Jakarta, Nitikan.id – Standard Chartered bersama lembaga pembiayaan pembangunan Jerman DEG dan lembaga pembiayaan pembangunan Prancis Proparco mengumumkan investasi sebesar US$60 juta untuk mendanai pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia.
PLTS terapung Saguling dengan kapasitas 92 megawatt-peak ini akan dibangun di Jawa Barat dan dioperasikan oleh ACWA Power asal Arab Saudi bekerja sama dengan anak usaha PLN, yakni PLN Indonesia Power. Proyek ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Dalam pernyataan resmi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang dirilis Selasa, disebutkan bahwa PLTS ini diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon lebih dari 63.000 ton per tahun setelah beroperasi.
Proyek ini merupakan bagian dari kemitraan transisi energi berkeadilan Indonesia atau Just Energy Transition Partnership (JETP), dan menjadi proyek pertama yang mendapatkan pembiayaan level proyek sejak Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari inisiatif ini awal tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proyek Saguling mencerminkan kerja sama global dalam transisi energi bersih. “Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mempercepat transisi energi bersih dan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Duta Besar Prancis untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, Fabien Penone, menambahkan bahwa negaranya telah mengalokasikan lebih dari 450 juta euro atau sekitar US$513 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia dalam kerangka JETP.
“Pembiayaan dari Proparco untuk proyek PLTS terapung Saguling menunjukkan komitmen kami dalam mendorong energi terbarukan inovatif di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia berharap mendapatkan dana US$21,6 miliar dari JETP untuk mempercepat transisi dari batu bara ke energi bersih. Sekitar setengah dari jumlah tersebut berasal dari sektor publik, termasuk dari anggota International Partners Group (IPG) seperti Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Inggris, dan Uni Eropa.
Amerika Serikat awalnya berjanji menjadi penyumbang publik terbesar dengan kontribusi lebih dari 20%, namun telah menarik dukungan tersebut.
Sisa dari komitmen JETP akan disalurkan oleh sektor swasta melalui koordinasi GFANZ yang terdiri dari sejumlah lembaga keuangan global seperti Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Saat ini, Indonesia menggantungkan harapan kepada Jerman dan Jepang sebagai pemimpin bersama baru JETP untuk menghidupkan kembali inisiatif ini dan mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.
Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, menyatakan bahwa kesepakatan ini menandai peningkatan kolaborasi antara IPG dan GFANZ, serta menjadi tanda bahwa proyek-proyek JETP telah cukup matang untuk mendapatkan kontrak investasi.
Indonesia masih membutuhkan pendanaan besar, terutama dalam bentuk hibah, untuk mendukung proyek-proyek non-komersial seperti pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan infrastruktur listrik hijau.
