Ada benda yang bentuknya sederhana, harganya mungkin tidak seberapa, tetapi belakangan ini diam-diam punya potensi menjadi sangat politis, yakni ompreng. Iya, ompreng. Wadah makanan yang biasanya hanya kita kenal sebagai tempat nasi, lauk, sayur, dan sesekali kerupuk yang nasibnya lebih cepat melempem daripada janji kampanye. Namun dalam politik, benda sederhana semacam ini jangan diremehkan. Ia bisa menjadi lebih efektif daripada spanduk, lebih mudah diingat daripada pidato, dan mungkin lebih dekat dengan rakyat daripada seribu baliho yang tersenyum terlalu lebar menjelang pemilu.
Sebab manusia punya hubungan yang sangat serius dengan perut. Kita bisa lupa siapa yang berpidato kemarin, lupa isi debat calon pemimpin, bahkan lupa nama pejabat yang baru dilantik. Tetapi kalau anak pulang sekolah membawa pengalaman bahwa hari itu ia mendapat makanan, orang tua melihat manfaatnya, guru ikut menjalankan, petani dan peternak ikut memasok, lalu besok kejadian yang sama terulang lagi, sebuah program perlahan berubah menjadi pengalaman sehari-hari. Politik tidak lagi berada di televisi atau gedung parlemen. Ia masuk ke ruang kelas, ikut pulang ke rumah, lalu duduk manis di meja makan.
Di sinilah kita bisa meminjam kacamata Niccolò Machiavelli, pemikir politik dari Italia yang namanya sering dipakai untuk menyebut orang yang dianggap licik. Padahal Machiavelli sebenarnya sedang berusaha menjelaskan politik sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Menurutnya, seorang penguasa harus memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan, bagaimana menghadapi para elite, bagaimana membaca perubahan keadaan, dan yang tidak kalah penting, bagaimana menghindari kebencian rakyat. Sebab membuat semua orang mencintai seorang pemimpin adalah pekerjaan yang bahkan sulit dilakukan oleh penyanyi dangdut paling terkenal sekalipun. Tetapi membuat rakyat tidak membenci penguasa jauh lebih penting bagi keberlangsungan kekuasaan.
Karena itu, kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat mempunyai nilai politik yang besar. Ketika negara hadir melalui makanan, pendidikan, kesehatan, pembangunan sekolah, dukungan terhadap petani, atau berbagai program yang membuat kehidupan terasa sedikit lebih ringan, pemerintah tidak lagi sekadar menjadi wajah di baliho. Negara menjadi sesuatu yang dialami. Orang boleh lupa slogan, tetapi pengalaman sehari-hari biasanya lebih sulit dilupakan. Kalau seorang anak mendapatkan makanan, orang tuanya terbantu, dan sekolah merasakan adanya perhatian pemerintah, maka sebuah kebijakan telah berubah dari sekadar dokumen anggaran menjadi pengalaman politik yang konkret.
Nah, di sinilah ompreng mulai menjadi ajaib. Ia bukan sekadar tempat nasi, melainkan semacam jembatan kecil antara kebijakan negara dan kehidupan masyarakat. Setiap kali ompreng datang, ada pesan yang ikut terbawa bersamanya bahwa negara sedang bekerja. Tentu pesan itu tidak selalu diucapkan, bahkan mungkin tidak perlu diucapkan. Sebab politik yang paling efektif kadang justru politik yang tidak banyak bicara. Cukup hadir, terlihat, dan dirasakan berulang-ulang. Kita bisa lupa isi pidato selama satu jam, tetapi belum tentu lupa ketika anak kita pulang membawa sesuatu yang membuat orang tua merasa terbantu.
Namun Machiavelli baru memberi kita satu kunci. Untuk membuka pintu berikutnya, kita perlu mengajak Antonio Gramsci masuk ke dalam pembicaraan. Kalau Machiavelli membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan, Gramsci membantu kita memahami bagaimana kekuasaan memperoleh persetujuan. Ia memperkenalkan gagasan tentang hegemoni, yaitu keadaan ketika gagasan kelompok yang berkuasa perlahan diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, masuk akal, bahkan terasa seperti akal sehat bersama. Pada tahap tertentu, orang tidak merasa sedang diyakinkan. Mereka justru merasa, “Memang seharusnya begitu.”
