Nitikan.Id, Jakarta — Isu lama terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik dan memantik dinamika politik baru. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada substansi isu tersebut, tetapi juga pada relasi kekuatan politik antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik dan kebangsaan Saiful Huda Ems (SHE) menilai, respons Presiden Jokowi terhadap pernyataan dan langkah hukum yang disiapkan SBY menunjukkan perubahan sikap politik yang patut dicermati. Menurutnya, terdapat kehati-hatian berlebih yang mengindikasikan bergesernya peta kekuatan politik nasional.
“Awalnya publik menangkap kesan bahwa lingkaran pendukung Presiden Jokowi mengaitkan SBY dengan pihak-pihak yang konsisten mempertanyakan isu ijazah tersebut. Namun ketika SBY secara terbuka menyatakan siap membawa tuduhan itu ke ranah hukum, narasi tersebut mendadak diluruskan,” ujar SHE dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
SHE menilai, klarifikasi cepat yang disampaikan Jokowi dengan menegaskan bahwa yang dimaksud bukan SBY maupun Partai Demokrat menjadi indikator penting dalam membaca situasi politik terkini. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi kini berada pada posisi yang lebih berhitung dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Ini bukan sekadar soal klarifikasi. Ini soal membaca keseimbangan kekuatan. Jokowi tampak tidak ingin berhadap-hadapan langsung dengan SBY, sosok yang masih memiliki basis politik, jejaring elite, dan legitimasi moral yang kuat,” tegasnya.
Lebih jauh, SHE membandingkan posisi SBY dengan figur politik lain, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia menilai, jika berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih besar dan terorganisir, tekanan terhadap Jokowi berpotensi jauh lebih signifikan.
“Jika berhadapan dengan SBY saja sudah berhitung, tentu tantangannya akan lebih besar ketika berhadapan dengan kekuatan politik yang memiliki struktur kader hingga akar rumput,” kata SHE.
Dalam pandangannya, melemahnya posisi politik Jokowi juga tercermin dari kondisi partai politik yang selama ini diasosiasikan sebagai pendukung utamanya. SHE menyoroti kegagalan partai tersebut menembus Senayan pada Pemilu 2024 serta berbagai persoalan internal yang terus membayangi.
“Partai politik sejatinya adalah institusi kaderisasi dan ideologi. Ketika rekam jejak kepemimpinan tidak dibangun melalui proses yang panjang, daya tahannya pun menjadi rapuh,” ujarnya.
SHE turut menyinggung fenomena kepemimpinan instan dalam tubuh partai politik yang dinilainya mencederai prinsip demokrasi internal. Menurutnya, pengangkatan tokoh tanpa pengalaman politik memadai ke posisi strategis partai merupakan preseden buruk bagi pendidikan politik nasional.
“Partai besar lahir dari proses, bukan dari relasi kekuasaan semata. Tanpa fondasi yang kuat, sulit berharap partai tersebut mampu menjadi pelindung politik bagi siapa pun,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, SHE menegaskan bahwa dinamika ini harus dibaca sebagai peringatan serius bagi seluruh elite politik. Ia menilai, kepercayaan publik tidak lagi bisa dikelola hanya dengan simbol kekuasaan, melainkan melalui konsistensi moral, transparansi, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Politik Indonesia sedang memasuki fase penilaian ulang. Publik semakin kritis, dan sejarah tidak pernah mencatat kekuasaan yang bertahan tanpa legitimasi,” pungkasnya.
