Nitikan.ID – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu membuat pernyataan mengejutkan dengan membuka daftar 11 pengusaha yang diduga terlibat dalam aktivitas penebangan hutan secara masif,aktivitas yang diyakininya sebagai salah satu penyebab utama banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam forum resmi pemerintahan, sekaligus mendorong institusi penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Dalam pernyataannya, Gus Irawan menyebut bahwa sejumlah pengusaha memperoleh dokumen SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol dan pelacakan hasil hutan. Namun dalam praktiknya, ia menilai SIPUHH justru menjelma seperti “karcis menebang pohon” yang disalahgunakan untuk pembalakan besar-besaran. Kondisi ini, menurutnya, memperparah kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, dan degradasi sumber daya air.
Gus Irawan menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menelusuri jalur distribusi serta aktivitas para pengusaha tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa ke-11 nama yang diumumkan bukan sekadar dugaan kosong, melainkan hasil pemetaan lapangan dan analisis dokumen yang telah berlangsung sejak lama. Transparansi ini diharapkan memicu tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
Di sisi lain, pernyataan Bupati Tapsel ini memantik perhatian publik karena salah satu nama yang disebut berada dalam lingkar politik Sumatera Utara, terutama terkait dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan sejumlah tokoh politik berpengaruh di provinsi tersebut. Dalam konteks inilah perhatian kemudian mengarah pada sosok Gus Irawan Pasaribu yang kini menjabat sebagai Bupati Tapsel.
Gus Irawan Pasaribu sendiri dikenal sebagai politisi senior Partai Gerindra. Sebelum menjadi bupati, ia telah menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memiliki rekam jejak panjang di sektor perbankan bahkan pernah memimpin Bank Sumut sebagai Direktur Utama. Di internal Gerindra, Gus Irawan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam dinamika politik wilayah tersebut.
Sementara itu, pernyataan Bupati Gus Irawan mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk pegiat lingkungan, tokoh masyarakat dan akademisi. Mereka menilai langkah ini menunjukkan keberanian politik yang jarang muncul di level daerah terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan besar dan jaringan pengusaha yang kuat.
Dari laporan lapangan, kerusakan hutan di wilayah Tapsel dan daerah-daerah sekitar dalam beberapa tahun terakhir memang meningkat secara signifikan. Beberapa bukit yang sebelumnya hijau kini tampak gundul, aliran sungai berubah drastis dan sedimentasi meningkat tajam. Masyarakat di sejumlah titik rawan mengaku bahwa banjir kali ini datang lebih cepat dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Gus Irawan juga menyoroti bahwa alih fungsi lahan dan aktivitas pembalakan telah terjadi secara terstruktur. Ia mendesak pemerintah pusat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin yang selama ini dikeluarkan, termasuk izin transportasi kayu, dokumen SIPUHH serta praktik-praktik manipulasi dokumen yang sering terjadi di lapangan.
Seruan untuk membuka penyelidikan resmi semakin kuat setelah pernyataannya viral di media sosial dan diberitakan berbagai portal berita nasional maupun daerah. Publik menilai masalah deforestasi di Sumatra bukan hal baru namun jarang ada kepala daerah yang secara terbuka menyebutkan nama-nama pengusaha yang diduga terlibat. Keberanian ini juga dinilai sebagai langkah penting untuk memutus rantai kerusakan hutan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Selain itu, sejumlah pengamat kebijakan publik menyebut bahwa keterbukaan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk mereformasi sistem pengawasan hasil hutan. Menurut mereka, selama SIPUHH bisa disalahgunakan sebagai “stempel legalitas” bagi para pelaku perusakan hutan, maka banjir dan longsor akan terus terjadi, tak peduli seberapa besar anggaran penanggulangan bencana yang digelontorkan.
Pada akhirnya, publik menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum baik Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Kejaksaan untuk memastikan bahwa dugaan pembalakan liar ini ditindak secara serius. Masyarakat juga berharap agar penegakan hukum tidak berhenti pada para pekerja lapangan, tetapi benar-benar menyasar aktor besar yang menikmati keuntungan dari perusakan lingkungan.
Bagi Tapanuli Selatan dan daerah sekitarnya, kasus ini bukan sekadar soal penebangan kayu. Ini adalah persoalan masa depan lingkungan, keselamatan warga serta keberanian pemerintah daerah untuk berdiri di garis depan melawan praktik ilegal yang merugikan rakyat.
Sumber:
1. Poskota Sumatera – “Bupati Tapsel Bongkar Daftar PHAT Diduga Terlibat Penebangan Kayu: SIPUHH Itu Seperti Karcis Menebang Pohon”
2. Gerindra Sumut – “Bupati Tapsel Buka-bukaan: Bongkar 11 Nama Pengusaha Penebang Hutan Diduga Penyebab Banjir Sumatera”
