Jakarta, Nitikan.id — Jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak awal 2025. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), total 73.992 orang telah kehilangan pekerjaan hingga Maret tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa selama 2024, tercatat sebanyak 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan berhenti karena terkena PHK. Sementara dalam kurun tiga bulan pertama 2025, jumlah pekerja yang terdampak terus bertambah signifikan.
“Data dari Kemnaker sudah keluar, dan memang menunjukkan adanya tren kenaikan PHK. Menteri Ketenagakerjaan pun mengakui bahwa ini merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Shinta dalam konferensi pers Apindo Indonesia Quarterly Update, Selasa (13/5), dikutip dari detikcom.
Dalam survei internal Apindo terhadap 357 perusahaan anggota per Maret 2025, teridentifikasi lima faktor utama penyebab gelombang PHK. Penyebab terbesar adalah penurunan permintaan pasar yang disebut oleh 69,4 persen responden. Kenaikan biaya produksi menjadi alasan kedua yang diungkapkan oleh 43,4 persen perusahaan.
Sementara itu, perubahan regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait upah minimum, disebut sebagai faktor oleh 33,2 persen perusahaan. Selain itu, tekanan dari produk impor berkontribusi pada keputusan PHK di 21,4 persen perusahaan, dan adopsi teknologi atau otomasi memicu PHK di 20,9 persen kasus.
Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 67,1 persen perusahaan tidak berencana menanamkan investasi baru dalam 12 bulan ke depan, mencerminkan sikap waspada pelaku usaha menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Menanggapi situasi tersebut, Apindo telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, yang telah ditindaklanjuti melalui pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas). Satgas ini bertugas memperkuat daya saing industri serta menekan laju PHK yang terus meningkat.
Shinta juga mengingatkan bahwa situasi global, termasuk kebijakan tarif impor Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, turut memperburuk tekanan terhadap sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan mebel yang bergantung pada ekspor ke pasar AS.
Apindo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk mempercepat perjanjian dagang bilateral dengan AS dan memperluas pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Diversifikasi pasar ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan ekspor ke AS dan menjaga daya saing produk Indonesia secara global.
