Seoul, Nitikan.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara resmi diberhentikan dari jabatannya pada Jumat, 4 April 2025, setelah Pengadilan Konstitusi menyetujui mosi pemakzulan yang diajukan parlemen dengan suara bulat. Keputusan bersejarah ini menandai berakhirnya masa jabatan Yoon yang penuh kontroversi, menyusul deklarasi darurat militer pada Desember 2024 yang memicu krisis politik nasional.
Awal Krisis Politik
Krisis bermula pada 3 Desember 2024, ketika Yoon tiba-tiba mengumumkan pemberlakuan hukum militer melalui siaran televisi malam hari—langkah pertama dalam lebih dari empat dekade di Korea Selatan. Ia menuding adanya “ancaman internal” dari oposisi liberal yang dituduh menghambat program pemerintah. Ratusan tentara dikerahkan ke gedung Majelis Nasional untuk mencegah pemungutan suara darurat yang berpotensi mencabut keputusan tersebut.
Namun, hanya dalam enam jam, anggota parlemen berhasil membatalkan dekrit militer, memicu kemarahan publik dan mempercepat proses pemakzulan. Pada 14 Desember, Majelis Nasional yang dikuasai oposisi mengesahkan mosi pemakzulan, menangguhkan kewenangan Yoon dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai presiden sementara.
Putusan Pengadilan: Pelanggaran Konstitusi
Pengadilan Konstitusi, yang terdiri dari delapan hakim, membacakan putusan pada pukul 11.00 waktu setempat. Dalam keputusan 8-0, pengadilan menyatakan tindakan Yoon melanggar konstitusi dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan serius.
“Yoon Suk Yeol telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak-hak dasar rakyat,” ujar Hakim Agung Sementara Moon Hyung-bae. Pengadilan menilai tidak ada ancaman nyata yang dapat membenarkan penerapan hukum militer.
Dengan putusan ini, Yoon menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang diberhentikan melalui pemakzulan, setelah Park Geun-hye pada 2017.
Reaksi Publik dan Politik
Putusan ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Ratusan pendukung Yoon berkumpul di luar gedung pengadilan sambil membawa bendera nasional dan spanduk, menyebut pemakzulan ini sebagai “kudeta politik.” Di sisi lain, penentang Yoon merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi demokrasi.
Pemimpin oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyebut hari tersebut sebagai “awal dari Korea Selatan yang baru.” Lee, yang kini menjadi kandidat terkuat dalam pemilu mendatang, baru-baru ini dibebaskan dari tuduhan pelanggaran pemilu, memperkuat peluangnya di pilpres.
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat (PPP)—partai konservatif Yoon—menyampaikan kekecewaan atas keputusan tersebut, dengan beberapa anggotanya menyerukan agar Yoon tetap dipertahankan sebagai simbol perlawanan terhadap oposisi.
Tahapan Selanjutnya dan Pemilu
Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan mengumumkan pendaftaran calon presiden dimulai pada hari yang sama. Han Duck-soo, yang kembali menjabat sebagai presiden sementara setelah pemakzulan sebelumnya dibatalkan, berjanji menjaga stabilitas jelang pemilu. Tanggal potensial untuk pemungutan suara adalah 3 Juni 2025, meski belum ditetapkan secara resmi.
Pasar keuangan menunjukkan respons relatif stabil pascaputusan, dengan nilai won naik tipis 1% terhadap dolar AS, sementara indeks KOSPI turun 0,7%.
Proses Hukum Lanjutan terhadap Yoon
Walau telah diberhentikan, Yoon masih menghadapi tuntutan pidana atas tuduhan memimpin pemberontakan saat mengaktifkan hukum militer. Ia didakwa saat masih menjabat—preseden baru dalam sejarah Korea Selatan. Ancaman hukumannya mencakup penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, meski Korea Selatan belum melaksanakan eksekusi selama beberapa dekade.
Makna Historis dan Masa Depan Politik
Pemakzulan Yoon menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Sejak transisi ke sistem demokratis pada 1987, beberapa presiden telah menghadapi krisis, skandal, atau penyelidikan hukum. Yoon, mantan jaksa yang terpilih pada 2022 dengan janji memerangi korupsi, justru tersandung oleh tindakannya sendiri yang dianggap melampaui batas kewenangan.
Dengan pemilu yang semakin dekat, sorotan tertuju pada arah masa depan politik Korea Selatan di tengah tantangan domestik dan dinamika global, termasuk relasi dengan Presiden AS Donald Trump yang kembali berkuasa.
