Jakarta, Nitikan.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data mencengangkan terkait aliran dana dalam dugaan tindak pidana korupsi dan aktivitas judi online di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis National Risk Assessment (NRA) tahun 2024, PPATK mencatat aliran dana terkait dugaan korupsi mencapai Rp984 triliun.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pentingnya perhatian negara dalam menangani kasus korupsi. “Negara harus memberikan fokus utamanya untuk memberantas tindakan tersebut,” kata Ivan dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Tempo.co, Jumat (18/4/2025).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto juga menyampaikan bahwa hasil analisis dan pemeriksaan PPATK sangat mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Bentuk hubungan koordinasi antara PPATK dan KPK selalu terjalin setiap waktu,” ujarnya, menegaskan sinergi antara kedua lembaga dalam mengatasi kejahatan korupsi di Tanah Air.
Di sisi lain, angka transaksi judi online atau judol di Indonesia pada tahun 2025 bahkan lebih tinggi, yakni mencapai Rp1.200 triliun. Nilai tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp981 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebelumnya menyebut bahwa pada November 2024, perputaran dana judi online telah mencapai Rp900 triliun. “Kondisi ini cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Komdigi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 8,8 juta orang. Mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan rincian 1,9 juta pekerja swasta, 97 ribu anggota TNI-Polri, dan 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang turut terlibat.
Pemerintah saat ini tengah berupaya keras menekan laju aktivitas judi online melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, BI, OJK, hingga Kominfo. Langkah konkret seperti pemblokiran situs, penutupan rekening perbankan terkait, serta edukasi dan kampanye publik terus digencarkan sebagai respons terhadap situasi darurat ini.