Lihat saja gagasan seperti kemandirian pangan, negara yang kuat, generasi unggul, kekayaan alam yang harus diolah sendiri, atau anak-anak yang harus mendapatkan makanan bergizi. Hampir semuanya terdengar seperti sesuatu yang sulit ditolak. Siapa yang tega mengatakan anak-anak tidak perlu makanan bergizi? Orang yang berani mengatakan demikian mungkin akan kesulitan menjelaskan pendapatnya sebelum diserbu ibu-ibu satu kampung. Justru karena gagasan-gagasan tersebut secara moral terdengar baik, ia memiliki kekuatan politik yang besar ketika dijadikan bagian dari narasi pemerintahan.
Di sinilah konsep Gramsci menjadi menarik. Kekuasaan tidak selalu harus memaksa masyarakat untuk setuju, kadang cukup membuat masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut memang masuk akal dan sesuai kebutuhan mereka. Ketika sebuah program benar-benar memberikan manfaat, proses itu bahkan menjadi semakin kuat karena masyarakat tidak hanya mendengar narasinya, tetapi mengalami hasilnya. Anak mendapatkan makanan, keluarga merasa terbantu, sekolah ikut bergerak, petani memperoleh pasar, peternak mendapatkan pembeli, dan pelaku usaha kecil ikut merasakan perputaran uang. Sebuah program akhirnya memiliki kehidupan sendiri di tengah masyarakat.
Tentu saja, bukan berarti setiap program kesejahteraan otomatis merupakan konspirasi politik. Jangan sampai setiap nasi kotak kita curigai sebagai operasi Machiavelli. Besok tukang bubur bisa dituduh sebagai agen hegemoni karena berhasil membuat orang datang setiap pagi. Program publik memang bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan keuntungan politik kepada pemerintah. Dalam demokrasi, itu sesuatu yang wajar. Pemerintah yang berhasil memang seharusnya memperoleh kepercayaan. Masalahnya baru muncul ketika keuntungan politik mulai menjadi tujuan utama, sementara kepentingan rakyat hanya dijadikan kemasan yang menarik.
Pertanyaan kemudian menjadi sederhana: apakah sebuah program dirancang terutama untuk menyelesaikan masalah masyarakat, atau juga dirancang agar masyarakat selalu mengingat siapa yang memberikan program tersebut? Sebab dalam politik, siapa yang memberi sering kali lebih mudah diingat daripada siapa yang membayar. Padahal yang membayar tetap rakyat. Uang negara bukan uang milik presiden, apalagi wakilnya, bukan uang milik menteri, dan bukan pula uang yang turun bersama hujan ketika musim kemarau selesai. Uang negara berasal dari berbagai sumber penerimaan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap program pemerintah seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa populer program tersebut, tetapi juga dari seberapa efektif uang publik digunakan. Ompreng boleh penuh, tetapi jangan sampai laporan keuangannya kosong. Anak boleh mendapatkan makanan bergizi, tetapi jangan sampai ada pihak yang menjadikan program tersebut sebagai ladang keuntungan yang tidak wajar. Negara boleh hadir, tetapi kehadiran negara harus disertai transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sebab kalau semua yang dilakukan pemerintah hanya dinilai dari niat baiknya, kita akan kesulitan membedakan antara kebijakan yang benar-benar baik dengan kebijakan yang sekadar terlihat baik.
Machiavelli sendiri mungkin akan mengingatkan bahwa penguasa tidak hanya membutuhkan rakyat, tetapi juga harus mampu mengelola para elite. Dalam politik, terlalu banyak musuh bisa membuat pemerintahan tidak stabil. Karena itu, merangkul banyak kelompok politik dapat menjadi strategi yang sangat masuk akal. Daripada semua orang berdiri di luar rumah sambil melempar batu, lebih baik sebagian diajak masuk. Rumah memang menjadi semakin penuh, tetapi setidaknya jumlah batu yang beterbangan bisa berkurang.
