instansi terkait seperti BKAD dan DKPP Kabupaten Subang. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PD GPI Subang, Diny Khoerudin atau akrab disapa Pidi, menyampaikan tuntutan agar para developer yang belum memenuhi kewajibannya segera ditindak tegas.
“Sesuai dengan undang-undang, developer wajib menyediakan fasos, fasum, dan sarpras. Namun sampai hari ini banyak yang belum melaksanakannya. Warga Subang sebagai penghuni yang justru menanggung dampaknya. Ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari pemerintah,” tegas Pidi, Selasa (15/4/2025).
Didampingi oleh Ketua II Eko Pratama Darnawan dan Ketua III Suhenda, GPI Subang mengancam akan mengerahkan seluruh kader di Kabupaten Subang jika DPRD, DKPP, DPMPTSP, dan BKAD tidak segera mengambil langkah nyata menyelesaikan masalah ini serta menindak tegas para pengembang yang abai terhadap kewajibannya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Subang, Aniko Muhana, menyatakan akan segera memanggil DPMPTSP terkait perizinan proyek perumahan yang masih mangkrak. Ia menyoroti praktik pemberian izin yang terlalu longgar tanpa memastikan 40% kewajiban fasos, fasum, dan sarpras telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Subang, H. Oing Abdul Rahim. Ia meminta DKPP dan BKAD Subang segera menyerahkan data lengkap mengenai daftar perumahan yang belum dan sudah memenuhi kewajibannya, agar proses penindakan bisa dilakukan secara tegas dan merata.
Dengan desakan dari GPI dan dukungan DPRD, diharapkan masalah perumahan mangkrak di Kabupaten Subang segera menemukan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
