Rumput sintetis memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki rumput alami. Warnanya selalu hijau ajek, tidak perlu disiram, tidak membutuhkan pupuk, dan kita tak perlu layu menunggu datangnya musim hujan. Hanya dalam sehari, ia bisa langsung menyulap pekarangan menjadi taman yang tampak terawat. Tanpa perlu peluh cangkul petani dan tanpa harus menunggu akar tumbuh, rumput ini cukup digelar, dirapikan, lalu selesai.
Dari kejauhan, hamparan hijau itu memang tampak indah memanjakan mata. Namun, jika kita melangkah lebih dekat dan memeriksanya dengan saksama, ada sesuatu yang terasa ganjil. Rumput alami tumbuh dari rahim tanah, sedangkan rumput sintetis lahir dari lini produksi mesin pabrik.
Kepalsuan yang rapi dan instan ini rupanya tidak hanya berhenti di pekarangan rumah. Dalam kehidupan sosial dan politik kontemporer, kita sedang menyaksikan fenomena serupa yang tumbuh subur di ruang publik. Dalam kajian komunikasi politik dan hubungan masyarakat, gejala ini dikenal dengan istilah astroturfing.
Astroturfing merupakan praktik merekayasa dukungan demi menciptakan kesan seolah-olah sebuah gerakan atau aspirasi lahir secara spontan dari masyarakat. Padahal, di balik layar, ada kepentingan tertentu yang mendesain, membiayai, dan menggerakkannya.
Sederhananya, ini adalah suara rakyat yang tampak organik, tetapi proses kelahirannya sepenuhnya mekanis. Jika rumput sintetis diproduksi oleh pabrik, kerumunan sintetis digerakkan oleh industri mobilisasi massa.
Gejala ini menjadi pemandangan menarik untuk kita cermati, terutama setelah melihat dua peristiwa yang berlangsung berturut-turut di Bundaran Hotel Indonesia pada 28 dan 29 Oktober kemarin.
Pada 28 Oktober, tepat saat peringatan Sumpah Pemuda, mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan untuk menyampaikan kritik dan keresahan terhadap jalannya pemerintahan. Aksi tersebut diwarnai laporan pengadangan. Dinamika serupa di Yogyakarta bahkan berakhir ricuh pada malam harinya.
Namun, hanya berselang sehari di tempat yang sama, atmosfer berubah drastis menjadi panggung perayaan Sumpah Pemuda yang meriah dan bertabur selebritas. Kontras dua hari tersebut segera memicu perbincangan hangat, terlebih setelah muncul pengakuan dari beberapa peserta perayaan yang menyebut bahwa mereka bukan mahasiswa, melainkan massa yang dibayar untuk meramaikan acara.
Tentu saja, pengakuan semacam ini perlu diverifikasi secara objektif. Lagipula, dibayar setelah menghadiri sebuah acara adalah hal yang wajar dalam dunia kerja. Bahkan seorang juru parkir pun tak akan bergerak hanya dengan ucapan terima kasih. Persoalan serius baru muncul ketika kehadiran fisik orang-orang tersebut dikomodifikasi untuk membangun ilusi seolah-olah ada dukungan publik yang tumbuh secara sukarela.
Di sinilah kita perlu sedikit mengernyitkan dahi melihat dua ekspresi pemuda yang tampil di ruang publik. Dua peristiwa, di satu lokasi, hanya berselang sehari. Yang satu membawa suara kegelisahan yang riuh, sementara yang lain menghadirkan kemeriahan seremonial yang tertata. Keduanya sama-sama berbicara atas nama pemuda, tetapi menempuh jalan yang berbeda.
Kondisi ini perlahan menyadarkan kita bahwa publik mulai diperkenalkan pada dua jenis kerumunan: kerumunan yang datang karena keresahan dan kerumunan yang datang karena undangan. Kelompok pertama harus bermodalkan suara lantang, spanduk tuntutan, dan keberanian fisik untuk menghadapi barikade aparat. Sebaliknya, kelompok kedua cukup memastikan diri datang tepat waktu, mengikuti arahan panitia, dan melempar senyum lebar saat lensa kamera mengarah ke wajah mereka.
Fenomena ini tentu bukan sekadar perkara adu banyak jumlah kepala di lapangan. Lapangan yang penuh sesak tidak otomatis mencerminkan restu rakyat, sebagaimana riuhnya media sosial belum tentu mewakili suara mayoritas. Jika ukuran keabsahan dukungan hanya bertumpu pada kuantitas kehadiran fisik, jangan-jangan di masa depan survei politik tidak perlu lagi memotret isi kepala masyarakat. Cukup menghitung jumlah kursi yang disewa dari vendor tenda.