Masalahnya, rumah yang terlalu penuh juga mempunyai persoalan sendiri. Ada yang duduk di sofa, ada yang lesehan, dan ada yang berdiri. Begitulah politik. Koalisi besar bisa menciptakan stabilitas, tetapi sekaligus membutuhkan pengawasan agar stabilitas tidak berubah menjadi kenyamanan elite. Sebab ketika terlalu banyak kepentingan berada dalam satu ruangan, rakyat harus tetap memastikan siapa yang membawa makanan dan siapa yang diam-diam membawa pulang piringnya.
Di sinilah Machiavelli dan Gramsci bertemu. Machiavelli membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dikelola, sementara Gramsci membantu kita melihat bagaimana persetujuan masyarakat dibangun. Yang satu memperhatikan siapa yang berada di dalam pusat kekuasaan, sedangkan yang lain memperhatikan bagaimana sebuah gagasan perlahan menjadi sesuatu yang diterima masyarakat sebagai kewajaran. Kekuasaan yang kokoh akhirnya bukan hanya kekuasaan yang mampu mengendalikan lembaga, tetapi juga kekuasaan yang berhasil membangun cerita tentang dirinya sendiri.
Cerita itu bisa berupa negara yang kuat, Indonesia yang mandiri, generasi yang sehat, pangan yang aman, pendidikan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah. Semua narasi tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah cerita besar bahwa negara sedang bekerja dan masyarakat sedang diajak percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Jika cerita itu didukung oleh kenyataan, legitimasi pemerintah akan semakin kuat. Tetapi kalau cerita terlalu jauh meninggalkan kenyataan, cepat atau lambat masyarakat akan menemukan perbedaannya. Dan masyarakat, sebagaimana kita tahu, mungkin sabar, tetapi bukan berarti tidak bisa menghitung.
Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah kekuasaan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya ompreng yang dibagikan. Kita perlu melihat apakah anak-anak benar-benar menjadi lebih sehat, apakah pendidikan menjadi lebih baik, apakah petani semakin sejahtera, apakah anggaran dikelola secara transparan, apakah hukum tetap berjalan adil, dan apakah lembaga negara semakin kuat. Yang lebih penting lagi, kita perlu melihat apakah semua keberhasilan tersebut tetap bisa berjalan ketika suatu hari figur yang berada di puncak kekuasaan sudah tidak lagi berada di sana.
Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang selalu bergantung pada satu orang. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya mampu bekerja meskipun orang yang memimpinnya berganti. Kalau sebuah program hanya hebat ketika pemimpinnya masih menjabat, kita perlu bertanya apakah yang sedang dibangun sebenarnya negara atau popularitas.
Maka ompreng ajaib itu akhirnya membuka tabir rahasianya. Ia bukan sekadar wadah makanan. Ia bisa menjadi simbol bagaimana kekuasaan bekerja yang mana sebuah kebijakan diberikan, manfaat dirasakan, pengalaman terbentuk, persepsi tumbuh, kepercayaan muncul, lalu legitimasi menguat. Di satu sisi, rakyat mendapatkan sesuatu yang memang mereka butuhkan. Di sisi lain, pemerintah mendapatkan sesuatu yang juga sangat dibutuhkan dalam politik, yaitu kepercayaan.
Machiavelli mungkin akan tersenyum melihatnya. Gramsci mungkin akan mengangguk sambil mencatat sesuatu di buku. Sementara rakyat mungkin tidak terlalu peduli siapa Machiavelli, siapa Gramsci, atau apa arti hegemoni. Mereka mungkin hanya ingin memastikan bahwa besok ompreng itu benar-benar datang, makanannya layak, porsinya cukup, dan tidak ada yang mengambil bagian yang seharusnya menjadi milik mereka.
Politik memang sering sesederhana itu. Perut yang kenyang bisa melahirkan rasa syukur, rasa syukur bisa melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan bisa menjadi modal kekuasaan. Tetapi demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa rasa syukur tidak membuat rakyat berhenti bertanya. Ompreng boleh diterima, makanan boleh dinikmati, program boleh diapresiasi, tetapi pertanyaan tentang anggaran, kualitas, transparansi, hukum, dan masa depan negara tetap harus diajukan.
