Bandung, Nitikan.id – Ketegangan antara organisasi masyarakat (ormas) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanas setelah Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengancam akan mengerahkan 50.000 massa ke Gedung Sate jika Gubernur Dedi Mulyadi tak segera merangkul ormas dalam kebijakan pemerintahannya.
Ancaman itu dilontarkan Hercules dalam wawancara di kanal YouTube Unlocked pada 30 April 2025. Ia menegaskan bahwa ormas bukan musuh negara dan merasa Dedi melupakan kontribusi mereka dalam proses politik. “Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi? Polisi tidak akan bisa membubarkan, karena aksi kami dilindungi undang-undang selama tidak anarkis,” ujar Hercules.
Hercules juga menyinggung dukungan politik yang diberikan GRIB Jaya kepada Dedi, termasuk dari Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut dirinya baru diangkat sebagai panglima ribuan pondok pesantren di Jawa Barat, memperkuat posisinya dalam peta politik lokal.
Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menindak tegas ormas-ormas yang terlibat praktik pungutan liar dan intimidasi di kawasan industri. Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah gangguan terhadap proyek pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan dukungan terhadap langkah Dedi dan menegaskan bahwa premanisme harus diberantas demi menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menanggapi ancaman tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan terpengaruh. “Kami fokus menjalankan tugas pemerintahan. Investasi harus berjalan, rakyat harus sejahtera. Saya tidak akan gentar menghadapi ancaman dari siapapun,” tegasnya dalam keterangan pada 1 Mei 2025.
Meski begitu, banyak pihak meragukan realisasi ancaman Hercules. Pengamat menyebut logistik dan pengamanan ketat di sekitar Gedung Sate menjadi penghalang utama mobilisasi massa dalam jumlah besar. Bahkan, sebagian pihak menilai ancaman tersebut tidak lebih dari tekanan politik, mengingat GRIB Jaya selama ini justru mendukung kebijakan Dedi.
Isu ini menjadi sorotan publik dan memunculkan perdebatan luas soal posisi ormas dalam demokrasi serta batas toleransi pemerintah terhadap tekanan kelompok masyarakat. Hingga kini, belum ada eskalasi lanjutan, namun dinamika politik di Jawa Barat diperkirakan akan terus berkembang.
