Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya.
Begitulah bait lagu anak-anak yang dulu akrab di telinga kita. Liriknya sederhana, nadanya riang, dan delmannya berjalan lancar menuju kota. Tidak ada penumpang yang cemas, kuda yang mogok, apalagi kusir yang frustrasi karena kudanya sibuk mengunyah rumput di pinggir jalan.
Namun, bagaimana jika delman itu bernama negara? Kudanya ada tiga, sementara rakyat menjadi pemilik sekaligus penumpangnya. Mandat untuk menjalankan perjalanan diberikan melalui pemilu. Masalahnya, delman tetangga sudah melaju kencang, sedangkan delman kita masih tertinggal. Kuda-kudanya kenyang, tetapi lajunya seperti orang berjalan kaki menunggu hujan reda.
Dalam perumpamaan ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah tiga kuda dengan tugas berbeda. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat undang-undang sekaligus mengawasi kebijakan, sedangkan yudikatif menegakkan hukum. Ketiganya harus bekerja sesuai fungsi dan saling mengawasi agar perjalanan negara tetap berada di jalur konstitusi.
Energi mereka berasal dari rakyat yang memberikan mandat dan membayar pajak. Rumput yang dimakan ketiga kuda itu tidak tumbuh ajaib dari kantong pejabat, melainkan dihimpun dari keringat bersama. Gaji, anggaran, dan fasilitas bukan hadiah untuk membuat mereka hidup nyaman, tetapi bekal agar mereka kuat menarik delman bernama Indonesia.
Sayangnya, kuda kenyang belum tentu rajin berlari. Ada yang setelah makan memilih berteduh, mengibaskan ekor, lalu pura-pura tuli saat disuruh berangkat. Lebih berbahaya jika salah satu merasa paling kuat dan ingin menentukan arah sendirian. Bukannya maju, delman malah berputar-putar atau menabrak kuda lainnya.
Di kursi penumpang, rakyat mulai menghentak-hentakkan kaki dan berteriak. Kuda-kuda itu menoleh sebentar, lalu kembali mengunyah rumput. Barangkali mereka merasa perjalanan bisa ditunda selama pasokan pakan terus mengalir. Toh, yang kepanasan dan menanggung debu adalah penumpang, bukan kuda yang berteduh di bawah payung fasilitas.
Dalam demokrasi, pecut rakyat hadir dalam bentuk kritik, demonstrasi, pemberitaan investigatif, hingga tekanan digital. Tagar bertebaran dan video kritik viral dalam hitungan detik. Anehnya, beberapa kuda justru sibuk bersolek di depan kamera agar terlihat bekerja keras. Dokumentasi berlari dibuat lengkap, sementara roda delman belum bergeser satu senti pun.
Jika rakyat turun ke jalan, itu bukan otomatis tanda benci kepada negara. Bisa jadi justru karena mereka masih peduli dan tidak ingin perjalanan bangsa tersendat. Pemilu memang menentukan siapa yang menerima mandat, tetapi bukan berarti setelah mencoblos rakyat harus duduk manis selama lima tahun sambil menonton kuda-kudanya berpesta rumput.
Ketika delman tetangga sudah jauh di depan, kita tentu ingin mengejar. Namun, kecepatan bukan satu-satunya ukuran. Delman yang berlari kencang ke arah jurang tidak menjadi istimewa hanya karena sempat mendahului tetangga. Negara perlu bergerak maju, tetapi arah perjalanan harus tetap ditentukan oleh konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Karena itu, ketiga kuda tidak boleh berebut kendali. Eksekutif jangan menentukan arah sendirian. Legislatif jangan cuma menjadi penumpang terhormat yang rajin mengangguk ramah. Yudikatif pun harus menjaga independensinya agar hukum tidak berubah menjadi tali kekang yang hanya menjerat leher rakyat kecil, sementara kuda besar bebas menerobos pagar pembatas.
Demokrasi membutuhkan mekanisme saling mengawasi dan membatasi kekuasaan. Legislatif harus berani menguji kebijakan, termasuk ketika pemerintah didukung mayoritas partainya. Pengadilan harus bebas dari tekanan, sementara pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan anggaran. Kalau semua hanya kompak mengangguk, itu bukan keharmonisan, melainkan rapat keluarga yang kebetulan memakai gedung negara.
Keadaan lebih mengerikan jika ketiga kuda bersekongkol menumpuk rumput demi kemakmuran keluarga dan kelompoknya. Rumput yang seharusnya menjadi bahan bakar perjalanan rakyat dipindahkan ke kandang pribadi. Delman dibiarkan terseok-seok, sementara keluarga penguasa kenyang lebih dahulu. Rakyat kebagian debu jalanan, penguasa menguasai seluruh pakan. Ini bukan lagi delman istimewa, melainkan peternakan keluarga yang ongkosnya ditanggung seluruh penumpang.
Pembangunan sejati bukan sekadar angka pertumbuhan di atas kertas, gedung pencakar langit, atau jalan tol yang mulus. Perjalanan harus bermuara pada kesejahteraan nyata, pendidikan yang layak, pelayanan publik yang manusiawi, dan hukum yang adil. Apa gunanya negara tampak gagah dari luar jika rakyat di dalamnya masih terseok-seok memenuhi kebutuhan esok hari?
Tugas rakyat sebagai pemilik mandat adalah memastikan setiap komponen bekerja sesuai fungsinya. Kritik dan tekanan publik merupakan bagian sah dari pengawasan. Jika kuda tak kunjung bergerak, rakyat berhak mempertanyakan kinerjanya. Jika arah perjalanan membahayakan, rakyat harus bersuara.
Mandat bukan surat kuasa tanpa batas. Ia adalah amanah yang sewaktu-waktu harus dijelaskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Bukan cuma dipamerkan lewat baliho dan slogan.
Delman istimewa bukan delman dengan kuda paling gemuk atau roda berlapis emas. Delman istimewa adalah delman yang terus bergerak pada jalurnya dan membawa seluruh penumpang menuju tujuan dengan selamat. Kuda-kudanya bukan dipelihara agar bisa hidup nyaman sendiri, melainkan agar sanggup bekerja untuk perjalanan bersama.
Rakyat tidak memeras keringat menyediakan rumput agar penguasa hidup nyaman. Mereka membayar agar delman terus berjalan. Kuda yang diawasi saja masih bisa malas, apalagi jika dibiarkan menikmati fasilitas tanpa kebisingan. Jangan bermimpi menyusul ketertinggalan jika kita enggan menyuarakan kebenaran.
Negara ini ruang hidup bersama, bukan panggung karaoke. Rakyat tidak membayar pajak hanya untuk mendengarkan lagu janji yang sama berulang-ulang sementara delmannya mangkrak. Jika ingin delman ini melaju, rakyat harus terus bersuara. Sebab, demokrasi bukan soal seberapa keras rakyat bernyanyi, melainkan seberapa jauh suara mereka mampu membuat kuda-kuda kekuasaan itu berlari.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