Sebab rakyat bukan sekadar penerima makanan. Rakyat adalah pemilik negara. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka harus ditempatkan sebagai amanah, bukan sekadar kesempatan untuk membangun citra kekuasaan.
Kemudian disinilah norma agama menemukan tempatnya. Dalam ajaran agama, kekuasaan bukanlah milik manusia sepenuhnya. Jabatan adalah titipan, harta publik adalah amanah, dan setiap keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya di hadapan rakyat, lembaga pengawas, auditor, atau sejarah, tetapi juga di hadapan Gusti Allah.
Maka ompreng boleh menjadi simbol kehadiran negara, makanan boleh membuat anak-anak kenyang, program boleh mendapatkan apresiasi. Pemerintah boleh memperoleh kepercayaan tetapi semua itu tidak boleh membuat kita lupa bahwa ada batas moral yang jauh lebih tinggi daripada sekadar popularitas.
Sebab bisa saja sebuah kebijakan terlihat berhasil di hadapan manusia, tetapi belum tentu selesai pertanggungjawabannya di hadapan Gusti Allah. Bisa saja laporan terlihat rapi, angka-angka terlihat masuk akal, dan kamera televisi menangkap gambar yang indah, tetapi hati manusia tidak pernah bisa menyembunyikan seluruh niatnya dari Sang Maha Mengetahui.
Karena itu, rakyat tetap perlu bertanya. Pemerintah tetap perlu transparan, pengelola anggaran tetap harus berhati-hati, para pejabat tetap harus mengingat bahwa uang yang mereka kelola bukan uang pribadi. Dan siapa pun yang memperoleh keuntungan dari sebuah kebijakan harus memastikan bahwa keuntungan itu lahir dari cara yang benar, bukan dari celah yang sengaja dibiarkan terbuka.
Politik bukan hanya perkara bagaimana mempertahankan kekuasaan dan bagaimana memperoleh persetujuan masyarakat. Politik juga merupakan ujian tentang bagaimana manusia menggunakan kekuasaan ketika ia diberi kesempatan untuk menentukan nasib orang lain.
Machiavelli mungkin akan melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Gramsci mungkin akan membaca bagaimana persetujuan dibangun tetapi agama mengingatkan kita pada pertanyaan yang lebih dalam yakni untuk apa kekuasaan itu digunakan, dan kepada siapa kelak ia dipertanggungjawabkan?
Maka kalau suatu hari omprengnya sudah tidak ada lagi, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah perut kita pernah kenyang, melainkan apakah setelah semua itu selesai, negara kita benar-benar menjadi lebih kuat, rakyat benar-benar menjadi lebih sejahtera, dan amanah benar-benar telah ditunaikan.
Sebab jabatan akan selesai, kekuasaan akan berganti. Nama yang hari ini memenuhi baliho suatu saat akan tinggal kenangan, bahkan ompreng yang hari ini dianggap ajaib pun suatu ketika bisa saja digantikan oleh benda lain.
Tetapi pertanggungjawaban kepada Gusti Allah tidak ikut berganti.
Kalau setelah semua program itu selesai rakyat menjadi lebih sehat, pendidikan semakin baik, petani semakin sejahtera, lembaga negara semakin kuat, dan uang publik dikelola dengan jujur, mungkin ompreng itu memang ajaib.
Namun jika yang tumbuh hanya popularitas seseorang sementara institusi semakin kurus, demokrasi semakin lapar, dan uang rakyat semakin banyak menguap entah ke mana, mungkin yang ajaib bukan omprengnya. Mungkin kita yang terlalu lama terpesona oleh isinya.
Padahal dalam hidup, yang paling penting bukan hanya apa yang sampai ke tangan kita, tetapi dari mana ia datang, bagaimana ia diberikan, siapa yang menikmatinya, dan apakah kelak kita sanggup mempertanggungjawabkannya di hadapan Gusti Allah.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat Rumah baca Tunas Aksara
