Oleh: Aldo Muhamad Derlan
Polemik puisi dan lagu berbahasa Sunda berjudul “Lalaki Langit, Lalanang Bejat” yang diciptakan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Karya tersebut menuai kritik setelah dinilai sejumlah pihak mengandung lirik yang bersifat seksis dan merendahkan perempuan.
Perdebatan pun meluas, tidak lagi sekadar membahas lagu, tetapi juga menyentuh etika komunikasi personal hingga kepemimpinan publik Om Zein.
Namun, benarkah persoalan utamanya terletak pada lagu itu?
Atau jangan-jangan, lagu tersebut hanyalah pemantik yang memperlihatkan bagaimana setiap tindakan seorang kepala daerah akan selalu dibaca melalui kacamata politik?
Jernih Membaca Om Zein
Sebelum kita melangkah lebih jauh, penulis ingin menegaskan dengan setulus-tulusnya, tidak ada sedikit pun niat dalam tulisan ini untuk mengecilkan sensitivitas terhadap isu kesetaraan gender.
Tulisan ini hadir sebagai sebuah ikhtiar untuk mengajak kita semua melihat polemik ini dari sudut pandang yang berbeda, sebuah sudut pandang sosiologi-politik tentang bagaimana manusia berproses di bawah sorotan kekuasaan.
Karena bagi penulis, polemik ini justru menarik untuk dibaca sebagai proses transisi seorang figur yang telah lama berada “di jalanan” dekat dengan masyarakat, kini menjadi seorang pejabat publik yang setiap kata, candaan, dan ekspresinya memiliki konsekuensi politik.
Untuk memahami dinamika ini secara jernih, kita perlu membedah posisi Om Zein melalui kacamata sosiolog terkemuka, Pierre Bourdieu, khususnya mengenai konsep habitus.
Habitus dalam konsep Bourdieu (1990) adalah cara berpikir, dan gaya bertindak yang diperoleh individu melalui pengalaman hidup yang panjang di lingkungan tertentu.
Dalam konteks ini, Om Zein adalah seorang figur yang selama puluhan tahun begitu merdeka di “jalanan”, begitu dekat dan lekat dengan napas masyarakat
Istilah jalanan di sini tentu tidak bermakna peyoratif, melainkan sebuah ruang inkubasi kehidupan yang jujur dengan karakter akar rumput (grassroots).
Ketika Om Zein mengekspresikan gelora seninya melalui “Lalaki Langit, Lalanang Bejat”, ia sebenarnya sedang menggunakan instrumen dari habitus lamanya yang terbiasa hidup di tempat di mana sekat-sekat formalitas dilebur lewat tawa dan kejujuran.
Bagi basis massanya, ekpresi tersebut dianggap kejujuran yang apa adanya, tetapi bagi publik, ketika Om Zein telah menduduki jabatan publik, masyarakat tidak lagi menafsirkan ucapannya sebagai ekspresi individu semata, tetapi sebagai simbol nilai yang melekat dari jabatannya.
Meskipun demikian, polemik ini hendaknya tidak menutup cara kita menilai kepemimpinan secara lebih komprehensif.
Diskusi di media sosial belakangan ini telah melenceng jauh, bukan lagi menguji substansi, melainkan telah menjadi panggung pembunuhan karakter dan framing negatif terhadap Om Zein.
Kita tidak boleh lupa, ketika gelombang kritik datang bertubi-tubi, Om Zein langsung berdiri, mengklarifikasi, dan memohon maaf ke hadapan publik.
Dalam lembar sejarah politik Purwakarta, biarlah kontroversi lagu “Lalaki Langit, Lalanang Bejad” ini kelak bertransformasi menjadi fenomena budaya yang menarik untuk dibedah.
Sebuah ruang di mana seorang pejabat publik dan masyarakat Sunda kontemporer saling berdialektika menghadapi tantangan zamannya.
Di balik badai ujian etika komunikasi yang hari ini riuh di media sosial, rapor sejati kepemimpinan Om Zein pada akhirnya akan tetap diukur dari kemampuan konkret pemerintahannya dalam menjawab persoalan rakyat.
Dan dalam ruang pembuktian itu, Om Zein sebetulnya telah menunjukkan tajinya lewat berbagai kebijakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Purwakarta.
