JAKARTA, Nitikan.id– Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resminya, Amien Rais Official, pada Selasa (29/7/2025), ia menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang disebutnya sebagai “dosa politik besar” terhadap bangsa.
Salah satu sorotan utama Amien adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, megaproyek tersebut telah menghabiskan anggaran besar dari APBN, namun hasilnya belum terlihat signifikan.
“Padahal IKN telah menghabiskan biaya dari APBN sebesar Rp89 triliun, tetapi kini sudah menjadi kota hantu dan sarang prostitusi yang meresahkan,” ujar Amien.
Amien bahkan menyebut proyek IKN sebagai hasil dari kebijakan yang digulirkan oleh “orang setengah gila”. Ia menilai, pembangunan tersebut dilakukan tanpa perencanaan matang, sehingga kawasan itu kini tidak layak huni dan justru membebani keuangan negara.
Tak hanya IKN, Amien Rais juga mengkritisi mangkraknya sejumlah infrastruktur yang dibangun di era Jokowi, seperti bandara dan pelabuhan yang dinilainya dibangun tanpa studi kelayakan yang memadai.
“Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya, dan Bandara Ngloram di Blora — semuanya terbengkalai karena ambisi pekok Jokowi,” katanya.
Amien menyebut pembangunan infrastruktur tanpa pertimbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk pemborosan yang berujung pada beban negara.
Selain infrastruktur, Amien juga kembali mengangkat isu ijazah Jokowi yang ditudingnya palsu. Ia menyebut dugaan pemalsuan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai awal dari “penipuan besar” terhadap rakyat Indonesia.
“Beban dosa politik yang dipikul Jokowi bukan hanya soal ijazah palsu yang membuatnya bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI dua periode, tapi ada dosa politik yang jauh lebih besar,” ucap Amien.
Salah satu dosa politik yang ia maksud adalah kebijakan utang pemerintah yang disebutnya dilakukan semaunya sendiri. Menurut Amien, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia melonjak drastis hingga mencapai Rp8.353 triliun. Bahkan menjelang masa akhir jabatan Jokowi pada Oktober 2024, utang pemerintah kembali meningkat sebesar Rp14,59 triliun.
“Utang jatuh tempo di era Presiden Prabowo Subianto pada 2025 hingga 2028 diperkirakan akan tembus Rp3.125 triliun. Ini adalah warisan beban besar dari Jokowi,” tambahnya.
Amien menegaskan bahwa seluruh “dosa politik” tersebut harus menjadi bahan evaluasi bangsa agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Ia mengimbau masyarakat agar lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji pembangunan yang tidak disertai transparansi dan akuntabilitas.
Sumber: RMOL.ID