Kekhawatiran terbesarnya adalah jika kerumunan semacam ini benar-benar melembaga menjadi industri penyewaan massa yang mapan. Segala hal dipersiapkan dengan matang: panggung megah, pengeras suara menggelegar, paket konsumsi, kaus seragam, hingga logistik honor dan dokumentasi.
Semuanya tampak tertata rapi, bahkan mungkin jauh lebih rapi daripada rapat-rapat formal yang membahas nasib kesejahteraan rakyat. Pada titik ini, hanya ada satu pertanyaan mendasar yang tersisa, apakah mereka yang hadir benar-benar membawa aspirasi atau sekadar membawa nomor rekening?
Kendati demikian, kita tidak boleh terburu-buru melempar tuduhan. Justru di tengah kaburnya batas antara dukungan organik dan mobilisasi terorganisasi, sikap kritis menjadi benteng terakhir kita. Kita perlu bertanya secara terbuka tentang siapa yang mendanai kegiatan tersebut, siapa yang mengorganisasi massa, serta apa agenda di balik pembiayaan itu. Pertanyaan-pertanyaan substansial ini harus dijawab dengan transparansi data, bukan diselesaikan dengan saling lempar narasi kebencian. Kita pun harus menjaga diri agar tidak terjebak dalam lubang manipulasi yang sama.
Jangan hanya karena tidak menyukai suatu kelompok, semua orang yang hadir dalam kegiatan mereka langsung dicap sebagai buzzer. Perbedaan pendapat bukan tanda hilangnya akal sehat, sebagaimana kritik terhadap jalannya kekuasaan tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai musuh negara.
Pemerintah justru perlu menyadari bahwa kritik adalah vitamin penting dalam tubuh demokrasi. Mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan keresahan mereka, sama seperti warga negara lainnya yang juga berhak mengekspresikan dukungan.
Keduanya menempati posisi yang setara di mata hukum. Karena itu, sungguh tidak adil jika suara yang memuji disambut dengan hamparan karpet merah, sedangkan suara yang mengkritik dihadang oleh barikade.
Bagaimanapun, Sumpah Pemuda bukan sekadar agenda seremonial tahunan untuk memenuhi panggung, membagikan kaus gratis, membentangkan spanduk, atau mengundang pesohor demi mendulang atensi.
Sejarah mencatat bahwa ikrar itu lahir dari kedalaman kesadaran anak-anak muda yang berani mempertaruhkan masa depan demi sebuah gagasan besar tentang bangsa. Mereka tidak sedang berburu panggung untuk berswafoto, apalagi menunggu amplop honor saat acara usai.
Rumput alami memang jarang tumbuh seragam. Ada yang pendek, ada yang tinggi menjulang, ada yang tumbuh miring, bahkan sebagian sering dicabut karena dianggap sebagai gulma yang mengganggu. Namun, di balik ketidaksempurnaan itu, mereka semua hidup karena memiliki akar yang menancap kuat ke dalam bumi.
Sementara itu, rumput sintetis bisa dibuat seragam, hijau prima, dan tampak indah dalam semalam, tetapi ia tetaplah benda mati yang tidak akan pernah bisa tumbuh. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa.
Kita tidak membutuhkan kerumunan artifisial yang sekadar terlihat ramai untuk pemanis layar kaca. Yang kita butuhkan adalah masyarakat yang memiliki kesadaran sipil, keberanian moral, dan kebebasan autentik untuk bersuara. Kehidupan bersama yang sehat tidak cukup dihiasi kemegahan panggung seremonial, melainkan harus ditopang oleh akar partisipasi publik yang hidup dan bergerak bebas.
Jangan sampai ruang publik kita hanya tampak hijau ranum di permukaan, tetapi keropos dan kehilangan akar kehidupan di bawahnya.
Rumput sintetis memang cocok untuk mempercantik sudut taman. Namun, jika seluruh tanah diganti dengan hamparan plastik, jangan heran jika suatu hari nanti kupu-kupu pun kebingungan mencari tempat untuk hinggap.
Apalagi rakyat. Mereka bukan penonton bayaran yang bisa disewa kapan saja untuk meramaikan panggung kekuasaan. Sebab, rakyatlah pemilik sah taman bernama Indonesia. Jangan sampai pemilik tanah justru harus membeli tiket hanya untuk melihat tamannya sendiri.
Airin Rahmawati
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
