Subang, Nitikan.Id – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali mewarnai Kabupaten Subang. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Subang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Subang, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi bertajuk “Indonesia Tercekik”, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi yang mereka nilai semakin memprihatinkan.
Koordinator Lapangan aksi, Adri Korinendi, bersama Ketua Umum HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni, menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap menurunnya daya beli, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta berbagai persoalan yang dinilai berpotensi menggerus supremasi sipil dan kualitas demokrasi.
“Kami menilai berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penggunaan APBN harus mengacu pada Pasal 23 UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai anggaran negara habis untuk program yang tidak menyentuh akar masalah rakyat!” tegas Adri dalam orasinya.
Soroti Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Anggaran
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, aliansi mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat. Mereka mempertanyakan sejumlah kebijakan dan program strategis nasional yang dianggap belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua program yang secara khusus mendapat perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran kedua program tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak penuntasan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut mereka, proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh agar tidak menyisakan ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran negara.
Dorong Penguatan Demokrasi dan Reformasi Hukum
Tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi, massa aksi juga mengangkat isu penegakan hukum, hak asasi manusia, serta hubungan sipil dan militer. Mereka menyatakan penolakan terhadap berbagai bentuk intimidasi, tindakan represif, maupun kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta adanya reformasi yang lebih substantif di tubuh Polri dan TNI, sekaligus mendorong penguatan prinsip supremasi sipil sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain pencabutan sejumlah regulasi yang dianggap kontroversial, termasuk UU Polri terbaru, UU TNI, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Mereka juga mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
Enam Tuntutan Utama Aliansi BEM Subang
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Subang menyampaikan enam poin tuntutan utama:
- Mendesak Pemerintah RI melakukan evaluasi total terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- Mendesak pengusutan tuntas kasus korupsi eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta penghentian sementara program MBG untuk kepentingan evaluasi dan transparansi.
- Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam memperkuat nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
- Menuntut pencabutan UU Polri terbaru serta mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mengutuk segala bentuk tindakan represif dan diskriminatif yang dilakukan aparat keamanan terhadap massa aksi maupun masyarakat sipil.
- Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
DPRD Diminta Menjalankan Fungsi Pengawasan
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga mengingatkan DPRD Kabupaten Subang agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Mereka berharap DPRD tidak hanya menjadi penerima aspirasi, tetapi turut mengawal dan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada DPR RI dan pemerintah pusat.
Aksi ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama oleh para ketua BEM dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Subang. Melalui kesepakatan tersebut, mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai tuntutan hingga mendapat respons konkret dari para pemangku kebijakan.
Perwakilan Aliansi BEM Subang yang Menyatakan Sikap
- Fahriz Rizaldi Al-Qosimi (Ketua BEM IMH)
- Muhammad Noer Chobib (Ketua BEM Polsub)
- Ajib (Ketua BEM STAI RJ)
- Muhammad Fardan (Ketua BEM STAI Daku)
- Tubagus (Ketua BEM STAI Subang)
- Malik Fajar Hidayat (Ketua BEM Polbin)
- Raka Ardiansyah Ramadhani (Ketua BEM STIE Mifda)
- Ketua BEM STIESA Subang
(Red).
