Kabar bahwa anggaran bahan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di kisaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi bukan Rp15.000, awalnya terdengar seperti klarifikasi biasa dari Badan Gizi Nasional. Angka diluruskan. Selesai. Titik.
Tapi kita bukan bangsa yang berhenti di titik.
Begitu nominal disebut, publik langsung mengeluarkan kalkulator batin. Rp10.000 dapat apa? Nasi, lauk, sayur, plus buah ? Grup WhatsApp keluarga mendadak berubah jadi seminar ekonomi pangan. Ada yang optimistis, ada yang skeptis, ada yang langsung curiga.
Karena di Indonesia, nasi kotak tidak pernah cuma nasi kotak. Ia selalu berpotensi menjadi wacana.
Secara teori, Rp8.000–Rp10.000 bukan angka mustahil. Dengan desain menu yang cermat, komposisi sederhana bisa disusun. Nasi sebagai sumber energi. Telur atau ayam dalam porsi kecil sebagai protein hewani. Tempe dan tahu sebagai penyelamat anggaran. Sayur untuk vitamin. Buah sebagai sentuhan optimisme.
Jika dibeli dalam skala besar, harga bisa ditekan. Logikanya seperti ibu-ibu belanja grosir menjelang Lebaran yang beli banyak, hati lebih tenang.
Masalahnya, teori itu hidup di atas kertas. Indonesia hidup di atas pulau-pulau.
Harga telur di Jawa mungkin ramah. Di wilayah timur, ia bisa berperilaku seperti barang premium. Ikan melimpah di pesisir, tapi berubah status jadi komoditas eksklusif saat harus naik ke pegunungan. Ongkos logistik kadang lebih mahal daripada lauknya sendiri.
Standar nasional akhirnya berisiko melahirkan standar kenyang yang berbeda. Anak kota dapat ayam. Anak di pulau terpencil dapat harapan.
Di titik ini, diskusi bergeser. Bukan lagi sekadar cukup atau tidak cukup. Tapi bocor atau tidak bocor.
Program makan sekolah adalah program rutin, masif, dan penuh transaksi harian. Kombinasi yang dalam sejarah birokrasi kita sering melahirkan satu kata yakni peluang.
Mark-up harga adalah teknik klasik. Selisih Rp500 terlihat kecil. Tapi jika dikalikan jutaan porsi, ia bisa tumbuh jadi angka yang membuat laporan keuangan mendadak filosofis. Ada juga metode lebih halus seperti kualitas diperkecil perlahan. Ayam lebih tipis. Buah absen tanpa pamit. Tempe naik pangkat menggantikan protein hewani.
Secara visual, makanannya tetap ada. Secara nutrisi, ia mulai berdamai dengan keadaan.
Belum lagi soal pengadaan. Jika vendor dipilih karena kedekatan, bukan kompetensi, rantai distribusi bisa berubah menjadi rantai pertemanan. Subkontrak berlapis membuat harga makin gemuk, lauk makin kurus. Data penerima yang tak mutakhir membuka ruang bagi “siswa gaib” yang makan dalam diam.
Namun kebocoran bukan takdir genetik bangsa. Banyak negara sudah lama menjalankan program serupa tanpa drama nasional setiap kali angka diumumkan.
Di Brasil, sebagian bahan wajib dibeli dari petani lokal. Rantai pendek, peluang mark-up mengecil, ekonomi desa ikut bergerak. Di India, digitalisasi data dan pengawasan komunitas membantu mengurangi manipulasi jumlah siswa. Di Amerika Serikat, audit rutin dan pencatatan ketat membuat penyimpangan administratif sulit bersembunyi. Sementara di Jepang, standar gizi yang disiplin dan budaya tanggung jawab kolektif menjaga kualitas tetap stabil.
Pelajarannya bukan pada menunya, tapi pada tata kelolanya.
Indonesia tentu punya tantangan khas. Kita ini negara kepulauan. Distribusi bukan sekadar jarak, tapi ombak dan cuaca. Desentralisasi membuat standar pusat harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah dengan kapasitas berbeda-beda. Dan budaya patronase politik yang masih hangat bisa membuat program sosial beranggaran besar berubah menjadi ladang jaringan kekuasaan.
Di sinilah nasi bertemu politik.
Program kesejahteraan yang manfaatnya langsung terasa selalu punya efek politik. Negara terasa hadir lewat lauk ayam di kotak makan. Dalam teori kebijakan publik, ini menciptakan efek umpan balik: warga yang merasakan manfaat cenderung memandang pemerintah lebih peduli.
Tidak otomatis mengubah pilihan politik. Tapi cukup untuk membangun legitimasi.
Masalahnya, manfaat yang langsung terasa juga mudah dipersonalisasi. Program publik bisa berubah jadi simbol figur. Kontrak pengadaan bisa memperkuat jejaring lokal. Anggaran besar menciptakan ekosistem ekonomi baru yang diperebutkan.
Padahal di balik semua itu, inti program ini sederhana yakni gizi anak.
Anak yang cukup makan lebih fokus belajar. Lebih sehat. Lebih siap bersaing. Dalam jangka panjang, investasi gizi adalah investasi produktivitas nasional. Ia bukan sekadar kebijakan populer, tapi fondasi pembangunan manusia.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah program ini terdengar populis. Pertanyaannya adalah apakah ia dikelola dengan transparan?
Bayangkan jika setiap sekolah punya dashboard publik. Menu hari ini, harga bahan, pemasok lokal. Orang tua bisa mengawasi. Audit dilakukan acak lintas daerah. Kanal pengaduan benar-benar ditindaklanjuti. Dengan sistem seperti itu, Rp10.000 tidak terasa kecil. Ia terasa bertanggung jawab.
Tanpa sistem, angka sebesar apa pun bisa terasa curiga.
Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis bukan sekadar soal nasi dan lauk. Ia adalah ujian karakter institusi. Rp8.000–Rp10.000 hanyalah angka kecil yang memanggul pertanyaan besar: apakah negara mampu mengelola niat baik tanpa tergelincir pada godaan lama?
Di negeri ini, mungkin benar nasinya gratis.Tapi kepercayaan publik itu tetap mahal.
Nur Izza wahidiyah
Pegiat Rumah Baca Tunas Aksara Pamanukan
