Pada tahun 1928, Soegondo Djojopoespito, Muhammad Yamin, R.M. Djoko Marsaid, Amir Sjarifuddin, W.R. Supratman, dan kawan-kawannya masih muda. Mereka belum menjadi tokoh besar yang namanya tercetak dalam buku sejarah. Mereka adalah anak-anak muda yang hidup di negeri terjajah, ketika masa depan bangsanya lebih banyak ditentukan oleh kekuasaan kolonial daripada kehendak rakyatnya sendiri.
Bayangkan kegelisahan mereka. Umur masih muda, cita-cita sedang tinggi-tingginya, tetapi hidup di negeri sendiri terasa seperti menjadi tamu di rumah orang lain. Mau menentukan nasib sendiri saja tidak leluasa. Ibarat tinggal di rumah sendiri, tetapi untuk mengganti gorden harus meminta izin kepada orang yang menguasai ruang tamu.
Kita memang tidak tahu persis apa yang mereka umpatkan ketika berkumpul atau bertukar pikiran. Tidak ada rekaman obrolan mereka di warung kopi, apalagi grup percakapan yang riuh oleh keluhan. Namun, penjajahan, ketimpangan, dan terbatasnya kebebasan merupakan kenyataan yang dapat menumbuhkan kegelisahan. Sangat mungkin mereka pernah bertanya, sampai kapan keadaan seperti ini harus diterima?
Mereka tidak otomatis menjadi tokoh sejarah hanya karena masih muda. Ada proses panjang berupa sekolah, pergaulan, organisasi, perdebatan, dan pertemuan gagasan. Mereka datang dari latar belakang berbeda, tetapi mulai mencari jawaban atas persoalan yang sama, bagaimana bangsa ini bisa menentukan nasibnya sendiri?
Pada 27–28 Oktober 1928, melalui Kongres Pemuda II di Batavia, pencarian itu menemukan salah satu tonggak pentingnya. Mereka merumuskan cita-cita tentang satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan. Sebuah ikrar yang kelak dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
Yang menarik, mereka tidak berhenti pada serapah terhadap keadaan. Mereka mengolah kegelisahan menjadi gagasan, mempertemukan perbedaan, lalu membangun kesepakatan bersama. Mereka tidak punya media sosial untuk membuat tagar trending, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, kemauan untuk bertemu, berdebat, dan bergerak bersama.
Lantas, bagaimana dengan pemuda hari ini? Kita hidup di zaman ketika kemarahan bisa disampaikan melalui kolom komentar, kritik bisa dijadikan konten, dan keluhan bisa viral dalam hitungan menit. Jempol bergerak lebih cepat daripada kaki. Ketidakadilan dapat dibahas berjam-jam di media sosial, tetapi belum tentu membuat seseorang tergerak melakukan sesuatu. Kadang-kadang, setelah selesai mengunggah kritik, kita merasa sudah menyelamatkan bangsa. Padahal, yang berhasil diselamatkan mungkin hanya kuota internet.
Sementara itu, di pertigaan jalan raya, seorang Pak Ogah berdiri di bawah terik matahari. Tangannya bergerak memberi isyarat kepada kendaraan yang hendak berbelok atau memutar arah. Keringat mengucur, debu menempel di badan, matanya awas menanti pengendara yang bersedia memberikan uang receh. Ada yang memberi, ada yang melengos begitu saja. Begitulah hari-harinya, mengatur lalu lintas sambil berharap rezeki tidak ikut macet.
Di dekatnya, kang cilok berkeliling menawarkan dagangan dengan penghasilan tidak menentu. Teteh seblak menunggu pembeli yang entah kapan datang. Mereka berjuang dengan cara masing-masing agar dapur tetap mengepul. Bagi mereka, hidup bukan perlombaan mengumpulkan tanda suka di media sosial, melainkan perjuangan agar besok anak-anak masih bisa makan dan bersekolah.
Kepada siapa mereka menitipkan harapan? Kepada siapa mereka berharap anak cucunya kelak bisa hidup lebih layak? Apakah kepada pemuda yang masih gelisah melihat ketidakadilan, atau kepada pemuda yang sudah nyaman dengan keadaan?
Lebih ironis lagi jika ada anak muda yang memilih berkokopanria bersama penguasa demi kebagian sedikit remah kekuasaan. Berfoto bersama pejabat, tersenyum di depan kamera, lalu merasa telah ikut membangun bangsa. Padahal, bisa jadi yang sedang dibangun hanya jalan menuju kepentingan pribadi. Mereka yang duduk di meja kekuasaan menikmati hidangan, sementara rakyat kecil cukup mencium aromanya dari luar pagar.
Tentu, tidak semua pemuda seperti itu. Masih banyak yang kritis, peduli, dan berani memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, pertanyaan ini tetap layak diajukan, untuk apa mewarisi sejarah perjuangan jika akhirnya hanya ingin mewarisi kenyamanan? Untuk apa menghafal Sumpah Pemuda jika keberpihakan kepada rakyat kecil bisa ditukar dengan akses, jabatan, atau sepotong kue kekuasaan?
Pada 1928, para pemuda berani membayangkan Indonesia merdeka ketika kemerdekaan itu belum mereka miliki. Hari ini, kita sudah memiliki negara sendiri, tetapi masih ada rakyat yang harus berkeringat demi mengumpulkan recehan untuk menyambung hidup.
Memperingati Sumpah Pemuda seharusnya bukan sekadar mengulang tiga ikrar di atas panggung. Semangatnya perlu hadir ketika kita melihat ketidakadilan, mendengar suara mereka yang diabaikan, dan berani mempertanyakan keadaan yang menyulitkan kehidupan rakyat.
Jangan sampai para pemuda 1928 menyumpahi penjajahan karena ingin mengubah keadaan, sementara pemuda hari ini justru berdamai dengan ketidakadilan karena kebagian tempat di meja kekuasaan.
Kalau dahulu para pemuda berani bergerak demi masa depan bangsa, lalu kepada siapa Pak Ogah, kang cilok, teteh seblak, dan jutaan rakyat kecil lainnya harus menitipkan harapan jika kaum muda memilih nyaman dengan keadaan?
Sebab, sejarah tidak membutuhkan pemuda yang sekadar pandai mengucapkan sumpah. Sejarah membutuhkan pemuda yang masih punya keberanian untuk menyumpahi ketidakadilan, keberanian untuk berpihak kepada mereka yang dilemahkan, dan kemauan untuk turun tangan mengubah keadaan.
Sumpah Pemuda bukan warisan untuk dihafalkan setiap Oktober, melainkan keberanian yang harus dihidupkan setiap kali ketidakadilan dibiarkan. Kalau pemuda sudah tidak berani menyumpahi keadaan, jangan-jangan bukan keadaan yang semakin baik, melainkan nurani kita yang mulai pandai berkompromi.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
