IKN, Nitikan.id– Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai rencana. Hal ini disampaikan dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Otorita IKN pada Rabu, 16 April 2025.
Basuki menyatakan bahwa berbagai proyek strategis yang belum selesai seperti jalan tol, bandara, istana Wakil Presiden, dan infrastruktur lainnya akan tetap dilanjutkan. Ia menekankan bahwa semua proyek tersebut sudah memiliki kepastian pengerjaan dan anggarannya telah tersedia.
“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki dalam keterangannya pada Kamis (17/4/2025), dikutip dari Detikfinance.
Basuki juga menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan melalui skema kontrak jangka panjang atau multi years contract dan anggarannya sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur baru juga sudah difinalkan. Sebanyak Rp 5,4 triliun dialokasikan untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan pengembangan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara Rp 8,1 triliun disiapkan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” jelas Basuki.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 1.500 tenaga kerja yang telah masuk ke wilayah IKN melalui beberapa kloter pesawat Hercules.
“Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk,” ujar Basuki.
Pemerintah menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Pada saat itu, IKN akan dilengkapi dengan gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
