Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan tajam publik setelah sejumlah pernyataannya dinilai tidak konsisten, memicu sindiran yang merujuk pada peribahasa Jawa, “pagi kedele, sore tempe”—ungkapan untuk menggambarkan sikap yang mudah berubah. Fenomena ini bukan sekadar bumbu politik, melainkan potret penting tentang tantangan konsistensi dalam kepemimpinan nasional.
Terbaru, dalam urusan impor pangan, Prabowo menunjukkan dua sikap berbeda dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan. Pada sidang paripurna 22 Januari 2025, ia menegaskan tidak akan ada lagi impor beras, garam, dan jagung. Namun, dalam arahan kepada menterinya pada 8 April 2025, Prabowo malah meminta agar tidak ada pembatasan kuota impor, membebaskan mekanismenya.
Ketidakselarasan juga tampak dalam pernyataannya soal komunikasi pemerintah. Dalam wawancara terbuka pada 6 April 2025 dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional, Prabowo menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. Hanya dua hari berselang, ia mengakui sendiri adanya kekurangan dalam komunikasi pemerintahannya. “Komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang kurang,” ungkapnya, dikutip JPNN.com.
Soal revisi UU TNI pun menambah daftar sikap kontradiktif. Pada 8 April 2025, Prabowo membantah bahwa revisi UU tersebut bertujuan mengembalikan dwifungsi TNI, meskipun menurut laporan Tempo.co, ia sebelumnya diketahui menjadi salah satu inisiator perubahan itu.
Di media sosial, kritik terhadap inkonsistensi ini kian meluas. Di platform X (dulu Twitter), salah satu pengguna menyindir, “Kalau nggak kontradiktif, bukan Prabowo namanya. Isuk dhele, sore tempe.” Publik masih mengingat bagaimana Prabowo dahulu menyatakan dukungan terhadap hukuman mati koruptor, namun kemudian berubah menjadi tidak setuju dengan alasan “kasihan anak-anaknya”.
Strategi atau Kebingungan?
Pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, menilai perubahan sikap ini bisa berbahaya bagi legitimasi politik Prabowo. “Seorang pemimpin harus memiliki narasi yang konsisten agar tidak membingungkan publik. Jika terus berubah, kepercayaan masyarakat bisa tergerus,” ujarnya.
Sementara itu, psikolog politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Intan Paramita, melihat fenomena ini dari sudut pandang psikologi kepemimpinan. “Inkonsistensi dalam pernyataan bisa menunjukkan kegamangan dalam pengambilan keputusan, atau dalam konteks politik, kadang dilakukan untuk menjaga fleksibilitas. Namun, jika terlalu sering, masyarakat bisa merasa tidak ada kepastian arah kebijakan,” jelas Intan.
Menurut Intan, dalam jangka panjang, ketidakpastian ini bisa menimbulkan apa yang disebut “political fatigue” di kalangan rakyat, yaitu kelelahan emosional akibat kebingungan dan frustrasi terhadap kepemimpinan yang tidak stabil.
Kebutuhan akan Ketegasan
Konsistensi adalah salah satu pilar utama dalam kepemimpinan, terlebih di masa transisi politik seperti sekarang. Ketika seorang presiden kerap mengubah-ubah pernyataannya, publik tidak hanya bingung, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap negara dan pemerintahannya.
Prabowo harus segera membenahi strategi komunikasinya. Keterbukaan memang penting, tetapi konsistensi jauh lebih vital. Setiap pernyataan pemimpin adalah kompas yang diikuti rakyat; jika kompas itu goyah, arah perjalanan bangsa pun terancam tersesat.
Seperti kata filsuf politik klasik, Niccolò Machiavelli, “Tidak ada yang lebih berbahaya bagi negara daripada perubahan terus-menerus dalam kebijakan.” Pesan itu tampaknya relevan untuk direnungkan di tengah situasi ini.
