Total pendapatan seorang Menteri di Indonesia yang dibawa ke rumah, gabungan dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan operasional, tunjangan perumahan sebesar 200-250 juta per bulan. Belum termasuk honorarium acara. Di setiap langkah Menteri dan Pejabat Eselon-1 tidak lagi mengeluarkan uang pribadi, karena didanai Negara. Jadi pendapatan kerumah bersih.
Dari ngemut permen sampai pipis ada anggarannya.
Sementara itu, Komisaris di PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerima total honorarium, insentif, dan THR yang jika dirata-ratakan mencapai Rp333 – 416 juta per bulan.
Direksi KAI memiliki take-home pay yang lebih besar, dengan rata-rata penghasilan mencapai Rp957 juta per bulan.
Perusahaan BUMN lainnya, seperti Pertamina, juga memberikan kompensasi yang besar bagi jajaran Komisaris dan Direksinya.
Komisaris Utama Pertamina menerima honorarium sebesar Rp750 juta hingga Rp1 miliar per bulan, sedangkan anggota Komisaris lainnya mendapatkan antara Rp675 – 900 juta per bulan.
Di jajaran Direksi, Direktur Utama Pertamina memperoleh penghasilan sebesar Rp1 – 1,3 miliar per bulan, sedangkan Direksi lainnya mendapatkan kisaran Rp900 juta – 1,2 miliar per bulan.
Di PT Timah, Direktur Utama menerima gaji sekitar Rp321,43 juta per bulan, sementara Direktur Sumber Daya Manusia mendapatkan Rp289,28 juta per bulan, dan direktur lainnya memperoleh Rp273,2 juta per bulan. Semua itu belum termasuk tunjangan yang diberikan mencapai Rp60,87 juta per bulan untuk Direktur Utama dan Rp55,69 juta per bulan untuk direktur lainnya.
Komisaris Utama PT Timah menerima honorarium sebesar Rp144,64 juta per bulan.
Di BUMN sektor perbankan, angka remunerasi semakin besar. Bank Mandiri memberikan total remunerasi bagi Direksi sekitar Rp17,9 miliar per bulan, yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus.
Sementara itu, jajaran Komisaris Bank Mandiri menerima total Rp2,5 miliar per bulan per orang.
Di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Direksi menerima total Rp14,78 miliar per bulan, dengan tambahan bonus (tantiem) sebesar Rp28,32 miliar per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp57,13 miliar per bulan jika dibagi rata ke seluruh direksi.
Untuk jajaran Komisaris BRI, total gaji dan tunjangan mencapai Rp5,84 miliar per bulan, ditambah bonus sebesar Rp11,3 miliar per bulan, sehingga totalnya sekitar Rp17,14 miliar per bulan untuk seluruh komisaris.
Sementara itu, pejabat selevel Gubernur dan Bupati berbeda beda tiap daerah. Hal ini karena tunjangan operasional Gubernur disesuaikan dengan PAD. Untuk DKI Jakarta, misalnya, dengan PAD yang lebih tinggi dari daerah lain, total uang yang diterima mencapai 8.87 Milyar per Bulan.
—
Sekarang, kita lihat nasib poro kadang kere.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia menunjukkan disparitas yang cukup besar antara daerah dengan upah tertinggi dan terendah.
Untuk tahun 2025, kota dengan UMK tertinggi adalah Kota Bekasi, dengan nilai mencapai Rp5.690.752 per bulan, diikuti oleh Kabupaten Karawang sebesar Rp5.599.593 per bulan.
Tak jauh berbeda, Kabupaten Bekasi, termasuk kawasan industri Cikarang, memiliki UMK Rp5.558.515 per bulan, sementara DKI Jakarta menetapkan UMK sebesar Rp5.397.761 per bulan.
Sementara itu, Kota Tangerang berada di angka Rp5.069.708 per bulan, dan Kota Surabaya, sebagai kota dengan UMK tertinggi di luar Jabodetabek, menetapkan angka Rp4.525.479 per bulan.
Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki UMK yang relatif rendah.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan UMK terendah, yaitu hanya Rp2.169.349 per bulan. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara menetapkan UMK sebesar Rp2.170.475 per bulan, dan Kabupaten Ciamis berada sedikit lebih tinggi di angka Rp2.225.279 per bulan.
—
Indonesia tanah air siapa. Katanya tanah air beta
Yogyakarta
20 Maret 2025
Sekjen Gerbang
