Nitikan.id – Fenomena premanisme dan pungutan liar (pungli) di Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. Praktik-praktik ini merambah berbagai sektor penting seperti pariwisata, industri dan tenaga kerja, hingga pelayanan publik, sehingga turut merusak citra Jawa Barat.
THR Ala Ormas: Modus Proposal, Ending-nya Transferan
Memasuki hari ke-24 Ramadan 2025, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat seiring dengan persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri. Namun, momen ini justru dimanfaatkan oknum-oknum tertentu, khususnya dari beberapa organisasi masyarakat (ormas), untuk memalak pelaku usaha hingga puluhan juta rupiah dengan dalih permintaan Tunjangan Hari Raya (THR). Modus yang digunakan terkesan resmi melalui proposal, namun disertai unsur paksaan.
Sektor Wisata Terancam, Masyarakat Resah
Fenomena pungli juga merambah ke sektor pariwisata. Banyak masyarakat mengaku was-was untuk berlibur ke destinasi wisata di Jawa Barat. Preman-preman kerap melakukan pungutan liar dengan berbagai alasan, seperti perbaikan fasilitas, parkir, hingga akses jalan menuju lokasi wisata. Ironisnya, korban bisa dipalak hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk menikmati wisata lokal.
Pelayanan Publik Tak Luput dari Jeratan Pungli
Sektor pelayanan publik pun tak lepas dari praktik memalukan ini. Layanan yang seharusnya gratis, seperti pengurusan KTP dan Kartu Keluarga di Disdukcapil, justru dijadikan ladang pungli oleh oknum petugas. Masyarakat dipaksa membayar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu untuk setiap pengurusan dokumen penting tersebut.
Dunia Industri dan Tenaga Kerja Juga Jadi Sasaran
Lebih parah lagi, dunia industri dan sektor tenaga kerja ikut terjerat. Para pencari kerja kerap menjadi korban calo yang bekerja sama dengan oknum internal perusahaan, termasuk HRD. Dengan dalih biaya administrasi, para pelamar dipaksa membayar hingga jutaan rupiah hanya untuk bisa diterima bekerja.
Jawa Barat Terancam Dijauhi Investor dan Wisatawan
Berbagai kasus ini membuat Jawa Barat kian identik sebagai wilayah yang “ramah pungli, tidak ramah investasi”. Tak sedikit investor maupun wisatawan yang berpikir ulang untuk menanamkan modal atau berkunjung ke provinsi ini akibat citra buruk tersebut.
Gubernur Jawa Barat Geram, Satgas Anti-Premanisme Segera Dibentuk
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme dan pungli di seluruh wilayah Jawa Barat. Dedi menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang akan segera diterjunkan ke lapangan.
“Target kami, tahun ini Jawa Barat harus bebas dari premanisme,” tegas Dedi Mulyadi.
Harapan Masyarakat untuk Jawa Barat yang Lebih Aman dan Nyaman
Masyarakat Jawa Barat tentu berharap fenomena yang merusak citra daerah ini segera diakhiri. Jawa Barat harus kembali menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan ramah investasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
