Di belakang truk pengangkut LPG, sering kita temukan tulisan yang kira-kira berbunyi, “Jika Anda bisa membaca tulisan ini, berarti Anda berada di luar pandangan pengemudi. Harap jaga jarak.”
Tulisan itu sederhana, tetapi mengandung pelajaran penting. Ada wilayah yang tidak terlihat oleh pengemudi, bukan karena wilayah itu tidak ada, melainkan karena keterbatasan sudut pandang. Dalam dunia transportasi, kondisi ini disebut blind spot, titik buta yang bisa berujung kecelakaan jika diabaikan.
Masalahnya, blind spot bukan monopoli sopir truk. Kekuasaan juga punya titik buta. Bahkan, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kemungkinan ia kehilangan pandangan terhadap kenyataan yang dialami orang-orang di bawahnya.
Dari balik ruang berpendingin udara, angka pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat menggembirakan. Grafik bergerak naik, presentasi tersusun rapi, dan laporan pembangunan tampil meyakinkan. Namun, di luar ruangan itu, pedagang menghitung ulang modal, petani mencemaskan hasil panen, sementara pekerja berusaha membuat gaji bertahan sampai akhir bulan.
Di atas kertas, ekonomi bisa tumbuh. Di dalam dompet, belum tentu ada yang ikut tumbuh selain daftar kebutuhan. Di sinilah persoalan dimulai. Pemerintah memiliki data, perangkat birokrasi, laporan team ekonomi, serta akses terhadap informasi yang tidak dimiliki masyarakat biasa. Namun, banyaknya informasi tidak otomatis membuat seseorang memahami kenyataan. Data bisa lengkap, tetapi sudut pandangnya tetap sempit.
Dalam ilmu ekonomi dan politik, persoalan ini dikenal sebagai asymmetric information, ketimpangan informasi antara pihak yang memiliki akses terhadap data dan pihak yang tidak memilikinya. Pemerintah mungkin mengetahui angka inflasi nasional, tetapi belum tentu merasakan bagaimana kenaikan harga beras mengubah isi keranjang belanja keluarga berpenghasilan pas-pasan.
Pemerintah mengetahui angka pengangguran, tetapi tidak selalu merasakan kecemasan seorang ayah yang sudah berbulan-bulan mengirim lamaran kerja tanpa jawaban. Statistik mampu menghitung jumlah orang miskin, tetapi tidak cukup untuk mengukur rasa malu seseorang ketika harus berutang demi membeli kebutuhan pokok.
Angka memang penting. Hanya saja, angka bukan manusia. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis, dan tidak perlu meminjam uang kepada tetangga. Blind spot kekuasaan juga terlihat ketika persoalan publik dijawab dengan bahasa administratif yang terdengar masuk akal, tetapi terasa jauh dari keresahan masyarakat.
Misalnya, ketika muncul pembicaraan mengenai penyesuaian rumusan tindak pidana korupsi agar sejalan dengan standar internasional. Penyelarasan hukum tentu dapat menjadi bagian dari pembaruan sistem. Namun, masyarakat berhak bertanya apakah perubahan itu akan memperkuat pemberantasan korupsi atau justru menciptakan celah baru. Yang mereka inginkan sebenarnya sederhana, uang negara jangan dicuri dan pelakunya jangan dibiarkan lolos hanya karena permainan istilah hukum.
Bagi orang yang sedang menunggu keadilan, perdebatan tentang rumusan pasal mungkin terasa seperti membahas jenis payung ketika rumahnya sudah kebanjiran. Payung tetap berguna, tetapi airnya juga harus segera dikeluarkan.
Contoh lain muncul ketika masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Imbauan untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan tentu masuk akal demi melindungi kesehatan. Namun, perlindungan tidak boleh berhenti pada kemampuan masyarakat menghindari asap. Sumber masalahnya juga harus ditangani.
Kalau udara sudah seperti knalpot raksasa, rakyat disuruh memakai masker, sementara pertanyaan tentang siapa yang membakar lahan dan bagaimana mencegahnya kembali terjadi tidak boleh menguap bersama asap.
Di sinilah kita perlu membedakan antara penanganan dampak dan penyelesaian masalah. Masyarakat memang harus beradaptasi, tetapi adaptasi bukan berarti menyerah kepada keadaan. Jangan sampai kemampuan rakyat bertahan hidup justru dijadikan alasan bagi negara untuk tidak memperbaiki keadaan.
Dalam teori politik, ada konsep principal-agent. Rakyat sebagai pemberi mandat atau principal menyerahkan kewenangan kepada pemerintah sebagai agent untuk mengurus kepentingan bersama. Persoalannya, kepentingan pemberi mandat dan pelaksana mandat tidak selalu berjalan searah.
Bayangkan kita menitipkan rumah kepada seseorang. Tugasnya menjaga rumah, bukan mengubah definisi pencurian agar barang yang hilang tampak seperti sekadar perpindahan kepemilikan. Tentu ini hanya perumpamaan, tetapi pesannya jelas. Mandat bukan cek kosong, dan kepercayaan bukan alasan untuk berhenti mengawasi.
Karena itulah demokrasi membutuhkan pers yang bebas, parlemen yang kritis, lembaga pengawas yang bekerja, akademisi yang berani menguji kebijakan, serta masyarakat sipil yang tidak gampang dibungkam. Semua itu ibarat kamera dan sensor tambahan untuk membantu pengemudi melihat bagian jalan yang luput dari pandangannya.
Kritik seharusnya diperlakukan sebagai peringatan, bukan gangguan. Jika indikator di dasbor menyala, pengemudi yang waras akan memeriksa mesin. Ia tidak malah mencabut kabel indikator supaya perjalanan terlihat baik-baik saja.
Sayangnya, kritik terkadang dianggap sebagai kebisingan, ketidaksetiaan, atau upaya menjatuhkan pemerintah. Padahal, suara yang paling keras belum tentu musuh. Bisa jadi justru orang yang masih peduli agar kendaraan tidak masuk jurang. Lebih celaka lagi kalau rakyat sudah membunyikan klakson berkali-kali, tetapi penguasa malah mengira itu tepuk tangan.
Kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang merasa mampu melihat segalanya. Ia adalah kekuasaan yang menyadari keterbatasan pandangannya, lalu bersedia mendengarkan orang-orang yang melihat sesuatu dari sudut berbeda.
Sebab, titik buta tidak bisa dihilangkan hanya dengan keyakinan bahwa kita sudah melihat jalan dengan benar. Ia harus diatasi dengan kesediaan memeriksa keadaan, menerima kritik, dan memperbaiki arah sebelum terlambat.
Negara boleh melaju kencang. Pembangunan boleh mengejar target, ekonomi boleh memburu angka, dan pemerintah boleh merasa telah bekerja keras. Namun, semua itu kehilangan makna jika orang-orang yang seharusnya dilayani justru terabaikan di belakang kendaraan.
Jangan sampai negara merasa sedang melaju menuju kemajuan, sementara rakyat yang berada di blind spot kekuasaan hanya bisa berteriak meminta jarak aman. Sebab, bahaya terbesar sebuah perjalanan bukanlah jalan yang berlubang, melainkan ketika pengemudi merasa telah melihat segalanya, padahal ada begitu banyak orang yang tak pernah masuk dalam pandangannya.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
